Konsepsi Sosiologi Politik
Menurut Dekverger, merupakan ilmu tentang kekuasaan suatu pemerintahan otoritas serta komando di dalam seluruh jenis masyarakat; tidak hanya masyarakat nasional tetapi juga masyarakat-masyarakat lainnya.
Menurut Fanlks, merupakan studi tentang interaksi kekuasaan nan bergantung kepada masyarakat sipil dan negara.
Menurut A. A. Said Gatara, M.Si dan Moh. Dzulkiah Said, M.Si, merupakan suatu disiplin ilmu nan mempelajari interaksi masyarakat serta politik hukum dengan lembaga-lembaga politik. Ilmu ini juga mempelajari interaksi masyarakat dengan proses politik.
Para Ahli Sosiologi Politik dan Gagasannya
Sebagai cabang ilmu sosiologi, sosiologi politik merupakan salah satu bidang nan memiliki banyak ahli nan memunculkan gagasan serta teori tentangnya. Ini dia beberapa ahli ilmu ini beserta gagasan-gagasannya.
1. Parsons dan Strukturalis Fungsional
Pakar Sosiologi ternama dari mahzab Chicago, Tallcot Parsons, memperkenalkan apa nan dimaksudnya sebagai strukturalis fungsional buat memenuhi kebutuhan pemerintahan pada masyarakat kapitalistik. Pada pandangan fungsionalis ini, masyarakat ialah statis, mengutamakan integrasi, ketertiban dan stabilitas. Kalau masyarakat berubah, perubahan itu mengalami penyesuaian terhadap lingkungannya sampai pada titik keseimbangan.
Dengan demikian, pelapisan sosial dibutuhkan sebagai sistem integratif dalam tujuan memelihara stabilitas sosial. Untuk melanggengkannya, ganjaran secara tak merata diberikan buat menjamin bahwa hanya orang cakap nan menduduki jabatan penting. Sistem ini telah jamak di semua pemerintahan negara dari masa ke masa sejak zaman pertengahan. Tipe pemimpinnya ialah pemimpin nan serakah tak ketulungan, namun dapat menjadi pahlawan di mata rakyatnya.
2. Marx dan Teori Kelas
Karl Marx mendominasi pembicaraan para pimpinan politik di awal abad ke-20 dan memuncak pada Revolusi Bolshevik di tanah Rusia. Dibangunlah corak pemerintahan baru nan didasarkan atas kebersamaan atau masyarakat komunisme. Fungsi-fungsi sosial lama diruntuhkan. Semua menuntut komando pusat (etatisme).
Masyarakat diarahkan dalam ceruk kelahi tanpa henti pada kontradiksi kelas. Karena menolak fungsionalisme, ketimpangan sosial dan pelapisan sosial ialah penyebab konflik dan itu harus dihilangkan. Marx mengecam kelas kapitalis nan selama ini menjadi sumber kejahatan dari fungsionalis struktural. Namun, tipe ini melahirkan kepemimpinan nan kejam dan tak mau tahu suara umum.
Sejatinya, komunisme runtuh di akhir abad ke-20. Memasuki awal abad ke-21, masyarakat cenderung menghargai disparitas nan terjadi. Bahkan, Marshal McLuhan menyebut global sebagai kampung kecil, orang harus saling tenggang rasa apapun ideologinya. Pada titik ini, diperkenalkanlah kepada global Robert Dahl dan Suzzane Keller.
3. Robert Dahl, Suzzane Keller, dan Pemimpin Banci
Inilah masa ketika demokrasi menjadi Tuhan sosiologi politik . Dalam politik, harus diterapkan keputusan atas kepentingan rakyat mayoritas melalui keterwakilan mereka atau pemilihan langsung para elit politiknya. Ada penguasa dan ada oposisi. Hubungannya begitu beragam sebab idealnya terdapat jaringan-jaringan rekanan antarindividu dan antarkelompok.
