Komunitas Eropa

Dalam konsep Trias Politica, sistem pemerintahan dibagi ke dalam tiga fungsi yakni fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi-fungsi tersebut saling melengkapi sehingga tercapai pemerintahan nan stabil. Sama halnya seperti negara lain, persatuan masyarakat Eropa atau Uni Eropa juga membentuk sistem parlemen nan sama. Hal itu tak lain buat membentuk sistem pemerintahan Eropa

Di umurnya nan telah menginjak 50 tahun, parlemen Eropa menyimpan sejarah nan panjang dalam menyatukan masyarakat Eropa. Pada 1950, European Coal and Steel Community, mengusulkan agar anggota-anggota parlemen Eropa dipilih langsung oleh seluruh masyarakat nan ada di daratan Eropa, namun dengan catatan bahwa negara di mana anggota masyarakat tersebut berada masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

Usulan tersebut membawa isu nan cukup menarik di kalangan masyarakat Eropa. Pada 1960-an, Presiden Prancis saat itu (Charles de Gaulle) menyampaikan keberatannya terkait dengan konsep pemilihan langsung anggota parlemen Eropa. Namun, dalam perkembangannya, pemilihan anggota parlemen Eropa tetap dilakukan, namun manunggal dengan pemiihan generik nan ada di negara anggota.

Pada 12-13 Juli dan 20 September 1976, diadakan rendezvous nan membahas terkait dengan isu ini. Mayoritas anggota nan hadir saat itu menyetujui usulan pemiilihan langsung anggota parlemen. Namun, usulan tersebut baru dapat dilakukan tepat pada 7 dan 10 Juni 1979. Pada tanggal tersebut diadakan pemilihan generik langsung anggota parlemen Eropa.

Jumlah anggota dewan nan ada membengkak menjadi 410 dewan nan pada awalnya hanya berjumlah 198 orang. Setiap negara anggota berhak mewakilkan minimal 9 orang warga negaranya buat duduk di kursi parlemen Eropa. Jumlah tersebut tak boleh lebih dari 99 orang tiap negara.

Sama halnya dengan parlemen nasional, parlemen Eropa mengagendakan buat melakukan rendezvous sebanyak 1 atau 2 kali dalam sebulan. Rendezvous dilakukan di dua kota di Eropa yakni Brussel dan Strasbourg. Rendezvous tersebut dapat berupa sidang pleno atau rapat-rapat rutin nan membahas seputar masalah ke-Eropaan.

Fungsi parlemen Eropa berbeda degan fungsi parlement nasional nan ada di negara-negara nan ada di global pada umumnya. Parlemen Eropa tak memiliki kewenangan buat membuat undang-undang. Namun demikian, parlemen Eropa bisa membatalkan, memveto, dan mengamandemen undang-undang terutama terkait dengan keamanan, pangan, transportasi, lingkungan, pasar internal dan regulasi keuangan.

Masyarakat Eropa memiliki sebuah komisi nan intinya membahas permasalahan dan kerjasama seputar negara anggota. Komisi Eropa tersebut diukur dan diawasi kinerjanya oleh Parlemen Eropa. Pengangkatan dan pemecatan komisi eksekutif Eropa dilakukan oleh forum parlemen di Eropa ini. Selain itu, parlemen Eropa berwenang buat mengawasi dan mengontrol aturan keuangan Uni Eropa.

Masyarakat Eropa ialah salah satu dari trio pilar nan menjadi dasar dari Uni Eropa dari November 1993 sampai Desember 2009. Dua pilar lainnya ialah Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan Polri dan Kerjasama Yudisial dalam Masalah Pidana.

Masyarakat Eropa mencakup seluruh kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi negara-negara anggota dan memfasilitasi integrasi hukum negara-negara anggota. Konsep supranationalism ialah elemen krusial dari pilar ini. Sistem pilar Uni Eropa dihapuskan ketika Perjanjian Lisbon mulai berlaku pada tahun 2009.

Traktat Maastricht didirikan Uni Eropa dan mata uangnya, euro, ketika menjadi efektif pada bulan November 1993. Perjanjian itu juga menciptakan struktur pilar Uni, membaginya menjadi tiga bagian. Komisi, Pengadilan, dan Parlemen Eropa merupakan forum supranasional nan didirikan sebagai bagian dari pilar masyarakat Eropa.

Dalam masyarakat multinasional seperti Uni Eropa, supranationalism bisa menjadi cara nan efektif buat membuat keputusan. Negara-negara anggota mentransfer kekuatan eksklusif buat instansi pusat nan memiliki kewenangan buat membuat kebijakan nan mengikat semua orang. Eropa pilar komunitas didirikan dan mengikuti konsep supranationalism.

