Mobil Dinas di Belanda

Pengadaan mobil dinas bagi para pejabat di Indonesia selalu saja menimbulkan masalah. Masalah tersebut muncul sebab adanya protes dari sebagian masyarakat. Hal ini dipicu adanya sinyalemen mencurigakan setiap kali ada pengajuan aturan buat mengadakan mobil dinas.

Sinyalemen ini dilandasi bahwa adanya persepsi kurang transparannya para pejabat nan berwenang memutuskan masalah tentang mobil dinas ini. Pun ditambah keputusan nan diambil seringkali kurang menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan di mana para pejabat itu berada.

Salah satu contohnya adalah, bahwa dalam keputusan pemilihan mobil dinas seringkali bukan landasan kebutuhan nan dijadikan acuan. Melainkan lebih mengejar pada status dan gengsi semata. Terbukti bahwa mobil-mobil dinas nan dimiliki oleh instansi pemerintah selalu memiliki nilai nan di atas rata-rata. Khususnya mobil nan diperuntukkan buat para pimpinan, seperti Gubernur, Kepala Dinas atau juga Forum Legislatif.

Padahal jika ditelaah secara sehat, aturan nan dihabiskan buat pembelian mobil dinas itu dapat dialihkan buat kepentingan masyarakat nan lebih bermanfaat. Seperti peningkatan aturan kesehatan rakyat miskin atau juga menambah aturan buat mendukung proses pendidikan.

Ada beberapa cara nan dapat dilakukan buat melakukan penghematan aturan nan dialokasikan buat membeli mobil-mobil dinas. Di antaranya :

1. Memperpanjang waktu pembelian. Selama ini pembelian mobil baru dianggarkan dilakukan setiap lima tahun sekali. Untuk itu harus diubah menjadi lebih lama, misalnya 10 tahun sekali. Usia mobil dalam kurun waktu 10 tahun kiranya masih cukup layak pakai selama dirawat dengan benar.
2. Menurunkan batas anggaran. Tidak perlu membeli mobil dinas nan mahal hingga mencapai ratusan juta. Yang paling primer ialah bahwa mobil dinas tersebut cukup fungsional.
3. Melarang pemakaian mobil dinas di luar urusan kedinasan. Hal ini belum banyak dilakukan. Bahkan banyak pejabat nan menggunakan mobil dinas nan mereka pakai buat kebutuhan pribadi di luar jam dinas kantor. Tentu hal ini akan memperpendek umur kendaraan. Dengan membatasi pemakaian, maka umur kendaraan akan lebih awet sehingga tak perlu dilakukan pembelian mobil dinas secara sering.

Mungkin Indonesia dapat mencontoh Belanda. Sebagai negara nan sudah lebih makmur secara perekonomian, Belanda mampu memberikan contoh baik terkait masalah mobil dinas. Sehingga Belanda mampu menghemat keuangan mereka buat dapat digunakan pada alokasi lain nan terkait dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Seorang menteri di Belanda, tak akan mendapatkan mobil dinas baru selama mobil dinas nan lama masih dapat dipakai. Selain itu, penggunaan mobil dinas pejabat di Belanda dikontrol melalui pemasangan alat canggih homogen GPS. Dengan demikian, setiap keberadaan mobil dinas tersebut beserta pemakaiannya bisa dikontrol sehingga tak disalahgunakan.