Daftar Nama Menteri Luar Negeri Indonesia

Depertemen Luar Negeri atau disingkat Deplu ialah depertemen nan membidangi interaksi dan kolaborasi antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Depertemen Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga departemen nan dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Klarifikasi dari UUD 1945 itu menerangkan bahwa Departemen Luar Negeri atau Deplu tak bisa diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Pada era 1945-1950, Departemen Luar Negeri memiliki tugas primer buat melakukan diplomasi.

1. Mencari simpati dan dukungan dari masyarakat internasional buat memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

1. Melakukan beberapa perundingan dan membuat persetujuan, antara lain Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville (1948), dan Perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar).

Masa 5 tahun pertama setelah kemerdekaan merupakan masa nan sangat menentukan bagi eksistensi Departemen Luar Negeri. masa-masa tersebut merupakan bagian dari sejarah buat membentuk karakter dan tabiat politik luar negeri Indonesia. Semangat diplomasi nan dilakukan Indonesia guna mendapat dukungan dari negara lain atas kemerdekaannya membuahkan hasil. Akhirnya, pada 1950, masyarakat internasional di PBB mendukung kemerdekaan Indonesia.

Pada era 1966-1998, tugas krusial nan diemban Departemen Luar Negeri, yaitu pengakuan Irian Barat sebagai bagian dari NKRI, pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dalam perjuangan hukum bahari ( United Nation Convetion on Law of the Sea ), meningkatkan kolaborasi regional (ASEAN), menggalang dukungan internasional terhadap Timor-Timur, menjadi ketua Gerakan Non Blok (memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang), menjadi Ketua APEC dan G-15, dan meningkatka kolaborasi pembangunan

Pada era 1998 sampai sekarang, tugas primer Departemen Luar Negeri diarahkan buat melakukan beberapa hal, antara lain mencegah potensi disintegrasi bangsa, membantu upaya pemulihan ekonomi, membantu upaya peningkatan gambaran Indonesia di mata dunia, dan meningkatkan kualitas konservasi dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Sesuai dengan fungsinya, Departemen Luar Negeri bertugas buat mejalin kolaborasi dengan negara-negara sahabat di dunia. Berikut ini beberapa bentuk kolaborasi nan dilakukan oleh Departemen Luar Negeri atau Deplu.

ASEAN merupakan wadah kolaborasi antara negara-negara nan berada di kawasan Asia Tenggara. Pendirian ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, di antaranya Indonesia. Organisasi ini meliputi kolaborasi dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, keamanan, dan politik

Kerja sama ini merupakan kolaborasi nan dilakukan antar negara, tanpa diwadahi organisasi tertentu. Saat ini, Indonesia telah menjalin kolaborasi bilateral dengan sekitar 162 negara nan ada di dunia.

Kerja Sama Multilateral ialah kolaborasi Indonesia dengan beberapa negara di global berdasarkan suatu tujuan nan sama nan terbentuk dalam satu wadah. Kolaborasi ini biasanya dilakukan buat membahas masalah nan ada di dunia. Contoh kolaborasi multilateral ialah Colombo Plan, G-20, D-8, G-15, PBB, OIC, dan NAM.

Kerja sama regional merupakan kolaborasi antara Indonesia dengan beberapa regional. Bentuk kolaborasi regional antara lain ARF, BIMP-EAGA, Asia-Europe Meeting (ASEM) AMED, APEC, dan Uni Eropa.

Indonesia pun aktif menjalin interaksi kolaborasi dengan beberapa organisasi internasional, yaitu UNESCO, FAO, WHO, dan WTO.

