Hukum perjanjian sering diartikan sama dengan hukum perikatan. Hal ini berdasarkan konsep dan batasan definisi pada kata perjanjian dan perikatan. Pada dasarnya hukum perjanjian dilakukan apabila dalam sebuah peristiwa seseorang mengikrarkan janji kepada pihak lain atau terdapat dua pihak nan saling berjanji satu sama lain buat melakukan sesuatu hal.
Sedangkan, hukum perikatan dilakukan apabila dua pihak melakukan suatu interaksi hukum, interaksi ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak buat memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut.
Berdasarkan klarifikasi tersebut, bisa kita tarik konklusi bahwa hukum perjanjian akan menimbulkan hukum perikatan. Artinya, tak akan ada kesepakatan nan mengikat seseorang jika tak ada perjanjian eksklusif nan disepakati oleh masing-masing pihak. Jadi, perikatan merupakan konsekuensi logis adanya perjanjian. Hukum perjanjian akan absah di hadapan hukum jika memenuhi syarat sahnya.
1. Syarat Absah Hukum Perjanjian
Di setiap kelompok atau perkumpulan, baik kecil atau besar, mempunyai suatu hukum atau anggaran nan dibuat oleh kelompok atau serikat tersebut. Akan tetapi, apakah seseorang itu mengerti dan paham tentang hukum tersebut.
Hukum ialah sebuah sistem nan sangat krusial buat menindaklanjuti penyalahgunaan sebuah anggaran nan berlaku. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, huk