Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi ialah budaya mengakui disparitas (the others). Nilai universal itu nan jadi penghargaan pada pluralitas. Namun, budaya demokrasi tak sebatas itu. Demokrasi pun mengenal prinsip-prinsip budaya demokrasi . Ibarat kompas. Prinsip ialah penunjuk jalan. Prinsip demokrasi dan budaya demokrasi akan seiring sejalan.

Demokrasi juga menghargai prinsip g ood and clean governance . Demokrasi ialah tool dari golden goal , yaitu kepentingan publik. Demokrasi tak berdasar satu dua orang semata, tetapi semua orang. Demokrasi bukan milik sang presiden, melainkan milik tukang becak. Demokrasi ialah sistem, bukan tujuan. Democracy not democrazy . Demokrasi ialah sistem nan menjunjung prinsip HAM, transparansi, partisipasi, pluralitas, dan egaliter.

Mari kita simak 5 prinsip budaya demokrasi berikut ini.

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Budaya demokrasi tak akan hayati tanpa hak asasi manusia. HAM ialah filosofi dasar terbentuknya sistem demokrasi. Demokrasi ialah tool. Tujuan hakiki ialah kesejahteraan dan kebebasan. Nilai tersebut termaktub pada HAM. Batas hak asasi manusia ialah hak asasi orang lain. HAM tak bebas utuh. Di sini, letak toleransi dan tenggang rasa sebagai bagian dari budaya lokal harus dapat tumbuh.

2. Transparansi

Prinsip demokrasi ialah sistem nan bekerja buat publik. Maka, tak perlu ada penutupan akses. Toh, publik bayar pajak dan pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam milik publik. Maka, transparansi ibarat mahar nan harus diberikan. Transparansi dalam multi aspek. Mulai dari sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Transparansi ialah hak konstitusional warga negara.

3. Partisipasi

Publik ikut berpartisipasi dalam demokrasi. Mulai dari kritik, saran, dan pujian. Partisipasi ini dapat dilihat dari sistem Pemilu, legislator, dan sebagainya. Partisipasi ialah kunci membangun demokrasi nan stabil sebab tak ada negara nan kuat tanpa masyarakat kuat di belakang.

4. Pluralitas

Demokrasi tak diikat oleh satu persamaan, tetapi oleh ragam perbedaan. Demokrasi tumbuh fertile dalam alam multietnis, suku, dan agama. Demokrasi harus mengikat disparitas ini ke dalam sistem nan fair dan toleran. Pengakuan pada the others absolut diberikan. Negara demokrasi tak memberi perhatian lebih pada satu etnis, suku, dan agama tertentu. Treatment nan diberikan harus fair dan setara.

5. Egaliter

Demokrasi bukan sistem monarki absolut, raja selalu sahih dan rakyat selalu salah. Demokrasi menghargai egaliter (sederajat). Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban nan sama. Konstitusi tak pilih kasih. Egaliter juga bermakna kesederajatan dalam berbangsa dan bernegara.

Sebelum menetahui lebih jauh apa nan dimaksud dengan prinsip budaya demokrasi, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos dan Cratein. Demos artinya rakyat dan cratein artinya memerintah atau kekuasaan. Jadi, demokrasi ialah kekuasaan nan berada di tangan rakyat.
Dalam bernegara, demokrasi bisa diartikan sebagai suatu negara nan dipimpin atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut sejarahnya, demokrasi berkembang sebab berbagai faktor. Berikut ini faktor berkembangnya demokrasi sebagai pilar dalam bernegara.

1. Munculnya perasaan tak bahagia dengan sistem oligarki pemerintah nan senantiasa bertndak menurut kemauannya.

1. Pengaruh genre politik dan sosial nan menghendaki persamaan.

1. Perkembangan beberapa teori nan menghendaki perlu dan baiknya suatu sistem demokrasi.

Berikut ini pengertian menurut para pakar mengenai demokrasi.

1. Menurut C. F. Strong

Demokrasi ialah suatu system pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik nan ikut serta atas dasar system perwakilan nan menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan pada kaum mayoritas.

2. Menurut Joseph A. Schemeter

Demokrasi ialah suatu perencanaan intitusional buat mencapai keputusan politik ketika individu0individu memperoleh kekuasaan buat memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suata rakyat.

