Fungsi Budaya Politik

Budaya politik merupakan konsep nan menekankan pada masalah konduite nonaktual, misalnya saja pandangan hidup, nilai, serta sikap dan kepercayaan. Konduite ini lebih dominan dibandingkan dengan aspek tindakan. Budaya politik sangat erat kaitannya dengan sistem politik . Buktinya ialah bahwa ketika budaya politik dibahas maka tidak akan dapat terlepas dari pembahasan tentang sistem politik.

Bisa juga dikatakan bahwa budaya politik merupakan citra dari konsep nan merepresentasikan komponen budaya politik dalam batasan nan besar. Bisa juga menggambarkan kehidupan masyarakat dalam sebuah negara nan tak melihat secara individu atau parsial.

Batasan-batasan ini berkaitan dengan pengertian budaya politik nan menjadi cerminan konduite masyarakat dalam skala masal. Inilah nan akhirnya mempunyai peran besar dalam fungsi budaya politik dalam proses penciptaan sistem politik ideal. Budaya politik juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat kebiasaan nan akan menentukan kepercayaan, sikap, dan nilai tentang politik nan sedang berlaku di masyarakat.

Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik ialah suatu dimensi psikologis nan ada dalam sistem politik. Selanjutnya Ranney mengemukakan tentang pernyataan tersebut bahwa kondisi nan terjadi sebab budaya politik ada dalam satu lingkup psikologis nan akan mendukung terjadinya konflik politik.

Maka dari itu terjadilah sebuah proses dalam pembuatan kebijakan dalam politik . Karena itu maka komponen nan jadi bagian dari budaya politik terdiri dari unsur-unsur psikis masyarakat nan selanjutnya dibagi menjadi beberapa kategori.

Komponen-komponen nan dijelaskan oleh Ranney, ada dua komponen primer dalam budaya politik, yakni orientasi kognitif dan orientasi afektif. Di lain pihak, Almond dan Verba mengatakan dengan lebih rinci tentang konsep nan dirumuskan oleh Shils dan Parsons. Mereka menerangkan beberapa klasifikasi tentang beberapa klasifikasi dari tipe orientasi.

Menurut Almond dan Verba ada tiga komponen objek di dalam budaya politik, di antaranya adalah:

1. Orientasi kognitif, bersumber dari berbagai macam pengetahuan dan kepercayaan nan terdapat dalam politik, juga kewajiban dan peranan nan menyertainya. Hal tersebut mencakup komponen input dan output .

1. Orientasi afektif, mengacu pada perasaan orang tentang sistem politik, perilaku, dan peran di dalam sistem politik.

1. Orientasi evaluatif, mengacu pada asumsi dan keputusan tentang objek dalam politik. Khususnya melibatkan baku atau kriteria eksklusif nan didasarkan pada sistem informasi nan berbasis data digabungkan dengan nilai rasa.

Menurut Frank Fiegert dan Margaret Conway, proses pembentukan budaya politik ada empat cara, yaitu:

1. Supervisual, artinya individu menghapal nilai dasar dan kewajiban nan diyakini seperti nilai kemasyarakatan nan fundamental misalkan saja Pancasila .

1. Understand the basic tenants , yakni nilai dasar nan sudah dihafal dan mulai dipakai.

1. Belief the concept , yaitu memercayai arti krusial dari suatu konsep nan telah dikenalkan. Karena konsep bisa menjawab atau menerangkan kenyataan sehari-hari nan telah dihadapi masyarakat.

1. Motivation , nilai nan terkandung di dalam konsep diperkenalkan dan telah menyatu dengan pola pikir dari individu serta menjadi faktor penggerak buat melakukan atau tak melakukan suatu kegiatan.

Ada dua kelebihan dari budaya politik menurut Ronald Chilcote, yakni bisa dioperasikan pada strata mikro dan makro. Pada taraf mikro ialah menyangkut aspek krusial apa saja nan bisa membuat agar orang mampu berorientasi ke elemen eksklusif di dalam sistem politik. Sedangkan nan dimaksud makro ialah menyangkut orientasi kelompok ke elemen dasar dari sistem politik.

