Peranan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Hampir semua pelaku bisnis berteriak kencang-kencang. Mereka memanggil pemerintah agar lebih proaktif dan membuat peraturan nan lebih memihak kepada mereka. Para pelaku bisnis tersebut terkadang tidak tahu lagi mau berbuat apa kalau peraturan pemerintah sama sekali tidak mendukung iklim ekonomi nan sedang berkembang.

Ahli ekonomi pun ikut-ikutan berteriak mengkritik langkah-langkah nan diambil pemerintah. Mereka kadang kesal juga melihat lambatnya tindakan nan diambil oleh pemerintah. Sebenarnya, sudah sampai di mana peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia ?

Masalah perekonomian di Indonesia nan sempat terjadi bukan hanya masalah deflasi dan inflasi. Sektor ekonomi riil, seperti industri rumah tangga, pangan, maupun jasa, pun terkadang masih mengalami kendala hingga saat ini sehingga masalah perekonomian nan ada di Indonesia belum tuntas sepenuhnya.

Jika kita mau menghubungkan masalah perekonomian Indonesia dengan pengangguran dan kemiskinan, tentu kondisi ekonomi Indonesia masih jauh disebut stabil. Usaha pemerintah buat memenuhi kebutuhan pokok pun seringkali mengalami kendala.

Alhasil, kita harus berulang-ulang mengimpor beras atau gandum dari negara lain. Output pertanian kita sampai sekarang masih belum cukup buat memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Inilah salah satu masalah perekonomian di Indonesia.

Kita pernah punya cerita manis dan membanggakan soal ketahanan pangan Indonesia. Ketika Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri, Indonesia pernah memberikan donasi beras kepada India sebanyak 2.000 ton. Prestasi nan sangat luar biasa di saat republik baru seumur jagung.

Masalah perekonomian di Indonesia salah satunya ialah mengenai usaha mikro. Memang, pemerintah sudah berusaha sebisanya buat meningkatkan usaha mikro atau usaha kecil.

Bantuan-bantuan berupa dana, penyuluhan, serta kerja sama, pun tak sporadis dilakukan pemerintah dengan pengusaha kecil buat mengatasi masalah pereonomian di Indonesia ini. Hambatan bisanya datang dari persoalan klasik nan hingga kini masih terus berlangsung, yakni birokrasi.

Panjangnya jalur birokrasi di negara kita dalam rangka penyaluran donasi dan penuntasan masalah perokonomian di Indonesia seringkali menimbulkan keengganan para pengusaha kecil buat mengambil kesempatan tersebut.

Mereka mengajukan permohonan dana donasi dengan membawa proposal dari satu meja birokrasi ke meja nan lain. Tidak sporadis pula, di antara mereka menjadi putus harapan sebab lamanya proses permohonan dan malasnya menghadapi permainan birokrasi. inilah salah satu karena kenapa masalah perekonomian nan ada di Indonesia sulit diatasi.

Usaha rumah tangga, kerajinan tangan, makanan, dan industri mode, terkadang dihadapkan pula pada persaingan nan tak setara dengan produk-produk luar negeri. Kampanye pemerintah dalam rangka mendorong kecintaan masyarakat buat menggunakan produk dalam negeri menjadi tak berarti ketika impor komoditi terus bertambah. Iklim persaingan nan tak setara ini muncul sebab jumlah kekayaan kapital nan dimiliki pengusaha kecil jauh berbeda dengan nan dimiliki para taipan.

Tidak jarang, pengusaha kita seringkali banting setir, berpindah dari satu jenis usaha ke jenis usaha lain. Itu masih dalam kondisi survive , namun beberapa di antara mereka harus rela buat gulung tikar. Satu hal kecil bagi peningkatan sektor ekonomi mikro nan belum tersentuh pemerintah ialah eksploitasi pariwisata.

Di Jawa Barat saja, masih banyak alam nan menarik buat dijadikan pariwisata tetapi belum tersentuh oleh pemerintah. Apa interaksi antara pariwisata dengan ekonomi rakyat dan masalah perekonomian di Indonesia?

Biasanya, ketika di suatu daerah terdapat loka pariwisata, geliat usaha rakyat akan ikut terdorong. Tengok saja di pantai-pantai nan sudah dikelola dengan baik. Banyak penduduk setempat nan bisa membuka usaha warung makan, bengkel kendaraan, hingga loka penginapan sederhana. Begitupun, usaha mikro nan dikelola dengan kapital rendah tanpa dilengkapi pengetahuan manajemen nan memadai.

Alhasil, usaha hanya dilakukan buat menyambung hayati dan mempertahankan agar tetap ada. Mereka kesulitan buat melakukan perluasan usaha maupun akumulasi modal. Di sinilah, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah perkonomian di Indonesia nan berhubungan dengan usaha mikro.

Distribusi ialah masalah perekonomian di Indonesia nan juga perlu dibenahi. Distribusi merupakan bagian krusial dari sebuah kegiatan ekonomi. Lancar atau tidaknya jalur distribusi akan berpengaruh terhadap pasar dan kekuatan ekonomi masyarakat. Terkadang, jalur distribusi nan harus dilewati seseorang begitu panjang sehingga memakan banyak biaya sehingga menjadikannya sebagai masalah perekonomian nan ada di Indonesia nan sudah mentradisi.