Salah satu tujuan primer masyarakat Eropa ialah buat membantu mengintegrasikan secara hukum negara-negara anggota Uni. Ini dapat menyetujui undang-undang nan mempengaruhi seluruh warga Uni.

Sesuai dengan mekanisme masyarakat, Komisi mengajukan proposal legislatif buat Dewan Eropa dan Parlemen, dan tindakan diadopsi ketika mayoritas berkualitas tercapai.

Perbatasan konservasi kontrol, kewarganegaraan, dan konsumen semua jatuh di bawah pilar masyarakat Eropa, seperti halnya perawatan kesehatan, pekerjaan, dan imigrasi. Masyarakat Eropa juga menetapkan hukum lingkungan dan mendikte kebijakan sosial dan suaka.

Peraturan industri batubara dan baja ialah tanggung jawab tambahan pilar ini. Baik Eropa Masyarakat Energi Atom Eropa dan Batubara dan Baja dulunya merupakan bagian dari pilar masyarakat Eropa.

Dua pilar lain dari Uni Eropa mengikuti mekanisme nan berbeda buat pengambilan keputusan. Komisi dan negara-negara anggota berbagi hak buat memperkenalkan undang-undang. Kisah diperkenalkan melalui pilar kedua dan ketiga diperlukan suara bulat Dewan buat ditetapkan.

Perjanjian Lisbon mulai berlaku pada bulan Desember tahun 2009, dan sistem pilar berakhir. Masyarakat Eropa digantikan oleh Uni Eropa nan dapat, pada 2010, membuat kebijakan, perjanjian tanda, dan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Global sebagai badan hukum terpadu. Dengan pembubaran pilar, tanggung jawab nan dialokasikan antara negara anggota dan Uni Eropa.

Eurozone ialah istilah nan digunakan buat menggambarkan negara-negara nan tergabung dalam Uni Eropa dan meresmikan penggunaan euro sebagai mata uang. Jadi bukan bergabung dalam sistem pemerintahan eropa nan sama saja, tapi juga ekonominya.

Pada November 2010, ada 16 anggota Uni Eropa nan menggunakan euro, dan negara-negara Eropa lainnya berencana membuat beralih ke mata uang. Beberapa negara di luar Uni Eropa juga menggunakan euro.

Secara resmi, zona euro di mulai pada tanggal 1 Januari 1999, ketika 11 negara di Eropa mengambil euro sebagai mata uang resmi mereka. Bangsa ini ialah Spanyol, Austria, Portugal, Belgia, Belanda, Luksemburg, Finlandia, Italia, Perancis, Irlandia dan Jerman. Sekitar 300 juta warga awalnya berpartisipasi dalam perkumpulan moneter.

Bangsa ini tak benar-benar mulai menggunakan koin euro dan uang kertas sampai 1 Januari 2002. Selama tahun sebelumnya, euro digunakan dalam transaksi elektronik.

Sejarah zona euro tanggal kembali ke 1957 Treaty of Rome, nan menyerukan interaksi nan lebih erat antara negara-negara Eropa melalui pasar umum. Perjanjian ini diikuti oleh perjanjian pada 1980-an dan 1990-an, termasuk Single European Act tahun 1986 dan 1992 Maastricht Treaty.

Yang terakhir dibuat Uni Ekonomi dan Moneter, dirancang buat membuat mata uang bersama kenyataan. Pada akhir tahun 1995, apa nan akan menjadi negara zona euro orisinil berjumpa di Madrid dan memutuskan kapan buat memulai euro.

Terletak di Frankfurt, Jerman, Bank Sentral Eropa nan memegang kendali urusan moneter zona euro. Sistem Eropa Bank Sentral, meskipun, bertanggung jawab buat pencetakan dan distribusi euro. Bank-bank sentral dari zona euro anggota juga memiliki tangan dalam mata uang.

Lima negara berikutnya nan bergabung dengan aslinya 11 anggota zona euro ialah Yunani, Spanyol, Slovakia, Slovenia dan Malta. Negara Eropa lainnya telah sepakat buat menggunakan euro juga. The Baltic bangsa Estonia dijadwalkan buat mulai menggunakan euro pada tanggal 1 Januari 2011. Tetangganya Lithuania dan Latvia dijadwalkan buat bergabung dengan zona euro dalam beberapa tahun itu.

Bangsa nan tak berpartisipasi di Uni Eropa atau sebagai anggota resmi zona euro juga menggunakan mata uang ini. Pada November 2010, ini termasuk Vatikan, Andorra, San Marino, Kosovo, Monaco dan Montenegro di Eropa. Wilayah anggota zona euro juga telah menggunakan euro sebagai mata uang resmi mereka, termasuk Guadeloupe, Guyana Prancis, Martinique, Réunion, Mayotte dan Saint-Pierre et Miquelon.