Pertanyaan besar ialah apakah kebiasaan di dalam masyarakat mempunyai sifat nan tidak aktif atau sifat nan dinamis? Pendapat mengenai hal ini ada dua macam, yakni tidak aktif nan dipelopori oleh Ronald C. Hilcote. Ia menyatakan bahwa budaya politik sifatnya tidak aktif dan kompensional sebab itu ia tak progresif.

Pendapat kedua ialah dinamis, pendapat ini dipelopori oleh Phillipe Schmitterr nan memandang bahwa norma-norma nan ada di dalam suatu perangkat nilai kemasyrakatan tak higienis atau streril.

Dari dinamika nan telah berlangsung di dalam masyarakat, kebiasaan nan ada berfungsi buat melandasi klarifikasi terhadap kenyataan nan akan dihadapi. Jika landasan tersebut tak mampu menjelaskan, maka kebiasaan nan ada disesuaikan lalu dirumuskan kembali sehingga mampu menjelaskan kenyataan nan sedang dihadapi.

Upaya dalam menyesuaikan makna dan kebiasaan agar sinkron dengan perkembangan zaman nan terjadi namun tak mengubah makna dasar dari kebiasaan tersebut dinamakan sebagai Political Enculturalish . Karena itu prinsip ini mempunyai tiga tahapan yakni: socialization yaitu sebuah proses sosialisasi nilai nan ada dalam masyarakat secara turun temurun.

Yang kedua ialah indoctrination , yaitu suatu proses buat menyampaikan kebenaran nilai-nilai agar masyarakat semakin konfiden pada nilai-nilai nan selama ini disosialisasikan. Namun cara nan digunakan cenderung memaksakan. Yang ketiga ialah experiece dan expectation, yakni sebuah tindakan dalam masyarakat buat mencocokkan makna serta manfaat nilai-nilai nan telah disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Budaya politik sangat dalam peranannya dalam bidang pembangunan suatu negara. Karena suatu negara dibangun dan dimajukan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya bukan oleh presiden, menteri atau pejabatnya. Karena mereka pun sebenarnya masih sangat membutuhkan kolaborasi dari masyarakat buat mewujudkan tujuan bersama.

2. Budaya politik dari masyarakat nan partisipan merupakan salah satu hal nan penting. Sehingga konsep dan ilmu politik masyarakat perlu buat ditingkatkan dalam menciptakan masyarakat nan mampu berpikir kritis, toleransi, dan berpengetahuan politik nan luas dan matang. Adanya dorongan budaya politik nan bersif dan positif merupakan komponen krusial dan sangat dibutuhkan.

3. Dengan budaya politik maka bisa mengetahui sikap-sikap dari warga negara terhadap sistem politik nan ada. Hal ini berakibat akan memengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, orientasi maupun dukungannya terhadap sistem politik nan ada.

4. Pemahaman budaya politik dan hubungannya dengan sistem politik, adanya maksud individu dalam melakukan kegiatannya di dalam sistem politik maupun faktor-faktor apa saja nan bisa menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adanya pergeseran politik akan lebih mudah dipahami dan dimengerti.

5. Fungsi budaya politik nan paling primer ialah bisa disediakannya indikator serta instrumen buat warga negara tentang bagaimanakah seharusnya proses politik nan demokratis bisa berlangsung. Serta bisa membentuk disposisi dan persepsi tentang apa nan boleh dan tak boleh dilakukan oleh individu dan semua komponen politik di dalam masyarakat, baik itu dalam tataran struktural politik maupun secara individu.

6. Budaya politik dapat memberikan arti, mampu memprediksi serta membentuk proses politik. Tanpa adanya budaya politik individu di dalam masyarakat tak akan bisa mengetahui bagaimana menempatkan diri di dalam sistem politik. Karenanya bisa membantu mengerti dan memahami persoalan nan terdapat dalam masyarakat. Pemecahan masalah nan dilakukan juga dihubungkan dengan konflik , integrasi dan stabilitas politik nan sedang berlangsung.

Demikianlah klarifikasi singkat mengenai fungsi budaya politik dan pengertiannya. Semoga pengetahuan nan singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda.[]