Bentuk Lain Pemicu Konflik Dua Negara
Indonesia dan Malaysia Sebagai Negara Serumpun
Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun nan memiliki latar belakang budaya nan hampir mirip. Sesama rumpun melayu merupakan ikatan nan senantiasa digaungkan oleh kedua negara buat meredam berbagai konflik dan permasalahan nan sering terjadi antara kedua negara. Penyiksaan TKI di Malaysia merupakan bagian dari perkara nan terkadang berujung pada keretakan interaksi bilateral ke dua negara.
Hidup bertetangga memang dimaklumi jika sesekali muncul konfrontasi sesama tetangga. Namun nan paling krusial konfrontasi ini tak berlanjut pada hal-hal nan mengganggu keamanan dan stabilitas dalam negeri.
Akan tetapi hal ini tak pula pantas menjadikan pemerintah Indonesia tak tegas dalam menghadapi berbagai persoalan nan dialami Indonesia dengan negara jiran Malaysia. Indonesia kerap dipandang sebagai negara besar nan miskin, taraf korupsi nan memprihatinkan dan mengalami banyak konflik dalam negeri nan tidak kunjung usai. Belum lagi berbagai bala nan melanda secara rutin dan bergiliran.
Penyiksaan TKI di Malaysia
Ada banyak konflik dan permasalahan antara dua negara nan sering menjadi tema krusial nan memicu keretakan dua negara. Beberapa diantaranya ialah persoalan perbatasan dua negara, persoalan penyiksaan TKI di Malaysia, persoalan pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia dan sebagainya.
Dari berbagai bentuk kasus dan permasalahan bilateral Indonesia dan Malaysia, kasus penyiksaan para TKI dan juga TKW nan terjadi di Malaysia merupakan hal nan kerap terjadi. Berbagai bentuk penganiayaan fisik sampai berujung pada kematian sering dialami para pekerja Indonesia nan bekerja di Malaysia.
Para pekerja nan masuk secara ilegal ke Malaysia diistilahkan sebagai para pendatang haram. Indonesia secara mental sering merasa ketergantungan terhadap Malaysia terutama dalam hal pengiriman ketenaga kerjaan ke negara Indonesi.
Inilah hal hiperbola nan terkadang menyebabkan Indonesia kurang tegas dalam menghadapi bentuk-bentuk penyiksaan fisik terhadap para pekerjanya nan berada di negara ini. Padahal kunci utamanya sebetulnya ialah soal ketegasan. Sikap selalu ketergantungan bisa dijadikan sebagai senjata oleh musuh buat senantiasa menjadikan Indonesia bulan-bulanan di mata global internasional.
Kasus penyiksaan ini memang kerap kali terjadi dan nan selalu menjadi korban ialah para tenaga kerja Indonesia ini. dan kebanyakan kasus nan terjadi ialah nan menimpa para pekerja wanita.
Mulai dari kasus kekerasan. Banyak sekalu pekerja wanita nan mendapatkan perlakukan nan tak layak dari para majikan mereka di negara melayu ini. kebanyakan dari pekerja wanita ini memang bekerja sebagai pembantu di sana. Dan dari celah menjadi seorang pembantu inilah maka kejahatan fisik kerap kali dilakukan.
Kekerasan fisik nan dilakukan tak hanya berada di tingkat nan biasa saja seperti halnya memukul atau menendang. Namun sudah berada di taraf nan lebih parah lagi. Bahkan beberapa waktu nan lalu kita masyarakat Indonesia mengetahui bahwa ada pekerja wanita nan sampai badannya disetrika oleh majikannya.
Inilah bentuk kekerasan nan sering kali terjadi di sana. Namun bentuk nan lainnya juga kerap kali muncul misalnya ialah kekerasan seksual. Dan inipun juga kerap kali terjadi dan menimpa para pekerja wanita kita.
Mereka sering kali mendapatkan perlakuan nan tidak senonoh dari majikan pria di sana. Dari tindak pemerkosaan sampai nan akhirnya membuat si pekerja wanita tersebut hamil dan melahirkan anak buah hasil perkosaan nan dilakukan oleh si majikan.
Fenomena seperti ini amatlah sering kita temui. Seorang gadis ataupun wanita nan sudah bersuami, pergi bekerja ke Malaysia mengadu nasib. Ternyata di sana ia mendapatkan perlakuan nan tidak semestinya dari si majikan dan melahirkan anak. Maka ia pun pulang ke tanah air dalam keadaan mengendong atau membawa bayi nan telah ia lahirkan di sana. Sungguh ironis memang.
Lebih ironis lagi ialah bahwa pemerintah kita seakan tidak memiliki rasa tanggung jawab atau kepedulian ataupun kemampuan secara birokrasi buat menuntut pihak Malaysia atas apa nan telah dilakukan oelh penduduknya kepada penduduk Indonesia.
Sering kali pihak pemerintah Indonesia seakan mengalah atau menjadi kalah di hadapan pemerintah Malaysia. Hal semakin membuat geram kebanyakan penduduk kita. Karena merasa tak ada ketegasan dari pemerintah mengenai hal ini. juga payung hukum nan melindungi warga negara nan ada di luar negeri pun nan bekerja sebagai tenaga kerja dirasakan amatlah ringan.
