Penyebab Kasus Korupsi

Kasus korupsi di Indonesia nan sudah terjadi selama puluhan tahun sukses diungkap satu per satu saat reformasi digulirkan pada 1998. Peristiwa 1998 ini pun dianggap sebagai peristiwa bersejarah, bahkan mampu menyebabkan hilangnya beberapa nyawa. Kasus korupsi nan terbongkar dimulai dengan tuduhan korupsi nan dilakukan pemimpin rezim Orde Baru, lalu beberapa kasus korupsi pejabat lain.

Kasus korupsi tampaknya sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, terutama nan menduduki posisi pejabat negara. Sejatinya, mereka mengayomi serta menjamin kesejahteraan rakyat. Namun, menjamin kesejahteraan diri dan keluarga tampaknya lebih menarik hati para pejabat sehingga tak heran jika pemberitaan kasus korupsi terus menghiasi layar kaca.

Uang nan dirampok para maling kakap itu pun tak tanggung-tanggung. Jumlah uang nan dilipat itu, bahkan, dapat mencapai jumlah ratusan miliar dan ratusan triliun. Sungguh angka nan fantastis dan cukup digunakan buat mengangkat “derajat” serta memperjuangkan hak hayati masyarakat Indonesia dari ranah kemiskinan.

Para petinggi Indonesia terbilang unik sebab sering dikaitkan dan ditemukan menggelapkan sejumlah dana nan seharusnya digunakan buat pembangunan. Namun, jeritan dan tangisan rakyat kecil demi mendapatkan sesuap nasi tampaknya abai dari perhatian beliau-beliau itu.

Beda halnya dengan saat meminta dukungan rakyat buat mendudukkannya di atas kursi kehormatan. Beribu janji manis serta makanan, meskipun hanya sekardus mie instan, terus disebar. Namun, apa nan terjadi ketika mereka sukses menduduki kursi tersebut?

Selesai. Ia hanya berjuang mensejahterakan diri dan keluarganya dengan taraf sejahtera di atas rata-rata melalui kasus korupsi .Lantas, nasib rakyat? Rakyat tak lebih dari sekadar alat buat menggiring beliau ke ranah kehidupan super elit sebagai “abdi negara”.

Memang, para koruptor nan terlibat kasus korupsi tak selalu berasal dari kalangan pejabat negara. Banyak pula koruptor lain nan posisinya sama sekali tak berhubungan dengan partai politik tertentu. Namun, efeknya sama saja. yaitu, merampas bakal kesejahteraan rakyat. Aksi para koruptor dalam kasus korupsi ini pun semakin membuat rakya geram sehingga mereka dijuluki pencuri di negeri sendiri.

Ada sebuah pertanyaan nan cukup menggelitik bagi para petinggi negara nan selama ini digadang-gadangkan tengah berusaha memberantas kasus korupsi, sejauh mana komitmen dan kesungguhan mereka, termasuk presiden, buat memberantas kasus korupsi? Semakin marak komisi pemberantas korupsi, semakin marak pula kasus korupsi.

Semakin hari, para koruptor semakin liar beraksi. Bahkan, para wanita pun sudah berani mencium dan melakukan kasus korupsi. Jika demikian, dapatkah kasus korupsi di Indonesia dapat benar-benar diberantas? Apakah kasus korupsi di Indonesia hanya akan ditanggapi serupa dengan penyelesaian kasus korupsi pemimpin Orde Baru nan hanya berujung pada SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara)? Dapat pula berakhir dalam pembaringan rumah sakit?

Beberapa kasus korupsi di Indonesia rata-rata tak menemui penyelesaian akhir. Kasus dan penyelidikannya dibiarkan berlarut-larut hingga kasus tersebut lenyap begitu saja. Bahkan, mereka tak ragu-ragu menciptakan kasus baru buat menutupi kasus lama. Sekalipun ada kasus korupsi nan selesai dimejahijaukan, sanksi nan diterima koruptor tak sebanding dengan kerugian nan dilakukannya.

Berkaca dari pemberian sanksi pada para koruptor, tampaknya hukum Indonesia memang belum bekerja sinkron ranah dan hukuman tepat atas pelanggaran. Bahkan, sanksi pencuri ayam, pencuri sandal, dan pencuri kaos butut, lebih berat dibanding sanksi para koruptor. Para pencuri kelas teri itu, bahkan, dapat kehilangan nyawa gara-gara diamuk massa.

