Mabes Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan kepolisian nasional di Indonesia nan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kepolisian pada zaman ini dibentuk buat kepentingan pemerintah kolonial. Sampai tergulingnya pemerintahan Hindia Belanda, kepolisian Indonesia tak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri walaupun di departemen ini berkantor "Hoofd van de Dienst der Aglemene Politie".

Pada zaman Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), culture politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Selain itu, ada juga pembedaaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi di kepolisian zaman Belanda.

Kaum pribumi tak boleh menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie , dan commisaris van politie . Pribumi hanya diberi jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Pada masa ini banyak anggota kepolisian pribumi nan menggantikan kedudukan dan kepangkatan polisi bangsa Belanda. Di Jakarta, pusat kepolisian diberi nama keisatsu dan pemimpinnya disebut keisatsu elucho . Kepolisian buat Pulau Jawa dan Pulau Madura berkedudukan di Jakarta, Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Gyu-Gun dan peta, sedangkan polisi tak dibubarkan dan tetap bertugas. Kepolisian resmi menjadi kepolisian Indonesia nan merdeka setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Soekarno melantik Kapolri pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto pada 29 September 1945. Pada masa ini, Kapolri sudah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda setelah proklamasi masih diberlakukan. Pada 1 Juli 1946, dibentuklah Djawatan Kepolisian Negara nan bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Tanggal 1 Juli 1946 diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Pada zaman ini, Kapolri masih dijabat oleh R.S. Soekanto dan kedudukan Polri kembali ke Jakarta. Kantor sementara Polri waktu itu ialah di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian Soekanto berencana membuat kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama kantornya ialah Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) dan sampai saat ini menjadi Markas Besar Kepolisian.

Organisasi di dalam tubuh Polri disusun secara berjenjang dari taraf pusat sampai taraf wilayah. Di taraf pusat, organisasi Polri bernama Markas Besar Kepolisian Negara Republik indonesia (Mabes Polri), sedangkan di taraf kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Mabes Polri dipimpin langsung oleh Kapolri dan dalam aplikasi tugasnya dibantu oleh Wakapolri.

1. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

1. Inspektorat Supervisi Umum
2. Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Generik dan Pengembangan
3. Deputi Kapolri Bidang Operasi
4. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
5. Deputi Kapolri Bidang Logistik
6. Staf Pakar Kapolri

2. Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus

1. Lembaga Pendidikan Polri (Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian, Akademi Kepolisian, Sekolah Pembentukan Perwira, Pendidikan dan Pelatihan Spesifik Kejahatan Transnasional)
2. Divisi Interaksi Masyarakat
3. Divisi Interaksi Internasional
4. Divisi Hukum
5. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal
6. Divisi Teknologi Informasi Kepolisian

3. Unsur Pelaksana Primer Pusat

1. Badan Intelijen Keamanan
2. Badan Reserse Kriminal
3. Badan Pemeliharaan Keamanan
4. Korps Brigade Mobil
5. Korps Lalu Lintas
6. Detasemen Spesifik 88 Anti Teror Polri

4. Satuan Organisasi Penunjang lainnya

1. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri)
2. Pusat Keuangan

Polda ialah satuan pelaksana primer kewilayahan nan berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh Kapolda. Polda mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Polri pada taraf kewilayahan. Berikut struktur kewilayahan Polda.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta)
3. Polsek dan Polsekta

Saat ini, Polri tak hanya mengurus keamanan dan ketertiban dalam negeri. Polri juga terlibat masalah-masalah keamanan internasional, seperti di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja. Hal ini sinkron kebijakan PBB nan meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, buat berperan aktif menjaga keamanan internasional.

Setiap Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia) di Indonesia mempunyai beberapa direktorat buat menjalankan tugas melayani dan melindungi, yaitu sebagai berikut.

1. Direktorat Reserse Krimainal
2. Direktorat Biro Operasi
3. Direktorat Intelijen dan Keamanan: Unit Inafis (I ndonesia Automatic Finger Print Identification System )/Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Unit Cyber Crime
4. Direktorat Bidang Interaksi Masyarakat
5. Direktorat Lalu Lintas
6. Direktorat Traffic Management Center (TMC)
7. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
8. Direktorat Satuan Brigade Motor (BM)
9. Direktorat Satuan Samapta
10. Direktorat Satuan Sabhara

Polda Metro Jaya atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya dibentuk buat menjalankan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Pemakaian kata Metropolitan didasari sebab Jakarta ialah sebuah kota metropolitan sekaligus ibukota Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penyebutan nama kepolisian di Jakarta memakai kata Metro , mulai taraf Polda sampai Polsek.

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, sejumlah Polda telah memberlakukan anggaran agar para pengendara sepeda motor menyalakan lampi pada siang hari saat berkendara di jalan raya. Anggaran ini mulai berlaku pada 2 Januari 2007.

Polri sebagai satuan keamanan memiliki kepangkatan dalam jabatrannya. Pangkat dalam Polri dimulai dari nan terendah dengan pangkat Tamtama dan tertingi dengan pangkat Jendral Polisi. Berikut klarifikasi mengenai struktur kepangkatan dalam Polri.

Kepangkatan perwira dibagi menjadi tiga, yaitu perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Kepangkatan paling tinggi Polri berada dijabatan perwira tinggi. Perwira tinggi memiliki kepangkatan dengan pangkat terendah sampai paling tinggi nan dimulai dari Brigadir Jenderal Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi, dan Jenderal Polisi.

Perwira menengah memiliki kepangkatan mulai dari nan terendah sampai nan tertinggi, yaitu Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan Komisaris Besar Polisi. Sementara itu, buat perwira pertama, kepangkatan dimulai dari nan terendah sampai nan tertinggi, yaitu Inspektur Polisi Dua, Inspektur Polisi Satu, dan Ajun Komisaris Polisi.

Untuk bintara, level dibagi dua, yaitu bintara dan bintara tinggi. Untuk bintara tinggi, kepangkatan mulai dari Ajun Inspektur Polisi Dua sampai Ajun Inspektur Polisi Satu. Sementara itu, kepangkatan bintara dimulai dari Brigadir Polisi Dua, Brigadir Polisi Satu, Brigadir Polisi, dan Brigadir Polisi Kepala.

Untuk tamtama, level kepangkatan dimulai dari nan terendah sampai nan tertinggi, yaitu Bhayangkara Dua, Bhayangkara Satu, Bhayangkara Kepala, Ajun Brigadir Polisi Dua, Ajun Brigadir Polisi Satu, dan Ajun Brigadir Polisi.

Itulah sekilas profil Polri dan semoga bermanfaat!