Misi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)

BPH Migas kepanjangan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, merupakan institusi milik pemerintah nan bertugas mengatur dan mengendalikan sirkulasi bahan bakar minyak dan gas kepada masyarakat luas. Minyak dan Gas ialah sumber daya alam nan dikuasai oleh pemerintah, sebab sangat berkaitan dengan hajat orang banyak.

Minyak dan Gas dahulu menjadi salah satu komoditas ekspor nan menyumbang devisa sangat besar. Pembangunan Indonesia salah satunya ialah dimodali dari kontribusi devisa ekspor minyak dan gas. Demikian juga distribusi bbm dan gas menjadi sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. BPH Migas bertanggung jawab mengatur distribusi minyak dan gas ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Inilah tugas berat nan diemban oleh BPH Migas nan notabene usianya masih muda. BPH Migas didirikan sebab tuntutan akselerasi pembangunan Indonesia, nan transparan dan akuntable. Kinerja Pertamina nan kian berat, sehingga tidak lincah buat bermanuver mencari pasar ekspor.

Oleh sebab itu, divisi kegiatan hilir dan kegiatan di hulu, mau tidak mau harus dilepas buat dijadikan BUMN baru (BPH Migas), nan spesifik mengelola distribusi migas pada level hilir. Dan BPMigas nan spesialisasinya mengerjakan kegiatan hulu ekspolrasi minyak dan gas di wilayah Indonesia.

BPH Migas resmi berdiri pada tanggal 30 /12 / 2002. BPH MIgas badan usaha baru berdiri berdasarkan UU No.22 /2001 tentang migas (minyak dan Gas) dan PP No.42 / 2002 mengenai Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Maka tugas Pertamina nan tadinya mengawasi kegiatan distribusi minyak dan gas dari hilir, dan urusan pembinaan kerjasama dengan pihak lain, pembagian laba / sharing profit di serahkan kepada badan baru yakni Badan Pangaturan Hilir Minyak dan Gas.

Fungsinya semata-mata buat mempermudah pengawasan, sebab Pertamina difokuskan sebagai BUMN nan bertugas mengurusi eksplorasi minyak dan gas saja. Selain itu juga buat menghindari praktek monopoli dari BUMN.

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha nan wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melakukan pengaturan dan supervisi secara independen dan transparan atas aplikasi kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Sistem organisai BPH Migas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 / 2002. BPH Migas dipimpin oleh satu ketua, nan dipilih berdasarkan hasil seleksi ketat. Ketua memiliki Sembilan pembantu nan di namai komite. Kesembilan komite dilantik & dipurnatugaskan oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapatkan sharing pendapat dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap komite masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalangkan tugas nan dimandatkan oleh negara.

Di bawah komite terdapat devisi staff adminstrasi seperti sekretaris BPH Migas, Kepala bagian dan perencanaan Keuangan, Kabag Hukum dan Humas, Kabag Generik dan Kepegawaian. Masih dibawah ketua BPH Migas dan komite terdapat dua devisi nan dikepalai direktur. Direktur Bahan Bakar Minyak nan membawah kelompok kerja distribusi dan penyediaan bahan bakar minyak buat wilayah 1.

Kemudian, Pokja distribusi dan penyediaan bahan bakar minyak buat wilayah 1. Direktur Gas Bumi membawahi dua divisi antara lain divisi teknis dan hak khusus, divisi berikutnya ialah akun, pengaturan iuran, tarif, dan biaya.