1. Mr. Achmad Soebarjo (1945, hanya 1 tahun menjabat)

1. Sutan Syahrir (1645-1946)

1. Haji Agus Salim (1947-1949)

1. Alexander Andries Maramis (1948-1949)

1. Mohammad Hatta (1949-1950)

1. Mr. Moh Roem (1950-1951)

1. Mr. Achmad Soebarjo (1951-1952)

1. Mr. Wilopo (hanya menjabat 1 bulan pada 1952)

1. Moekarto Notowidigdo (1952-1953)

1. Mr.Sunarjo (1953-1955)

1. Mr.Ide Anak Agung Gde Agung (1955-1956)

1. H. Roeslan Abdulgani (1956-1957)

1. Dr. Soebandrio (1957-1966)

1. Adam Malik (1966-1978)

1. Prof.Dr.Muchtar Kusuma A, SH (1978-1988)

1. Ali Alatas (1988-1999)

1. Alwi Shihab (1999-2001)

1. Hassan Wirajuda (2001-2009)

1. Marty Natalegawa (2009-2014)

Departemen Luar Negeri atau biasa disingkat Deplu memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Salah satu bukti sejarah nan dimiliki Departenen Luar Negeri ialah bangunan bersejarah. Ya, Departemen Luar Negeri memiliki bangunan bersejarah. Berikut ini bangunan nan memiliki nilai sejarah bagi perkembangan Departemen Luar Negeri.

Salah satu bangunan bersejarah nan menjadi saksi perkembangan Departemen Luar Negeri ialah rumah kelahiran Bung Hatta. Mengapa rumah kelahiran Bung Hatta menjadi bagunan bersejarah Deplu? Karena Bung Hatta menjadi delegasi Indonesia buat Konferensi Meja Bundar nan diadakan di Den Haag, Belanda. Selain itu, Bung Hatta pun menjadi orang pertama nan memaparkan politik luar negeri Indonesia nan bebas dan aktif. Hal ini menjadi landasan polugri Indonesia hingga saat ini.

Rumah kelahiran Bung Hatta ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 37, Bukittinggi, Sumatera Barat. Di rumah nan didirikan pada 1860, Bung Hatta dilahirkan. Rumah kelahiran Bung Hatta ini menggunakan struktur kayu dan terdiri atas beberapa bagian, seperti bangunan utama, pavilion, lumbung padi, dapur, kandang kuda, dan kolam ikan. Bangunan primer berfungsi sebagai loka menerima tamu dan ruang makan keluarga, sedangkan pavilion berfungsi sebagai ruang tidur Bung Hatta.

Sebenarnya, bangunan orisinil rumah kelahiran Bung Hatta ini sudah runtuh. Namun, atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, ruamah tersebut dibangun kembali buat mengenang dan memperoleh citra masa kecil seorang Bung Hatta. Pembangunan kembali rumah kelahiran Bung Hatta ini didesain sinkron dengan bentuk aslinya. Sebagian besar perabotannyanya pun masih asli. Di rumah ini pun banyak foto-foto miliki Bung Hatta.

Salah satu bangunan nan memiliki nilai sejarah bagi Departemen Luar Negeri ialah museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini menjadi saksi bisu digelarnya konferensi antar negara di kawasan Asia dan Afrika. Gedung museum Asia Afrika ini berada di Gedung Merdeka nan berlokasi di Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika No. 65.

Konferensi Asia Afrika nan digelar di Gedung Merdeka ini telah mencapai kesuksesan besar. Konferensi ini sukses mempersatukan sikap dan menjalin kolaborasi antar bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, Konferensi Asia Afrika pun ikut membantuk menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Untuk mengenang sejarah Konferensi Asia Afrika, loka berlangsungnya konferensi tersebut kemudian menjadi museum. Museum Konferensi Asia Afrika ini menjadi bagian dari bangunan nan memiliki nilai sejarah bagi Deplu. Museum Konferensi Asia Afrika ini diresmikan oleh Presiden Suharto pada 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika.

Salah satu bangunan nan memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Deplu ialah Museum Linggajati. Museum Linggajati ini merupakan saksi bisu dari Perundingan Linggajati antara Indonesia dengan pemerintah Kolonial Belanda. Menurut mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, saat itu, Perundingan Linggajati tak hanya menjadi simbol perjuangan melawan Belanda, tapi juga menjadi simbol perjuangan Indonesia melawan kolonisasi atau penjajahan nan saat itu masih marak terjadi.

Museum Perundingan Linggajati nan terletak di Kuningan, Jawa Barat ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah dan cagar budaya berdasarkan UU No. 5 tahun 1992. Gedung nan memiliki nilai sejarah bagi perpolitikan luar negeri Indonesia ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Pemda Kuningan.

Itulah gedung-gedung nan memiliki nilai sejarah bagi perkembangan Deplu sebagai salah satu departemen nan berada di bawah pemerintahan.