Kasus mengenai penyiksaan para tenaga luar negeri kita nan berada di Malaysia memang membuat kondisi interaksi antara kedua negara nan serumpun dan bertetangga ini terkadang menjadi tegang. Banyak warga negara nan marah dengan apa nan dilakukan oleh warga negara Malaysia ini.
Bentuk Lain Pemicu Konflik Dua Negara
Kasus penyiksaan tenaga kerja kita nan berada di Malaysia sebenarnya bukan hanya satu-satunya kasus nan ada nan banyak menyulut barah kemarahan warga negara Indonesia terhadap pemerintahan dan juga penduduk malaysia.
Ada beberapa hal nan juga bisa dijadikan sebagai pemicu konflik antara dua negara bertetangga ini. terkadang, warga negara Indonesia menangkap ada unsur kesengajaan dalam hal nan dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Seakan memang mereka ingin memantik barah ketegangan di antara dua negara.
Berikut ialah beberapa hal nan selalu menjadi pemicu konflik antar dua negara. Dan biasanya selalu dilakukan oleh pemerintah Malaysia.
1. Permasalahan perbatasan dua negara
Layaknya dua orang nan bertetangga dengan pekarangan rumah nan berbatasan, Indonesia dan Malaysia sering mengalami gesekan pengklaiman batas negara eksklusif di kawasan masing-masing. Perbatasan tersebut meliputi batas daratan dan lautan. Indonesia merupakan pihak nan kerap menjadi korban sebab kelemahan dan ketidaktegasan pemerintah dalam bersikap.
Beberapa pulau konkurensi nan telah dibawa ke pengadilan internasional malah melenggangkan tetangga menguasai pulau-pulau tersebut. Sebagai negara maritim dan kepulaun nan luas, Indonesia dituntut memiliki sistem ketahanan maritim dan daratan nan tangguh. Meskipun jumlah sumber daya manusia Indonesia tidak diragukan lagi soal semangat nasionalismenya, namun ketahanan maritim dan daratan tetap harus ditingkatkan.
Namun sejatinya di balik perebutan wilayah nan terjadi antara kedua negara ini ada hal lain nan diperebutkan dan hal ini tidak banyak mendapatkan sorotan dari publik. Misalnya mengenai perebutan wilayah nan terjadi di Hambalat. Sebenarnya nan terjadi ialah perebutan tambang minyak nan ada disana.
Indonesia memberikan wewenang pengelolaannya kepada pihak asing nan berasal dari negara Amerika Serikat. Sedangkan Malaysia memberikan wewenang dan ijin pengelolaan tambang itu kepada negara Inggris. Dan dalam hal ini ada perang kepentingan mengenai hal ini.
Permasalahan mengenai batas negara ini sudah menjadi masalah nan klasik. Pemerintah Malaysia sejatinya juga tidak bisa disalahkan atas segala hal nan terjadi. Bahkan ada beberapa kasus nan sejatinya mengharuskan pemerintah Indonesia buat instropeksi diri.
Hal ini berkaitan dengan pengurusan masalah daerah pinggiran dimana seakan menjadi anak tiri nan tidak pernah mendapat perhatian. Untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka, kebanyakan dari penduduk daerah perbatasan ini mengalami kesulitan. Seperti akses jalan, keberadaan air dan listrik serta kasus sulitnya buat mendapatkan barang dengan mudah dan murah.
Banyak penduduk kita nan justru terbantu dengan apa nan diberikan pemerintah Malaysia. Karena dengan hanya melewati daerah perbatasan nan lebih dekat ke Malaysia mereka sudah bisa memperoleh segala pemenuhan kebutuhan tersebut.
Dengan ini bisa dikatakan bahwa hayati mereka terbantu atau bahkan tergantung pada produk Malaysia. Sedangkan pemerintah pusat dan daerah seakan menutup mata akan hal itu.
3. Pengklaiman budaya Indonesia secara sepihak oleh Malaysia
Ada banyak budaya nan secara sepihak sering diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari kebudayaan orisinil negeri ini. Indonesia merupakan negara besar nan lemah dalam upaya pelestarian kebudayaan dalam negeri. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak eksklusif buat memboyong dan mengadakan pengakuan sepihak terhadap kekayaan budaya tanah air.
Kebudayaan tari, alat musik, lagu daerah, makanan khas daerah dan sebagainya merupakan contoh dari unsur-unsur budaya dalam negeri nan sering diakui secara sepihak oleh negara asing. Pemerintah perlu berupaya bijak dalam hal melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal sebagai cikal bakal terbentuknya budaya nasional. Upaya bijak tersebut perlu diwujudkan melalui sosialisasi dan pemahaman secara intens unsur-unsur budaya pada generasi muda.
Itulah beberapa hal nan bisa memicu konflik dua negar, selain dari kasus penyiksaan tki di Malaysia.