Sebagai contoh, ketika harga cabai di pasar melonjak. Secara sederhana, mestinya petani cabai mendapat laba dari kenaikan ini. Fakta berbicara lain, sebagian besar mereka sama sekali tak mendapatkan laba dari kenaikan harga di pasar.

Kondisi ini muncul sebab jalur distribusi cabai dari petani hingga ke pasar begitu panjang. Para petani nan tak memiliki akses langsung ke pasar biasanya menjual hasil panen ke penadah cabai dengan harga nan sudah disepakati. Seharusnya, masalah perkonomian di Indonesia ini harus cepat diatasi.

Dari penadah, masuk ke tengkulak nan lebih besar dan harganya pun semakin bertambah. Pertambahan ini dipengaruhi pula oleh biaya distribusi nan harus dikeluarkan. Ketika persediaan cabai di pasar berkurang, otomatis harga akan sangat melambung dan laba sudah ada di depan mata para tengkulak.

Petani nan menjadi produsen semestinya mendapatkan laba dari kenaikan harga. Namun, sebab jalur distribusi nan panjang, mereka menjadi pihak nan sangat dirugikan.

Beberapa masalah perekonomian nan masih saja muncul di Indonesia ialah kondisi infrastruktur perekonomian, angka pengangguran nan tinggi, tingginya inflasi, belum maksimalnya FDI ke Indonesia, belum maksimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi, dan masalah perekonomian di Indonesia nan lainnya.

Masalah-masalah perekonomian tersebut dijadikan sasaran program ekonomi pemerintah dan membuat kebijakan ekonomi. Berikut peranan pemerintah dalam perekonomian di Indonesia.

Kalau pemerintah tak memberikan peranan apapun dalam bidang ekonomi, untuk apa ada pemerintah. Pemerintah harusnya dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi terutama nan ada di daerah-daerah. Hal ini agar masyarakat daerah tak terlalu tertinggal dengan masyarakat perkotaan nan sudah lebih dulu menikmati kemajuan ekonomi.

Sebenarnya, pemerintah sudah cukup peka dan tahu bahwa peranannya dalam kemajuan ekonomi Indonesia sangat membutuhkan peranannya, tapi mungkin sumber daya manusia nan mengurusi hal tersebut tak kompeten, sehingga peraturan tinggal peraturan. Yang ada malah korupsi dan kolusi di mana-mana. Namun demikian, pemerintah tetap telah melakukan sesuatu untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Apa nan telah dilakukan oleh pemerintah daerah Sragen nan mempercepat perijinan usaha dan membuka semua peraturan secara sangat terbuka ialah salah satu bukti kepekaan pemerintah.

Peraturan pemerintah terkait perbankan syariah juga merupakan bukti baiknya peranan pemerintah. Kini, semakin banyak bank konvensional nan membuka jaringan perbankan syariah.

Pemerintah juga banyak memberikan keleluasaan kepada sektor partikelir buat mengembangkan sebuah kawasan. Tangerang, misalnya. Sektor properti nan diserahkan kepada partikelir telah membuat kota BSD menjadi kota modern yang hijau. Penghapusan bea masuk impor beberapa produk pangan juga merupakan langkah pemerintah mengendalikan inflasi.

Agar persaingan bisnis di Indonesia lebih sehat, pemerintah membentuk Komisi Supervisi Persaingan Usaha. Planning program redenominasi rupiah pun sebenarnya merupakan langkah pemerintah dalam mendongkrak harga diri bangsa dihadapan para pelaku bisnis global. Selain itu, dana belanja pemerintah juga terus ditingkatkan demi merangsang lebih banyak pelaku bisnis memperluas dan membuka peluang bisnis baru.

Pembangunan infrastruktur semakin ditingkatkan walaupun pemerintah masih sering kecolongan oleh konduite kontraktor nakal nan mempermainkan spec bahan bangunan, sehingga kualitas bangunan tak sinkron dengan target.

Rencana naik gaji bagi ribuan pejabat negara di pusat dan di daerah cukup melukai rasa humanisme banyak rakyat Indonesia. Semua akhirnya berpikir bahwa langkah nan diambil oleh Menteri Keuangan tersebut sebagai tanggapan dari isi curhatan Presiden nan mengatakan bahwa sudah 7 tahun gajinya tak naik. Semoga saja planning ini tak menimbulkan gejolak dan angka inflasi tak semakin tinggi.

Perkonomian nan sejahtera dan berkembang bisa dimulai dari diri sendiri. Hayati ekonomis ialah awal dari membangun perekonomian di Indonesia. Penduduk Indonesia nan konsumtif tak mencerminkan hayati ekonomis dan sejahtera. Lihat saja, barang nan didatangkan dari luar Indonesia, bisa terjual laris dipasaran sebab pola hayati masyarakat Indonesia nan konsumtif.

Untuk itu, mulailah dari diri sendiri dengan menjalani pola hayati nan ekonomis dan teratur. Apabila barang nan dimiliki masih bisa dipakai, maka manfaatkanlah dengan baik. Atau, membeli barang nan baru dan barang nan lama bisa diberikan kepada orang nan membutuhkan.

Sikap saling memberi dan berbagi juga bisa membantu meningkatan perekonomian nan ada di Indonesia. Pemerataan kesejahteraan masyarakat akan terwujud sebab sikap saling berbagi dan memberi tersebut. Demikian uraian mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat.