Ironi Dalam Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila hanya ada di Indonesia sebab demokrasi nan ada didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila nan menjadi dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila memiliki kekhasan nan membuatnya berbeda dengan demokrasi lain di dunia.

Demokrasi ialah suatu paham nan memberikan kedaulatan nan penuh kepda rakyat buat bisa ikut campur dalam hal urusan pemerintahan. Dengan demokrasi ini, rakyatlah nan mengatur dan mengurusi perihal pemerintahan ini.

Namun, sebab banyaknya jumlah rakyat nan ada pada sebuah negara maka pengertian rakyat di loka ini dipersempit dengan arti sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat ialah orang-orang nan telah menjadi wakil dari rakyat atau orang nan dipercaya oleh rakyat buat bisa mewakili hal mereka mengurusi pemerintahan. Wakil rakyat inilah nan merealisasikan segala aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

Wakil rakyat dipilih oleh rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Bentuk wakil rakyat nan ada saat ini ialah seperti presiden, anggota dewan, wali kota sampai bupati. Semuanya ialah pejabat pemerintahan nan dipilih oleh rakyat buat menjalankan roda pemerintahan sinkron dengan nan mereka kehendaki.

Wakil rakyat ialah orang-orang nan berada dalam sebuah partai politik nan diusulkan buat bisa dipilih oleh rakyat. Karena memang penerapan demokrasi ini ialah dalam bentuk partai politik nan nantinya dipersempit dengan hanya orang-orang eksklusif dari partai politik tersebut nan telah dipilih oleh rakyat.

Dalam penerapan Demokrasi, terdapat lebih dari satu partai politi. Bahkan di negara kita terdapat begitu banyak partai politik. Hal ini didasarkan pada sebuah pandangan bahwa dengan semakin banyak partai politik nan ada maka bisa lebih menampun semakin banyak aspirasi rakyat pula. Walau pun sejatinya dalam penerapannya tidaklah selalu demikian. Justru semakin banyaknya parati poltitik nan ada semakin menambah kebingungan dari rakyat buat memilih partai mana nan bisa menyalurkan aspirasi mereka dengan baik.

Demokrasi banyak diterapkan oleh negara-negara maju nan ada di benua Eropa dan juga oleh negara Amerika Serikat. Sehingga demokrasi ini sering dikaitkan dengan kemajuan dan kesejahteraan nan didapat oleh negara-negara tersebut. Oleh sebab itu, banyak negar terutama negar-negara nan sedang berkembang nan turut menerapkan demokrasi dalam pemerintahan di negaranya dikarenakan silau akan kemajuan dan kesejahteraan nan capai negara-negara maju tersebut.

Banyak negara nan menerapkan paham demokrasi ini seperti juga negara kita Indonesia. Karena memang demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem nan layak buat diterapkan sebab seakan-akan mampu buat mengkoordinir apa nan dirasakan oleh holistik trakyat. Walaupun secara penerapan demokrasi tidaklah selalu seindah teorinya.

Sedangkan demokrasi Pancasila ialah demokrasi nan diterapkan di negara kita ini, Indonesia nan mendasarkan penerapannya kepada Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pengertian demokrasi Pancasila ini dijalankan sinkron dengan nilai nan ada di dalam Pancasila.

Banyak pengertian demokrasi Pancasila nan berkembang sampai saat ini. Namun, pada hakikatnya, pengertian demokrasi Pancasila ialah sebagai berikut.

1. Norma

Pancasila ialah dasar negara kita nan berisikan tentang nilai dan norma. Nilai dan kebiasaan inilah yangseharusnya dijalankan oleh seluruh warga Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam konteks kenegaraan.

Demokrasi Pancasila ialah kebiasaan nan didalamnya mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Termasuk, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan forum kemasyarakatan lain serta lembaga-lembaga negara nan berada di pusat maupun di daerah.

2. Kekeluargaan dan Gotong Royong

Demokrasi Pancasila ialah demokrasi nan didasari sikap kekeluargaan dan gotong-royong nan ditujukan buat tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam hal kekeluargaan ini, Demokrasi Pancasila dijalankan dengan memandang bahwa semua warga negara Indonesia ialah berada dalam satu keluarga. Jadi nan dilakukan ialah buat kebaikan keluarga ini .

Jangan sampai ada satu hal atau keputusan nan dibuat dalam penerapan Demokrasi Pancasila nan menyusahkan atau merugikan satu pihak lain dalam keluarga. Dalam membuat keputusan pun, nan diperhatikan ialah kebaikan dan kepentingan dari semua anggota keluarga ini.

Di dalamnya, terkandung unsur-unsur buat berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan serta budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.

3. Sistem Pengorganisasian Negara

Demokrasi Pancasila ialah sebuah sistem pengorganisasian negara. Pengorganisasian ini dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Seperti nan telah disebutkan di atas, dalam penerapan demokrasi, rakyat tak secara langsung memberikan campur tangannya namun rakyat telah memberikan wewenangnya dalam hal pengaturan negara ini kepada orang-orang nan telah disebut sebagai wakil rakyat.

