Stratifikasi dan Termin Pembuatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebenarnya menjadi sebuah anggaran nan dibuat kepentingan publik atau masyarakat. Sebagai negara nan berlandaskan hukum, Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap warga negaranya terikat dengan hukum. Sebagai implikasinya dalam kesejahteraan masyarakat, pemerintah membentuk sebuah kebijakan nan mengatur supaya masyarakat lebih tertib dan teratur, salah satunya dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik dibuat buat kepentingan masyarakat, supaya masyarakat selalu merasa kondusif dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di Indonesia. Seperti contoh, buat keselamatan di jalan raya, pemerintah membuat kebijakan publik mengenai anggaran lalu lintas. Untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, pemerintah pun juga membuat kebijakan publik seperti pelayanan di rumah sakit, penggunaan trotoar, penertiban trayek angkutan generik dan sebagainya.

Kebijakan publik nan ditetapkan oleh pemerintah bertujuan buat memberikan pelayanan nan baik bagi masyarakat. Kebijakan publik tak saja langsung dikeluarkan sebelum melakukan berbagai peninjauan langsung ke dalam masyarakat. Kebijakan publik juga dibuat buat mengatur ketertiban, terutama bila terjadi persoalan nan menyangkut pelayanan publik.

Kita sering mendengar kebijakan publik, bahkan siaran warta nan selalu kita dengar dan lihat baik di televisi dan radio, hampir semuanya menyangkut kebijakan publik. Kebijakan publik tak hanya menyentuh buat satu bidang saja, tapi kebijakan publik juga dibuat di semua bidang kehidupan bernegara. Sehingga kebijakan publik nan dibuat buat memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik sekaligus sebagai anggaran nan harus dipatuhi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lalu, apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik bisa diartikan sebagai suatu anggaran berupa kebijakan-kebijakan nan dirumuskan oleh badan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai pembuat anggaran dan kebijakan publik nan akan digunakan buat mencapai tujuan eksklusif dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena kebijakan publik ini merupakan sebuah anggaran nan akan digunakan buat mengatur sekaligus memberikan perlindungan, buat membuat sebuah kebijakan publik harus melalui berbagai tahapan.

Kebijakan publik nan nantinya akan diterapkan dalam pelayanan publik di tengah masyarakat, tak dapat dirumuskan begitu saja. Kebijakan publik nan akan dirumuskan tersebut harus melalui serangkaian tahapan. Hal ini dilakukan mengingat kebijakan publik nan akan diterapkan nantinya mewakili semua unsur dalam pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kebijakan publik dirumuskan itu dapat diterapkan dalam jangka waktu nan lama, meski harus dilakukan peninjauan lebih jauh buat setiap kebijakan publik nan telah dirumuskan apakah masih sinkron atau dapat diterapkan atau harus dilakukan perubahan.

Ternyata buat merumuskan sebuah kebijakan publik itu tidaklah mudah. Ada beberapa rangkaian tahapan dan pemikiran dari berbagai aspek nan menjadi bahan pertimbangan buat merumuskan sebuah kebijakan publik. Segala sesuatu itu memiliki strata atau jenisnya masing-masing, termasuk dengan kebijakan publik. Tidak hanya forum pemerintah saja nan memiliki tingkatan, kebijakan publik pun juga memiliki berbagai tingkatan. Hal ini terjadi mengingat dalam kebijakan publik memuat berbagai unsur kebijakan nan diterapkan sinkron dengan fungsinya masing-masing.

Apa saja strata nan terdapat dalam kebijakan publik? Berdasarkan dari stratifikasinya atau pengelompokkannya, kebijakan publik itu dibagi ke dalam tiga strata utama, yaitu:

1. Kebijakan Publik Generik (Strategi)


2. Kebijakan Publik Manajerial


3. Kebijakan Publik Teknis Operasional

Sementara, dari sudut pandang manajemen atau pengelolaan, kebijakan publik juga memiliki beberapa mekanisme kerja dalam serangkaian kegiatan kerja manajerial nan meliputi:

1. Pembuatan kebijakan publik


2. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik


3. Melakukan penilaian kebijakan publik nan diterapkan dalam masyarakat

Nah, kita sudah tahu apa itu kebijakan publik, kita juga sudah tahu apa saja strata kebijakan publik berdasarkan stratifikasinya, sampai mekanisme kerja pembuatan atau perumusan kebijakan publik ke dalam serangkaian kerja manajerial. Lalu, bagaimana tahapan nan harus dilakukan buat membuat atau merumuskan kebijakan publik? Menurut para ahli, ada lima tahapan dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan publik.