Tidak satu pun kelompok nan mampu mendominasi nan lain. Robert Dahl dan Suzzane Keller menamainya sebagai masyarakat pluralis. Di masyarakat sendiri, harus terjadi dinamika nan santun. Perubahan harus bertahap. Perubahan atau konflik antarkelompok harus dalam tertib kelembagaan. Perubahan nan terjadi jangan sampai mengganggu kestabilan. Lantas, tipe kepemimpinan nan lahir dari sistem ini ialah mereka nan munafik, pesolek, dan cenderung lemah kebanci-bancian, namun tetap minta dilayani.
Sekali lagi, sosiologi politik akan selalu menjelaskan keadaan penguasa dan tingkah lakunya sebagai agen sosial dalam mengendalikan masyarakat. Seharusnya, dapat diperkenalkan pula sistem kekhalifahan Islam, sebagaimana pernah terjadi di abad pertengahan. Namun, sporadis ada pakar sosiologi nan tertarik membahasakannya secara umum.
Konsepsi Sosiologi Politik
Ilmu cabang sosiologi ini memiliki tiga bidang nan dilingkupinya, yakni permasalahan seputar politik dan masyarakat, struktur sosial serta struktur politik, dan interaksi tingkah laku politik serta tingkah laku sosial. Ketiganya menjadi dasar buat membuat sebuah konsepsi generik mengenai cabang ilmu ini. ada 4 konsepsi cabang ilmu ini, yakni pengenalan politik, partai politik, perekrutan politik, komunikasi politik.
1. Pengenalan politik
Sosialisasi politik merupakan suatu proses sosialisasi sistem politik oleh seorang individu nan terpengaruh oleh konsep tertentu. Proses ini lantas menentukan persepi-persepi individu tersebut tentang politik dan menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap berbagai gejala politik di sekitarnya. Pengenalan politik mencakup pengecekan tentang lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan lingkungan politik individu nan bersangkutan.
Sosialisasi politik berbicara tentang sikap-sikap politik dan evaluasi seseorang terhadap politik tersebut. Oleh sebab itu, pengenalan politik menjadi mata rantai terpenting di antara sistem-sistem politik dan sistem-sistem sosial. Konsepsi nan satu ini memiliki peran krusial sebagai proses nan mana individu-individu sampai di kadar nan berbeda tetapi bisa terlibat di dalam satu sistem politik; hal ini disebut partisipasi politik.
2. Partai politik
Yang dimaksud dengan konsepsi partai politik ialah sejauh mana (sampai pada strata apa) seorang individu terlibat dalam suatu sistem politik. Aktivitas politik seseorang memiliki tingkatan, mulai dari ketidakterlibatan hingga aktivitasnya ketika memiliki jabatan. Setiap individu memiliki strata partisipasi politik nan berbeda-beda, buat itu mereka nan mempelajari cabang ilmu ini sepatutnya mempelajari APATHI Politik serta alienasi; terutama terkait peran keduanya dalam ketidakterlibatan maupun keterlibatan individu-individu. Partisipasi politik juga dapat membangkitkan motivasi guna meningkatkan partisipasi seseorang dalam bidang politik hingga mencapai taraf paling atas dan memiliki suatu tipe jabatan.
3. Perekrutan politik
Perekrutan politik ialah sebuah proses di mana individu-individu mendaftarkan diri buat suatu jabatan dalam perpolitikan. Perekrutan politik merupakan proses dua arah nan dapat bersifat formal ataupun informal. Suatu perekrutan politik disebut formal jika individu-individu direkrut melalui sebuah seleksi atau pemilihan terbuka nan berdasarkan pada institusi nan ada. Sementara itu perekrutan politik disebut informal jika individu-individu direkrut tanpa melalui proses-proses institusional terbuka, melainkan lebih menggunakan proses tertutup.
4. Komunikasi politik
Komunikasi politik merupakan komunikasi antara sistem politik dengan sistem-sistem lainnya, seperti sistem-sistem sosial. Komunikasi politik memiliki peran krusial dalam sistem perpolitikan. Komunikasi politik juga berperan dalam menentukan elemen nan bergerak maju serta merupakan bagian krusial dalam pengenalan politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik. Itulah informasi seputar sosiologi politik. Semoga bermanfaat!