Sistem Pemerintahan Monarki Parlementer

Siapa nan tidak kenal klub sepak bola Real Madrid atau Barcelona. Kedua klub sepak bola ini berkompetisi di Perserikatan Spanyol ( La Liga ) nan selalu diwarnai oleh aksi-aksi pemainnya bak akrobatik pemain bola.

Namun, pernahkah Anda mencari tahu bagaimana sistem pemerintahan Spanyol serta apa nan dimiliki negara nan terkenal dengan olah raga matadornya ini? 2010 dinobatkan sebagai tahun olah raga bagi Spanyol sebab berjaya di beberapa cabang olah raga populer, sepa kbola, tenis, Moto GP, dan F1.

Pada abad XVI dan XVII, Kerajaan Spanyol mengalami masa kejayaan sebagai imperium global dan menguasai hampir seluruh benua Amerika, namun memasuki abad XVIII kejayaan Spanyol mulai surut.

Kegagalan dalam mengikuti arus revolusi industri dan perdagangan mengakibatkan Spanyol semakin tertinggal dibanding negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Jerman dan Perancis. Dalam Perang Global I dan II Spanyol mengambil posisi netral, namun mengalami Perang Saudara pada tahun 1936-1939.

Pada paruh kedua abad ke-20, Spanyol berusaha mengejar ketinggalannya dari negara-negara barat lainnya. Spanyol menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1986.

Tantangan primer nan dihadapi Spanyol saat ini di antaranya masalah terorisme kelompok Euskadi Ta Askatasuna (ETA/ Pembebas Tanah Basque), imigran gelap, inflasi, dan pengangguran.

Negara ini terletak di Eropa Barat Daya, bertetangga dengan Portugal sebagai batas negara di sebelah barat, daerah Semenanjung Iberia. Batas timurnya dengan Prancis dan Andorra melalui Pegunungan Pirenia. Giblartar dan Maroko menjadi batas negara sebelah selatan. Sementara itu, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bascay.

Wilayah terluas negara nan pertumbuhan penduduknya mencapai 1,8 persen per tahun ini, terbagi-bagi di beberapa benua dan lautan. Kota Ceuta dan Mellila di Afrika Utara, Kepulauan Canary di Samudera Atlantik, dan di Bahari Tengah terdapat beberapa pulau sebagai bagian dari Spanyol.

Spanyol menggunakan sistem pemerintahan monarki parlementer. Hampir sama dengan sistem pemerintahan parlemen, negara dipimpin oleh seorang raja. Oleh sebab itu, dapat juga dikatakan bahwa bentuk pemerintahan Spanyol ialah kerajaan. Namun, fungsi raja di sana hanya sebagai lambang pemersatu negara.

Pemegang kekuasaan, pemerintah, dan pembuat aturan, diserahkah kepada parlemen nan dipimpin perdana menteri nan ditunjuk oleh raja dan biasanya dari partai pemenang pemilihan umum.

Sejak 17 April 2004, perdana menterinya ialah Jose Luis Rodriguez Zapatero. Perdana menteri ini berasal dari Partai Sosialis Buruh ( Partido Socialista Obrero de Espana /PSOE). Ini ialah periode pemerintahan kedua nan ia pegang. Perdana menteri dibantu oleh tiga wakil nan fungsinya sebagai berikut.

1. Wakil Perdana Menteri I sebagai juru bicara kabinet.
2. Wakil Perdana Menteri II sebagai menteri ekonomi dan keuangan.
3. Wakil Perdana Menteri III sebagai menteri adminstrasi publik.

Badan legislatif Spanyol ( Cortes Generales ) ialah parlemen bekameral nan terdiri atas:

1. Kongres Deputi (Majelis Rendah); dan
2. Senat (Majelis Tinggi).

Badan legislatif ini mempunyai otoritas membuat dan menetapkan hukum dan konstitusi. Namun, sebab Spanyol merupakan anggota Uni Eropa (UE), mau tidak mau, harus membagi otoritas ini dengan UE.

Badan yudikatif Spanyol hampir sama dengan Indonesia, yaitu Mahkamah Agung atau dalam bahasa lokalnya disebut Tribunal Supremo .

Dalam sejarah, negara penghasil batu bara jenis lignite ini dikenal sebagai negara missionaris atau penyebar agama Kristen Katolik. Salah satu negara di Asia nan dijajah dan dikristenkan Spanyol ialah Filipina, tepatnya di Kota Intramuros pada abad ke-16.

Selain Intramuros dijadikan pusat penyebaran agama, loka itu disterilkan dari etnis lain, termasuk bangsa Filifina asli. Jadi, spesifik buat keturunan bangsa Spanyol saja. Sebagai langkah sterilisasi itu, dibangunlah tembok batu di sekeliling Intramuros. Namun, fungsinya tetap sebagai pusat penyebaran agama sehingga dibangunlah gereja San Agustin nan bernilai historis.

Meski sistem pemerintah Spanyol bukan negara federal, namun memiliki struktur federal dan sistem politiknya bersifat unitary quasi-federal serta Senat (majelis tinggi) tak mewakili wilayah-wilayah, dan tak ada distribusi kekuasaan federal.

