Logo Kementerian Perdagangan

Dalam sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat beberapa perubahan dalam jajaran pemerintahan. Salah satunya ialah pengubahan susunan kementerian nan meliputi tugas serta penyebutannya. Kementerian Perdagangan merupakan salah satu departemen nan terkena perubahan sistem tersebut.

Departemen ini intinya mengurus sisi komersialisasi nan di atur oleh negara. Namun, tak hanya itu. Kementerian ini konsen pada permasalahan perdagangan internasional, dan kementerian inipun dirancang buat membantu peserta industri buat menjadi pemain pasar nan lebih luas, dan mendorong mereka berekpansi pada perdagangan luar negeri.

Beberapa pelatihan industri dari kementerian ini kelak akan menghasilkan sertifikasi, nan mungkin membantu perusahaan buat memajukan ekspor mereka. Permasalahan perdagangan internasional juga bisa fokus pada suatu aspek eksklusif dari perdagangan, seperti pembiayaan, atau memberikan perspektif nan luas dari proses impor dan ekspor. Peran peserta industri harus menentukan permasalahan perdagangan nan ideal secara internasional.

Dan tanggung jawab kementerian ini ialah memberikan Instruksi dan arahan, buat melapangkan saluran perdagangan nan berbeda, termasuk membuka dan menganalisis pasar perdagangan baru, demi pemasukan negara.

Kementerian ini harus memperbanyak program studi nan mampu mengamati arah bunga suatu bisnis dunia. Apa nan paling menguntungkan. Misalkan Internet saat ini menjadi bisnis nan paling menjanjikan. Indonesia sendiri merupakan pasar hebat dari penetrasi Internet, maka kementerian perdagangan harus mampu menempatkan orang terbaiknya buat memberi jalan pengusaha internet lokal agar mampu bersaing melawan ekpansi produk asing.

Atau dapat melalui melalui beberapa pilot project pengembangan program perangkat lunak nan bisa digunakan di komputer oleh bangsa sendiri, nan kelak pilot project itu akan di ikuti oleh peserta asal Indonesia sendiri. Walau seperti beririsan dengan departemen perindustrian, kementerian ini harus mampu menyediakan apa nan belum di sediakan.

Sebelum bernama kementerian perdagangan, institusi ini disebut dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Namun, sejak tahun 2004, terjadi pemisahan tugas dan wewenang pada keduanya dan berdiri sendiri di bawah kementerian terkait. Sejak saat itulah, istilah Departemen diganti menjadi Kementerian Perdagangan nan digunakan sejak kini.

Kantor pusat Kementerian ini sendiri terletak di kawasan Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110, No Telp. (021) 3858171. Di loka tersebut, Menteri Perdagangan berkantor berikut para jajaran nan berada di dalam institusi ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Perdagangan akan dibantu oleh empat staff pakar dan tiga staff khusus. Mereka bertugas sinkron dengan fungsi spesialisnya buat memberikan data dan masukan bagi Menteri Perdagangan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan.

Selain staff pakar dan spesifik tersebut, di bawah kementerian perdagangan terdapat pula empat Direktorat Jendral. Keempat Direktorat Jendral tersebut masing-masing ialah Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional dan Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional.

Masing-masing Direktorat Jendral tersebut memiliki kewajiban buat mengatur masalah nan terkait dengan fungsi mereka. Dalam aplikasi kerjanya, mereka akan berkoordinasi antara satu Direktorat dengan direktorat lainnya guna menghindarkan benturan kebijakan. Dengan demikian, pada nantinya setiap peraturan nan dibuat dapat diselaraskan dan mencapai tujuan nan diharapkan.

Sementara itu, buat para staff pakar Kementrian ini memiliki beberapa tugas terpisah. Keempat staff pakar tersebut ialah :

Staff pakar ini memiliki tugas buat memberikan masukan dan analisa mengenai permasalahan di bidang kerjasama perdagangan internasional.

Tugas staff pakar ini ialah melakukan kajian dan analisa terkait kondisi usaha perdagangan nan ada di Indonesia.

Melakukan kajian terkait transaksi perdagangan luar negeri serta langkah kebihjakan nan harus diambil dengan aktivitas perdagangan internasional nan melibatkan Indonesia.

Staff pakar ini bertugas membantu menteri perdagangan dalam menyiapkan sistem nan harus dijalankan guna menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja jajaran kementerian perdagangan.

Sebagaimana institusi lainnya, Kementerian ini pun memiliki logo sebagai lambang institusi. Dalam desain logonya, Kementerian ini menggunakan logo nan berasal dari dua komponen. Komponen pertama ialah simbol logo nan diwujudkan dengan visual grafis dan satu lagi berupa logo tipe nan dilambangkan dengan huruf.

Dasar pembuatan logo nan demikian ini didasarkan pada visi serta misi nan dimiliki oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selain itu, pembuatan logo tersebut digunakan sebagai lambang institusi pada berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Untuk kepentingan internal, pemanfaatan logo kerap digunakan sebagai penanda peralatan kerja, pelabelan aset, sampul file dan pendokumentasian, inventarisasi perlengkapan, lambang seragam serta bukti diri pegawai.

Sementara buat kepentingan eksternal, logo kerap dimanfaatkan buat mewakili kepentingan institusi. Seperti digunakan pada stempel, kepala atau kop surat, kartu nama, sampul, papan pengumuman, logo kendaraan dinas, papan nama kementrian, baliho serta berbagai aktivitas nan terkait publikasi massa.

Dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, kementerian ini juga membuat situs resmi nan diberi nama www.kemendag.go.id. Dalam situs tersebut memuat berbagai macam informasi nan terkait dengan segala macam aktivitas dan seputar profil institusi.

Di dalam situs tersebut, dicantumkan pula beberapa kesepakatan nan dilakukan antara Kementerian ini mewakili pemerintah Indonesia dengan beberapa negara. Seperti kesepakatan bilateral dua negara dengan pemerintahan Jepang. Kesepakatan tersebut dilakukan antara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Perjanjian dengan Jepang ini merupakan tonggak sejarah baru dalam perjalanan Indonesia di taraf Internasional. Sebab, baru kali inilah Indonesia melakukan kerjasama bilateral. Dengan kesepakatan itu pula, Indonesia akan menyejajarkan diri dengan kawan Jepang lain nan sudah terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama.

Selain melakukan kerjasama bilateral tersebut, Indonesia juga membuat kerjasama regional. Diantaranya dilakukan dengan negara Korea dan juga China. Dimana dalam kerjasama tersebut, Indonesia tak berdiri sendiri melainkan berada dalam kelompok ASEAN. Kedua negara tersebut dipilih ASEAN buat diajak bekerjasama sebab kedua negara itu dianggap mewakili akselerasi kemajuan pembangunan negara nan berada di kawasan Asia.

Dalam situs tersebut disebutkan beberapa alasan dilakukannya kerjasama regional dengan kedua negara tersebut. Beberapa tujuan nan ingin dicapai diantaranya adalah

1. Meningkatkan kekuatan dan sistem kerjasama ekonomi, termasuk di dalamnya proses perdangan serta investasi dari semua pihak nan terlibat kerjasama.
2. Memudahkan proses perdagangan di setiap negara dan mempermudah proses birokrasi nan harus dijalankan.
3. Mencari potensi perekonomian baru dan membuah kebijakan nan selaras dengan kondisi tersebut sehingga mampu tercipta kerjasam dan integrasi ekonomi nan kuat.
4. Memberikan fasilitas interaksi ekonomi nan lebih sederhana buat semua anggota ASEAN khususnya nan baru bergabung dan mengurangi kesenjangan pembangunan di setiap negara.
5. Menciptakan sebuah kerangka kerjasama guna meningkatkan kekuatan interaksi ekonomi pada semua pihak nan menjalin kerjasama regional tersebut.

Ekonomi nasional membutuhkan 2.000 triliun buat menggerakkan sektor ekonomi. APBN kita akan jebol jika menanggung itu semua. Perlu investasi partikelir buat menutupi lubang tersebut. Dana partikelir dapat berasal dari luar negeri dan domestik. Menarik genre kapital buat pembangunan ekonomi harus memikat investor.

Survei menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia merupakan salah satu nan terburuk di kawasan Asia. Infrastruktur Indonesia masih kurang. Bandara dan pelabuhan nan memadai masih kurang. Dampaknya, ekonomi berbiaya tinggi. Pungutan liar merajalela. Suap dan korupsi menjadi hal lumrah. Birokrasi pun dipersulit. Ini merupakan tantangan Kementerian Perdagangan .

Indonesia punya potensi buat bergerak dari emerging market menjadi negara maju. Ekonomi kita belum signifikan seperti Cina, India, atau Rusia. Namun, Indonesia, seperti nan dikutip dari majalah The Economist , merupakan raksasa ekonomi global selanjutnya. Indonesia punya jumlah penduduk nan banyak. Investor akan tergiur melihat 230 juta rakyat Indonesia.

Lantas, apa saja kapital nan Indonesia miliki?

1. Ekonomi stabil. Ketika ekonomi global berada pada titik mundur, Indonesia bersama Cina mencatatkan pertumbuhan postif. Indonesia menjadi penggerak ekonomi dunia. Portofolio ekonomi Indonesia pun menggiurkan. Hot money deras ketika resesi melanda Eropa dan US.

1. Penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berada pada jajaran atas negara berpenduduk banyak di dunia. Jumlah penduduk ialah kunci dalam investasi. Tengok saja Blackberry nan menjadikan Indonesia sebagai pasar utama. Indonesia juga sering nangkring di trending topics twitter. Hal ini ditunjang konsumerisme masyarakat Indonesia.

1. Demokrasi. Ekonomi dan politik ialah pasangan serasi. Tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara demokrasi memungkinkan proyeksi ekonomi Indonesia nan lebih terbuka. Kebijakan politik negara akan selalu terkait dengan ekonomi. Lihat saja, Cina, Venezuela, dan US.

Kementrian perdagangan perlu memikat investor asing dengan regulasi dan aksi. Regulasi nan dibuat tak menjamin implementasi di lapangan. Konteks aksi di sini adalah impelementasi dari regulasi nan jadi payung hukum. Hambatan Indonesia, seperti diungkapkan Boediono, ialah "implementasi, implementasi, implementasi".

Penekanan hingga tiga kali ini melukiskan suasana kebatinan bahwa kita miskin implementasi. Memikat investor lokal dan asing dapat dimulai dari birokrasi. Kedua, antisuap. Ketiga, services . Birokrasi kita ialah gerbong kereta nan ketinggalan. Reformasi birokrasi belum menyentuh aspek kultural.

Sementara itu, suap berfungsi buat menekan ekonomi biaya tinggi. Kenaikan gaji aparatur negara tak selalu berbanding lurus dengan antisuap. Ini akan berimplikasi pada pelayanan. Kementrian perdagangan mesti menyiapakan SDM tangguh dalam menangani investor lokal dan asing.