BPH Migas merupakan badan usaha nan bekerja memantau sirkulasi migas dari hilir sampai ke hulu. Namun, seiring waktu berjalan, kinerja BPH Migas mulai meluas, misalnya ketika konversi minyak tanah dengan gas tabung 3 kg. Tugas BPH Migas semakin banyak dan kompleks. Namun secara general tugas primer BPH Migas, antara lain:

1. Memutuskan jumlah sirkulasi minyak dan gas di seluruh Indonesia.

1. Menetapkan dan mengatur jumlah stock BBM dan gas pada level nasional.

1. Menentukan harga dan sirkulasi gas melalui jaringan pipa nan sudah terpasang.

1. Mengatur dan menentukan gas buat skala industry kecil dan rumah tangga.

1. Membuka jalur distribusi baru minyak dan gas, dengan bekerjasama pihak lain.

1. Memastikan kebutuhan daerah terpencil di Indonesia, tersedia BBM dan Gas.

1. Memastikan tak adanya pelanggaran terhadap distribusi gas dan BBM di wilayah Indonesia. Selain itu BPH Migas turut mengawasi genre distribusi migas sampai pada tujuan.

1. Mencegah aksi ilegal penyelundupan minyak dan gas bumi keluar negeri. Terutama BBM nan bersubsidi.

1. Melindungi masyarakat kecil dan kurang mampu dengan cara menetapkan harga jual migas sinkron dengan daya beli mereka.

Indonesia pada dasa warsa 60 sampai 90 an merupakan salah satu negera penghasil migas terbesar di wilayah Asia Tenggara, bonanza migas dinikmati oleh rezim orde baru dibawah Soeharto, pembangunan pada orba sepenuhnya di sokong oleh migas. Namun, kisah itu sudah berlalu. Sekarang Indonesia bukan lagi sebagai negara produsen emas hitam, melainkan negara pengimpor minyak dan gas.

Karena kebutuhan BBM masyakarat Indonesia begitu banyak tentu sebab jumlah penduduknya banyak jadi permintaannya berbanding lurus, bahkan relative lebih boros. Ini disadari penuh oleh pemerintah sekarang, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan itu kepada publik bahwa dia memimpin bangsa nan rakyatnya sangat boros dengan BBM.

Motor dan mobil pribadi, dua benda ini nan paling banyak meminum BBM. Jumlah kendaraan bermotor ( mobil, sepeda motor, bus dll ) nan berkeliaran di jalan Indonesia, tercatat mencapai 50.824.128 unit. Angka ini membawa Indonesia menuju peringkat pertama negara nan terbanyak kendaraan motornya se Asia Tenggara. Kalau di logika kendaraan bermotor dengan manusia 1 : 4,5.

Setiap tahun pertumbuhan produksi sepeda motor terus meningkat, bahkan industri otomotif seakan bersaing memacu taraf produksinya. Padahal cadangan minyak mentah di Indonesia sudah menipis, sampai sekarang pun inovasi bahan bakar pengganti, belum menunjakan prestasi nan menggembirakan. Urusan penggantian BBM jenis baru, Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara maju.

Tugas baru bagi BPH Migas nan tidak cukup mengawasi distribusi migas ke seluruh Indonesia, melainkan memberitahukan kepada masyarakat nan notabene konsumen dari Pertamina tentang pentingnya berhemat BBM, minimal harus bijak memakai kendaraan bermotor. Jangan sampai cadangan minyak bumi Indonesia lekas menipis sebab eksplorasinya digenjot demi memenuhi kebutuhan Migas masyarakat nan boros.

Selain itu, pemerintah pun dituntut bersikap galak dan tegas, bagaimana caranya agar produksi kendaraan bermotor dapat ditekan. Misalnya restriksi umur mobil dan sepeda motor, contohlah Singapura dan Jepang, mobil nan usianya tiga tahun keatas dilarang berjalan dan wajib dibuang atau diloakan menjadi besi tua. Pengenaan pajak nan tinggi pada produksi mobil dan motor. Selain itu kredit motor pun harus dibatasi, misalnya DP minimal 50% atau kembang cicilan dinaikan atau restriksi jumlah sepeda motor per keluarga.

Jangan sampai Indonesia bangkrut gara-gara kerakusan masyarakatnya mengonsumsi bbm nan berlebihan. Pemerintah juga harus mefasilitasi pembangunan industri pemrosesan bahan bakar pengganti. Demikianlah sedikit ulasan mengenai tugas-tugas BPH Migas, BUMN baru nan bertanggung jawab terhadap distribusi minyak dan gas.