Parlemen pusat tak bisa membuat undang-undang atas nama komunitas otonom dalam tiap masalah nan terkait dengan status otonomi, sebaliknya komunitas otonom tak bisa turut serta dalam amandemen konstitusi.

Para anggota majelis rendah dan majelis tinggi dipilih dari partai politik dengan azas proporsional dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Kongres Deputi (majelis rendah) memiliki 350 anggota nan mewakili 52 kota dan Senat (majelis tinggi) memiliki 259 senator.

Senat berkuasa membentuk undang-undang dan meng-amandemen UU atau mem-veto UU nan digagas Kongres. Tapi veto Senat itu bisa dibatalkan Kongres melalui suara mayoritas sederhana dari anggota Kongres.

Senat dan Kongres masing-masing memiliki ketua dan badan pekerja buat mengatur dan mengurus administrasinya. Biro Senat terdiri dari Ketua, 4 Wakil Ketua, dan 4 Sekretaris nan semuanya dipilih oleh Senat. Saat ini terdapat 24 komisi tetap dan 6 komisi spesifik di Senat.

Ketua Senat sekarang: Don Francisco Javier Rojo Garcia (PSOE) dan Ketua Kongres: Don Jose Bono (PSOE). Pada dasarnya, Kongres dan Senat bersidang dua kali setahun yaitu dari September-Desember dan dari Februari-Juni.

Dalam hal tertentu, sinkron usul Pemerintah atau usul mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat bisa mengadakan sidang luar biasa nan agendanya harus dirumuskan secara jelas dan sidang ini segera dinyatakan berakhir bila agenda selesai dibahas.

Keputusan dalam tiap sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat, dalam arti tak boleh diwakilkan.

Setelah perang saudara tahun 1936-1939 Spanyol menjadi republik nan dipimpin Jenderal Francisco Franco. Setelah Franco mati tahun 1975 Spanyol kembali ke bentuk kerajaan dengan memproklamirkan Juan Carlos I sebagai Raja Spanyol pada November 1975. Kemudian pada tahun 1976 dimulai pembentukan berbagai partai politik dan pembahasan pembentukan konstitusi dan pemilu pertama diadakan pada 15 Juni 1977.

Konstitusi Spanyol nan berlaku hingga kini berumur 31 tahun dan ditetapkan secara aklamasi oleh parlemen dengan didukung 87% rakyat dalam referendum 6 Desember 1978. sejak itu, Spanyol nan menganut sistem monarki parlementer, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3), memulai reformasi politik dan konstitusional.

Dalam sistem pemerintahan Spanyol juga diterakan anggaran swatantra daerah seperti halnya di Indonesia nan baru-baru ini diberlakukan. Lalu seperti apa sistem swatantra daerah dalam sistem pemerintahan Spanyol ini? Apakah sama dengan nan berlaku di Indonesia?

Sistem swatantra Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi nan terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara holistik di dalamnya terdapat 8.098 municipalities . Komunitas otonom memiliki kekuasaan swatantra di bidang fiskal dan legislatif.

Kekuasaan swatantra itu di komunitas/ provinsi dan kota otonom diratifikasi setelah melalui referendum. Kekuasaan swatantra itu menggariskan komunitas/ provinsi dan kota otonom memililki parlemen, kepala pemerintah, dan pengadilan sendiri.

Sedang pemerintah pusat memegang kekuasaan menyelenggarakan interaksi luar negeri, perdagangan luar negeri, pertahanan, undang-undang komersial dan kriminal, penerbangan sipil, dan pelayaran.

Catalunya, Basque Country, dan Navarra memiliki kekuasaan swatantra nan terbesar. Parlemen Catalunya memilki 136 anggota dan Parlemen Basque Country memiliki 75 anggota. Kedua komunitas otonom tersebut merupakan nan pertama memiliki regional assembly pada tahun 1981, dan saat ini kedua daerah tersebut menuntut swatantra fiskal nan lebih luas.

Pada pemilihan kepala daerah buat komunitas otonom dan kota otonom (Ceuta dan Melilla) kemenangan kepala daerah akan bergantung pada proporsi suara nan diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepala daerah.

Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tak percaya nan mungkin berakhir dengan pemberhentian PM/ kepala daerah. Namun konstitusi melindungi dan mengondisikan pemberhentian PM/ kepala daerah harus dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam termin ini, berbagai niat jelek buat mengganti pejabat tanpa kualifikasi lebih unggul bisa dicegah. Sistem ini memberi akibat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Pemilihan legislatif lokal nan selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala daerah merupakan aktualisasi diri aplikasi swatantra daerah. Di sana, selain swatantra fiskal nan semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga mencakup penetapan berbagai kebijakan, baik bagi komunitas maupun kota otonomnya.
2. Sistem ini sering diganggu oleh seruan buat memisahkan diri seperti nan sering diupayakan daerah Catalunya dan Pais Vasco dan bisa mempengaruhi daerah lain buat mengikutinya seperti Navarra dan Galicia.
3. Meski pada umumnya rakyat Spanyol menerima sistem monarki parlementer, namun terdapat sekelompok generasi muda Spanyol nan menolaknya dengan alasan tiap orang lahir dengan hak dan kewajiban nan sama (tak satupun dilahirkan dengan hak istimewa).