Inikah paras hukum Indonesia? Bukankah negara menjamin persamaan hak atas hukum bagi setiap warganya seperti nan tertera dalam UUD 1945? Faktanya, hukum Indonesia dapat dibeli. Hukum hanya berpihak pada orang berkantung dan bermuka tebal. Tidak ada istilah keadilan bagi orang miskin.

Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentu dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut.

1. Sikap mental nan kurang terdidik dan hanya memikirkan kesenangan pribadi.

1. Lemahnya ketaatan beragama.

1. Keadaan lingkungan nan dipenuhi para koruptor akan membuat seseorang berlaku serupa demi menjaga eksistensinya.

1. Kurangnya kesejahteraan hayati dalam hal materi.

1. Tergiur buat memiliki barang-barang mewah dan serba impor.

1. Lemahnya sistem penegakan hukum.

Itulah penyebab kasus korupsi, penyakit nan telah menjangkiti para petinggi Indonesia. Semoga Anda tak tergiur dengan rayuan menyesatkan dan menyengsarakan rakyat ini. Jadilah pemimpin nan bijaksana dan peduli pada rakyat. Pemimpin nan baik sejatinya mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Satu hal nan harus diingat, mengambil atau merampas hak orang lain ialah perbuatan dosa. Jadi, makanlah dan beri makan pula keluarga Anda dengan rezeki nan halal dan didapat dengan cara legal! Berlakulah sebagai pemimpin dan abdi negara nan melek kebiasaan serta agama!

Rakyat Indonesia sudah sangat merasa kecewa dengan maraknya kasus korupsi. Kasus korupsi terjadi mulai dari taraf daerah sampai taraf naional, dari seorang pedagang sampai kasus korupsi pejabat, dari ribuan rupiah sampai triliunan. Pada intinya, semua tak akan terhindar dari kasus korupsi.

Hal nan memalukan dari kasus korupsi di Indonesia yaitu peringkat 10 besar sebagai negara terkorup di dunia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kasus korupsi ialah dengan membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Kabinet Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono. Namun, tetap saja para pelaku kasus korupsi terus meraja lela.

Dilihat dari sudut pandang psikologi, orang nan terlibat kasus korupsi dan para koruptor tak pernah jera ialah bentuk ketamakan atau tak pernah puas/ bersyukur terhadap apa nan sudah dimiliknya. Itulah sebabnya banyak pelaku kasus korupsi tak pernah jera dengan hnukuman walaupun pemerintah sudah membentuk KPK.

Solusi memberantas kasus korupsi bisa dilakukan secara psikologi, yaitu dengan metode ESQ sebagai pendekatan spiritual sebab karena dari kasus korupsi ialah sifat tamak. Metode ESQ terhadap penanggulangan kasus korupsi bisa dilakukan oleh keluarga.

Sementara itu, solusi jangka panjang kasus korupsi ialah dengan pola asuh. Keluarga nan di dalamnya terdapat prinsip sosial, fungsi edukatif, dan pengelolaan ekonomi, bisa dipakai sebagai alternatif solusi pencegahan sifat korupsi dan kasus korupsi di Indonesia. Cara-cara ini dilakukan sebab memang kasus korupsi ialah bahaya laten nan dapat dipraktikkan oleh siapa saja dan di mana saja.

Kasus korupsi merupakan kejahatan nan sudah merajalela menyebar ke dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kasus korupsi diibaratkan seperti penyakit menular nan ganas, menjalalar keseluruh elemen kehidupan, dari kalangan atas sampai kalangan terbawah. Bahkan para pelaku kasus korupsi atau koruptor dikatakan melakukan kaderisasi, sama seperti para teroris nan juga melakukan kaderisasi.

Setiap hari, masyarakat sepertinya sudah bosan dengan pemberitaan di media nan didominasi kasus-kasus korupsi. Jaringan kasus korupsi seolah-olah sangat kuat dan tak dapat terputuskan oleh apapun juga. Selain itu, jaringan korupsi diibaratkan seperti benang kusut nan sulit ditemukan ujung pangkalnya.

Berikut ini tahapan-tahapan pencegahan kasus korupsi.

1. Pencegahan diri dan keluarga dari tindakan korupsi dan suap.
2. Keteladanan seorang pemimpin.
3. Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi dan suap.

Mulai saat ini niatkan diri kita buat mengatakan Stop Korupsi .