4. Mengakui Kebebasan Individu

Demokrasi Pancasila ialah demokrasi nan mengakui adanya kebebasan individu. Kebebasan individu ini ialah hak nan dimiliki oleh seorang pribadi dalam mengekspresikan segala hal nan ada dalam dirinya.

Dalam aplikasi kebebasan individu ini sifatnya tak absolut sebab pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Namun terkadang kebebasan individu ini sering mengalami kerancuan atau pertentangan. Seseorang sering berkedok pada paham kebebasan individu ini ketika menjalankan sebuah hal nan bertentangan dengan peraturan nan ada. Dan peraturan itu pun tidak bisa memberikan batasan terhadap nan dilakukan sebab memang telah tertutupi oleh kedok kebbebasan individu.

Kebebabasan individu sering dibatasi oleh nilai dan kebiasaan nan berlaku di dalam masyarakat. Agama pun turu membrikan batasan terhadap segala kebebasaan nan dilakukan oleh individu.

Namun terkadang banyak orang nan tidak mau diatur oleh batasan-batasan ini sebab menganggap bahwa dirinya melakukan sebuah perbuatan nan didasarkan pada sebuah kebebasan.

Ambil contoh ialah masalah pengungkapan aktualisasi diri seni. Dapat saja seseorang membuat hasil karya seni nan mengumbar aurat dan memicu gairah dan hasrat seksual dari seorang nan lain. Namun ketika dikatakan bahwa itu tak sinkron dengan norma, nilai dan agam nan berlaku, mereka tak mengindahkannya dan tetap berpendapat bahwa itu ialah kebebasan nan dimilikinya.

5. Cita-Cita Universal

Demokrasi Pancasila ialah demokrasi nan memiliki cita-cita nan universal. Cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hayati bangsa Indonesia nan dijiwai semangat kekeluargaan sehingga pelaksanaannya tak ada penguasaan mayoritas atau minoritas.

Berdasarkan definisi tersebut, kita bisa memberikan identifikasi berupa ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut.

1. Adanya anggaran penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Demokrasi Pancasila berlaku buat semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.
3. Kedaulatan berada di tangan rakyat.
4. Didasari sikap kekeluargaan dan gotong royong.
5. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia.
6. Adanya keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara.
7. Setiap keputusan nan diambil dilakukan dengan musyawarah buat mencapai mufakat.
8. Kebijakan nan diambil selalu mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
9. Adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan nan dibuat pemerintah dinyatakan dan disalurkan pada wakil-wakil rakyat, bukan dengan cara demonstrasi atau kegiatan lain nan merugikan semua pihak.
10. Tidak mengenal adanya partai pemerintahan atau partai oposisi.
11. Tidak mengenal adanya tiran mayoritas dan tirani di kalangan minoritas.
12. Demokrasi Pancasila tak menganut sistem monopartai.
13. Pemilu dilakukan dengan menganut sistem LUBER. (langsung, umum, bebas dan rahasia)

Mungkin secara teori, demokrasi ialah sebuah paham nan layak buat diterpakan. Apalgi melihat contoh beberapa negara maju nan telah menerapkan demokrasi ini dan bisa memperoleh kesejateraan rakyatnya.

Sejatinya demokrasi tidaklah berkaitan dengan taraf kesejahteraan nan diperoleh oleh suatu negara. Kesejahteraan berkenaan dengan pengaturan ekonomi dalam sebuah negara. Bagaimana perekonomian dijalankan, inilah nan akan membuat tercapainya sebuah kesejahteraan.

Dalam teori demokrasi, rakyatlah nan memiliki wewenang absolut buat mengatur jalannya pemerintahan sebab kadaultan ada di tangan rakyat. Rakyat memilih wakilnya di dalam pemerintahan buat mewakili mereka dalam menyampaikan segala aspirasinya.

Namun dalam penerapannya, sering kali tidak seperti teorinya. Banyak kebijakan nan dibuat oleh wakil rakyat nan tidak sinkron dengan apa nan dikehendaki oleh rakyat. Bahkan segala kebijakan nan dibuat terkadang hanya mengutamakan kepentingan dari wakil rakyat tersebut ataupun golongannya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat nan telah memilihnya.

Apalagi dengan aplikasi demokrasi nan cukup mahal melalui pemilihan umum, wakil rakyat dan partai politik pengusungnya seakan hanya mengejar laba materi dan pengembalian kapital nan telah digunakan dalam jang pemilihan generik ini. Jadi segala keputusan nan diambil lebih berorientasi pada banyaknya laba materi nan akan didapat dengan mengesampingkan kepentingan rakyat nan telah memilihnya.

Demikianlah pengertian Demokrasi Pancasila nan diterapkan di Indonesia.