3. Menurut Sydney Hook

Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintah ketika keputusan-keputusan pemerintah nan krusial secara langsung atau tak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas nan diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

4. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi ialah suatu sistem pemerintah ketika pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, nan bertindak secara tak langsung melalui kompetisi dan kolaborasi dengan para wakil mereka nan telah terpilih

Jadi, sistem dari klarifikasi tersebut bisa disimpulkan bahwa budaya demokrasi ialah kemampuan manusia nan berupa sikap dan kegiatan nan mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan.

Prinsip-prinsip demokrasi telah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi suatu budaya demokrasi. Nah, berikut ini prinsip budaya demokrasi menurut para ahli.

1. Menurut Robert A. Dahl

Robert A. Dahl berpendapat bahwa terdapat tujuh prinsip nan sine qua non di dalam system demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan presiden, pemilihan nan jujur dan adail, hak memilih, hak dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

2. Menurut Franz Magnis-Suseno

Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa prinsip demokrasi terdiri atas negara hukum, pemerintah berbeda di bawah kontrol konkret masyarakat, pemilihan generik nan bebas, prinsip mayoritas, dan adanya agunan terdahadap hak – hak demokratis.

3. Menurut Masykuri Abdillah

Masykuri Abdillah berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

4. Menurut Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo nan seorang ahli ilmu npolitik berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi, antara lain:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula mekanisme buat memperoleh konservasi atas hak-hak nan menjamin.

1. Badan kehakiman nan bebas dan tak memihak.

1. Pemilihan generik nan bebas.

1. Kebebasan generik buat menyatakan pendapat.

1. Kebebasan buat berserikat/berorganisasi dan beroprasi.

1. Pendidikan kewarganegaraan.

1. Keterlibatan Warga Negara dalam Pembentukan Keputusan Politik

Dalam pembentukan keputusan politik, rakyat atau warga negara selalu dilibatkan baik secara langsung maupun tak langsung. Dalam aplikasi prinsip ini, pemilihan generik dipercaya sebagai salah satu istrumen krusial guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan nan baik (demokratis).

2. Taraf Persamaan (Kesetaraan) di antara Warga Negara

Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan mendapatkan akses serta kesempatan sama buat mengembangkan diri sinkron dengan potensinya. Pada umumnya, taraf persamaan nan dituju, antara lain persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

3. Kebebasan atau Kemerdekaan nan Diakui dan Dipakai Warga Negara

Kebebasan dan persamaan merupakan fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai wahana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya restriksi dari pengusaha. Demokrasi ialah sistem politik nan melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas kepada pemerintah buat menjamin kebebasan tersebut. Berikut ini contoh kebebasan warga negara nan diakui oleh negara.

1. Kebebasan buat menyatakan pendapat, berkumpul atau berkelompok, dan berserikat.

1. Kebebasan nan menyangkut hak-hak asasi manusia (seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintah, aktualisasi diri kebudayaan, dan hak pribadi).

4. Supremasi Hukum

Prinsip supremasi hukum ialah semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai panduan tertinggi. Penguasa maupun warga negara harus mengedepankan hukum. Artinya, penguasa dan rakyat mempunyai kedudukan nan sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat fundamental bagi terwujudnya masyarakat nan demokratis.

5. Pemilu Berkala

Pemilu atau pemilihan generik merupakan salah satu instrumen krusial guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintah nan demokratis. Bisa dikatakan bahwa aplikasi pemilu mencerminkan adanya sistem budaya demokrasi.

Pemilihan generik ini dilakukan buat mencari sosok nan akan menjadi pemimpin, baik itu pemimpin paling tinggi yaitu presiden ataupun pemimpin nan ada di setiap daerah nan ada di Indonesia. Sebut saja pemilihan buat mencari sosok wali kota, bupati ataupun gubernur. Karena saat ini memang negara kita telah mengadopsi sistem pemilihan langsung untuks etiap kepala daerah. Dan inilah nan disebut dengan pemilihan daerah atauapun pemilukada.

Dengan adanya sistem pemilihan generik ini maka rakyat akan diberikan kebebasan nan lebih buat bisa memilih siapakah sosok nan memang menurut mereka akan bisa menjalankan amanah mereka buat memimpin mereka. Tidak hanya memimpin tentunya, para pemimpin ini juga harus bisa buat mengurusi setiap urusan dari rakyat sebab sejatinya mereka ialah pelayan rakyat nan harus mengurusi segala urusan rakyat. Terutama haruslah bisa buat mendepankan kepentingan dari rakyat itu sendiri.

Nah, itulah klarifikasi mengenai prinsip budaya demokrasi. Semoga klarifikasi nan disampaikan bermanfaat bagi Anda.