Pengertian Swatantra Daerah Pasca Orde Baru

Pengertian swatantra daerah ialah hak dan wewenang serta kewajiban buat mengurus dan lebih luas lagi buat mengatur diri sendiri. Pengertian swatantra daerah diberikan kepada daerah nan memiliki otonom dalam hal mengatur dan menjalankan urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pengertian swatantra daerah bertujuan,salah satunya, sebagai daya guna serta penyelenggaraan pemerintahan, nan semuanya bertujuan satu, melayani masyarakat nan berlandaskan dan sinkron dengan peraturan undang-undang.

Pengertian swatantra daerah ialah sebagai kebijakan atau kewenangan nan diputuskan oleh daerah. Sementara nan dimaksud dengan daerah swatantra ialah dari masyarakat nan memiliki hukum dan batas-batas, dan daerah itu mempunyai kewenangan dalam hal mengatur dan mengurusi sistem di pemerintahan. Memang tak hanya soal pemerintahan, tapi juga mengenai kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam mengambil kebijakan serta aplikasi swatantra daerah, tentu saja mesti berlandaskan dengan acuan hukum. Pengertian swatantra daerah juga mesti dimanfaatkan sebagai tuntutan globalisasi, caranya dengan memberi daerah tersebut kewenangan nan lebih luas. Swatantra daerah juga mencakup pengembangan dalam hal mengatur dan menggali sumber-sumber potensi nan terdapat di suatu daerah tersebut.

Ada dua nilai nan dikembangkan, mengenai persoalan dari pengertian swatantra daerah ini, yaitu nilai nan terangkum dalam undang-undang 1945 menyoal aplikasi desentralisasi dan juga swatantra daerah nan ada di Indonesia ini. Yang pertama nilai itu diwujudkan dalam pandangan, jika Indonesia memiliki hanya kesatuan nan utuh, tak mempunyai kesatuan pemerintah lain, nan di dalamnya juga ada nan bersifat negara atau "Eenheidstaat" dan kedaulatan tetap inheren pada setiap rakyat Indonesia.

Dan hal ini tak atas dasar nilai semata, Indonesia tak mungkin terbagi menjadi kesatuan-kesatuan nan lain. Itulah nan kemudian kita sebut dengan Nilai Unitaris. Dan nilai nan kedua adalah, seperti nan sinkron dengan undang-undang dasar 45, sudah jelas menyebutkan bahwa pemerintah diwajibkan buat melaksanakan desentralisasi serta dekonsentrasi di bidang ketatanegaraannya. Nilai nan kedua dalam pengertian swatantra daerah ini disebut dengan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial.

Jika kita merujuk pada pengertian kedua nilai di atas dalam istilah pengertian swatantra daerah, kita dapat mengaitkannya dengan penyelengaran desentralisasi nan ada di Indonesia ini. Dengan adanya hal tersebut, nan lebih memfokuskan pada pembentukan daerah-daerah nan sudah dinyatakan memiliki otonom. Sehingga dalam hal penyerahan dan pelimpahannya, dari wewenang pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

Hal ini dimaksudkan buat mempermudah dalam mengatur dan mengurusi ‘beban’ pemerintah pusat dalam mengurusi kekuasaan dan pembagian kewenangannya. Pengertian swatantra daerah memang mempunyai beberapa titik berat dalam hal pelaksanaannya. Pengertian swatantra daerah kemudian ada dalam Daerah Strata II atau Dati II. Meski terasa berat, ada beberapa pertimbangan dalam pelaksaan ini.

Adanya dimensi politik, Daerah Strata II memang dipandang kurang memiliki fanatisme nan melingkupi kedaerahan. Yang selanjutnya ada Dimensi Administratif, pelayanan dalam bidang satu ini sudah nisbi lebih aktif. Dalam hal pembangunan nan mengarah pada potensi rakyat di suatu daerah tersebut, adanya daerah taraf II ialah motor penggerak dalam hal pelaksanaannya. Hal-hal itu ialah pelaku dari pengertian swatantra daerah itu sendiri.

Dari pengertian ini kemudian muncul semacam prinsip mengenai pengertian swatantra daerah. Prinsip swatantra daerah itu ialah nyata. Konkret dalam hal secara nyata, sangat diperlukan. Tentu saja harus disesuaikan dengan situasi serta kondisi obyektif dari daerah tersebut.

Pengertian swatantra daerah ialah berperan krusial dalam bertanggung jawab dalam hal pemberian swatantra nan hanya satu tujuan, yaitu dalam upaya memperlancar pembangunan di suatu daerah tersebut. Dan nan terakhir dari pengertian swatantra daerah ialah dinamis, nan menitikberatkan kepada hal nan positif dan memberikan dorongan pemerintah daerah supaya lebih maju lagi.