Salah satunya ialah tahapan pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. Apa saja ke lima tahapan dalam proses membuat atau merumuskan kebijakan publik? Berikut pejelasannya:

Sebelum membuat kebijakan publik, termin pertama nan harus dilakukan oleh pembuat kebijakan publik ialah melalukan agenda setting. Dengan melakukan agenda seting, pembuat kebijakan publik dapat memberi makna dari setiap permasalahan publik nan terjadi berdasarkan agenda setting nan dilakukan, serta dapat membuat prioritas dalam agenda setting publik nan akan dipertarungkan.

Agenda setting ini dilakukan buat mengetahui berbagai isu nan sedang dipermasalahkan oleh publik. Bila isu tersebut mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut memiliki hak buat mendapatkan alokasi sumber daya publik. Ketika melakukan agenda setting ada hal krusial nan tak boleh dilupakan, yaitu menentukan isu publik nan berkembang dan akan diangkat dalam sebuah agenda pemerintah.

Setelah melakukan termin agenda setting, dan sudah mendapatkan isu atau masalah nan sudah masuk ke dalam agenda kebijakan publik, lalu masalah ini akan dibahas atau didiskusikan oleh para pembuat kebijakan publik. Masalah atau isu nan berkembang dalam masyarakat kemudian didefinisikan atau dijabarkan buat dicari solusi permasalahannya. Solusi permasalahan tersebut bersumber dari berbagai alternatif kebijakan nan sudah ada.

Supaya kebijakan publik nan akan dibuat memiliki otoritas penuh jika diterapkan ke tengah masyarakat, dibuatlah sebuah legitimasi kebijakan. Untuk apa legitimasi itu dibuat? Legitmasi dibuat buat memberi sebuah otoritas pada pemerintah buat mengatur masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat. Legitimasi kebijakan publik ini dikelola melalui manipulasi berupa simbol tertentu.

Seteah melalui tahapan membuat legitimasi kebijakan publik. Termin selanjutnya ialah melihat implementasi dari kebijakan publik nan telah mendapat legitimasi ini. Implementasi dilakukan semacam uji coba nan diterapkan ke dalam masyarakat, buat melihat sejauh mana kebijakan publik nan akan dirumuskan tersebut dapat berjalan atau tidak.

Tahap nan terakhir ialah melakukan penilaian terhadap kebijakan publik nan akan dirumuskan. Mengapa dilakukan evaluasi? Penilaian dalam kebijakan publik dilakukan sebagai kegiatan nan berkaitan dengan perkiraan atau evaluasi kebijakan publik nan terdiri dari substansi, akibat dan implementasi.

Nah, buat melakukan proses formulasi kebijakan publik ini dapat dilakukan melalui tujuh tahap. Apa saja itu? Berikut tujuh termin dalam proses formulasi kebijakan publik:

1. Mengkaji persoalan nan dilakukan buat menemukan hakekat atau arti krusial suatu masalah. Setelah ditemukan hakekat masalahnya lalu dirumuskan dalam interaksi karena akibat.
2. Menentukan tujuan nan akan dicapai ketika membuat formulasi kebijakan publik.
3. Merumuskan alternatif atau solusi dari pemecahan masalah nan kemungkinan dapat diaplikasikan buat mencapai tujuan
4. Menyusun model kebijakan publik, berupa citra dari permasalahan nan dihadapi dalam interaksi kausal.
5. Menentukan kriteria nan jelas dan konsisten, buat apa? Untuk memberikan evaluasi dari kebijakan publik nan akan ditawarkan. Kriteria nan digunakan dalam menilai kebijakan publik antara lain ekonomi, politik, administrasi, hukum, sampai kepada peran serta masyarakat.
6. Membuat nilai alternatif nan dilakukan dengan cara menggunakan kriteria nan telah ditetapkan buat mengetahui sejauhmana taraf efektivitas dari setiap alternatif nan digunakan.
7. Merumuskan rekomendasi nan disusun berdasarkan hasil evaluasi dari alternatif kebijakan publik. Rekomendasi tersebut nantinya diperkirakan dapat mencapai sasaran atau tujuan secara lebih optimal.

Jadi, tak mudah sebenarnya merumuskan sebuah kebijakan publik buat memberikan pelayanan sekaligus mengatur masyarakat ini. Dibutuhkan berbagai tahapan dan mekanisme nan baik buat membentuk sebuah kebijakan publik nan nantinya akan diterapkan secara optimal ke tengah masyarakat.