Pengertian swatantra daerah juga memiliki sejarah. Seperti nan sudah kita ketahui bersama, ketika pemerintah Orde Baru sukses membangun pemerintahan nasional nan kuat di tahun 1966, dari situ Indonesia mulai mempercepat pembangunan ekonomi. Kemudian ketahanan ekonomi itu makin kuat dan sukses lantaran ditopang dan dibantu dalam program pembangunan dari pemerintah pusat.

Dalam kekuasan politik dan dari sejarah ini, baik mengenai otoritas administrasi, kemudian dibentuk undang-undang no 5 tahun 1974 mengenai subtansi dari pokok-pokok pemerintah daerah. Nah, jika kita kembali mengacu pada undang-undang di atas, pengertian swatantra daerah , seperti nan sudah diterangkan di awal tulisan ini, bahwa ialah hak dan wewenang serta kewajiban daerah dalam hal mengatur dan mengurus keperluan rumah tangganya sendiri.

Sedikitnya ada tiga prinsip nan merangkum isi dari undang-undang nan berkaitan dengan pengertian swatantra daerah ini. Yang pertama prinsip desentralisasi, ialah penyerahan wewenang dari pemerintah ataupun dari daerah, kemudian diberikan kepada dan menjadi urusan rumah tangga sendiri, menjadi urusan daerah. Sehinga pemerintah pusat tak dapat ikut campur lagi. Hak otonom sudah diberikan kepada pemerintahan daerah.

Masih menurut pengertian swatantra daerah, prinsip kedua ialah mengenai pelimpahan wewenang nan seharusnya diberikan kepada pemerintah pusat, sekarang diberikan kepada kepala wilayah diberikan kepada para pejabat di daerah tersebut.

Dan prinsip nan terakhir juga masih dalam cakupan pengertian swatantra daerah ialah melakukan penugasan pembantuan. Dalam prinsip ini baik pemerintah pusat atau daerah saling bersinegri dalam keikutsertaan melaksanakan urusan pemerintahan.

Indonesia secara serius telah melakukan desentralisasi ketika masa reformasi tengah dimulai. Saat itu krisis mulai melanda Asia nan uniknya bertepatan dengan pergantian rezim Soeharto. Pergantian dari rezim otoriter menuju rezim nan lebih demokratis. Pengertian swatantra daerah menjadi sebuah wacana nan timbul dari daerah-daerah.

Pemerintahan Habibie saat itu nan menggantikan pemerintahan Soeharto, dihadapkan dengan tantangan nan serius pula, yaitu pemerintahan kali ini ditantang buat mempertahankan integritas nasional nan kemudian dihadapkan dalam berbagai pilihan. Tidak lain dan tak bukan semuanya dibenturkan kepada meyiasati dari pengertian swatantra daerah tersebut.

Untuk menyelamatkan pengertian swatantra daerah secara utuh, pilhan itu dihadapkan, bahwa Indonesia mesti melakukan pembagian kekuasaan. Itu berarti ada pengurangan-pengurangan peran nan dilakukan pemerintah pusat, dan sudah niscaya memberikan swatantra pada daerah.

Dan nan berikutnya dari proses nan terjadi berdasarkan pengertian swatantra daerah adalah, pembentukan negara nan federal atau pilihan nan ketiga ialah dengan membuat pemerintah provinsi, nan fungsinya sebagai agen murni dalam pemerintahan pusat. Dan dari masalah ini kemudian, pemerintahan Habibie melakukan dasar hukum dengan desentralisasi nan baru.

Undang-undang nan lama itu diganti, dengan undang-undang No 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, dan juga undang-undang No 25 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebuah penggantian undang-undang nan berdasarkan pengertian swatantra daerah.

Nah, kita dapat melihat bahwa dari undang-undang itu menyiratkan bahwa pengertian swatantra daerah bukan lagi menjadi hak, melainkan sebagai kewajiban nan mutlak. Yang menekankan arti pentingnya dalam kewenangan daerah ketika mengatur dan mengurus kepentingan rakyatnya.

Aturan mengenai pengertian swatantra daerah sudah tertuang dalam beberapa butir undang-undang, semisal dalam Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, tentang Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan lain sebaginya.

Itulah sedikit pengertian swatantra daerah. Dari keterangan di atas, semoga dapat memberi tambahan pengetahuan dan ilmu nan bermanfaat. Semoga.