Kebijakan Pemerintah Orde Baru – Citra Pendidikan Masa Itu

Kebijakan pemerintah orde baru memang begitu ‘empuk’ buat menjadi bahasan. Bukan sebab kebijakan tersebut terkadang sangat menyakitkan bagi orang lain, namun, tak sedikit juga nan masih diidamkan ada kebijakan seperti itu lagi saat ini. Salah satu hal nan menjadi bahasan bila menyangkut kebijakan pemerintah orde baru ialah soal pendidikan.

Pendidikan ialah pilar primer berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha buat merancang masa depan umat manusia sebagai generasi nan memajukan sebuah bangsa. Dalam konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor. Konsep pendidikan harus disesuaikan dengan keinginan, ukuran, mental, budaya, sosial, ekonomi, dan politik sebuah kelompok masyarakat nan bersangkutan.

Begitu rumit dan sangat kompleknya masalah pendidikan ini hingga harus dipikirkan dengan seksama. Negara sebagai forum nan bertanggung jawab terhadap masa depan generasi penerus merupakan satu pilar nan harus memutuskan kebijakan nan sangat bijaksana dalam hal pokok-pokok tentang pendidikan ini. Oleh sebab itulah, konsep pendidikan nan diterapkan di Indonesia tak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Walaupun pada masa orde baru soal pendidikan ini seolah tak terlalu dipikirkan dengan matang, nyatanya ialah bahwa pendidikan di masa itu dinilai masih cukup manusiawi walau penuh dengan intrik dan nilai-nilai ‘pemaksaan’.

Sekali lagi bahwa Kebijakan pemerintah orde baru, sebelum maupun setelahnya seringkali menganak tirikan pendidikan. Bukti ini terlihat dari bahwa Pendidikan mempunyai aturan paling kecil dari dana APBD dan sistem pendidikan nan terpusat atau dengan istilah sentralilasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Lebih menyakitkannya, ternyata masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono masih juga menganut sistem ‘sentralisasi’ dengan masih diterapkannya Ujian Nasional.

Untuk diketahui bahwa bagi sekolah-sekolah nan ada di pelosok negeri, buat mengimbangi sistem pendidikan nan ada di Indonesia saat ini, merupakan satu hal nan membuat mereka terseok-seok. Sudah tentu kualitas dan latar belakang pendidikan anak-anak di setiap pelosok negeri itu berbeda sekali dengan pendidikan nan telah dirasakan oelh anak-anak nan ada di kota-kota besar. Namun, itulah citra global pendidikan nan dihasilkan oleh kebijakan pemerintah orde baru dan kebijakan pemerintah SBY.

Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan orde baru terhadap pendidikan ialah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem nan memaksakan paham-paham pemerintahan orde baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada taraf perguruan tinggi, diwajibkan buat mengikuti penataran P4 nan berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila.

Sebenarnya, dokrinisasi tersebut dimaksudkan agar generasi muda Indonesia mempunyai pemahaman nan jelas tentang ketatanegaran. Seperti halnya negara China, Malaysia, Singapura, Korea Utara, termasuk juga Amerika, mereka masih juga menerapkan ‘dokrinisasi’ baik dalam kadar nan tinggi maupun dalam kadar nan biasa saja. Hal ini dapat dipahami sebagai pembentukan karakter bangsa agar tidka tergerus dan kehilangan jadi diri sebagai orang Indonesia nan sejati. Memang perkembangan zaman membuat dokrinisasi dalam bentuk apa pun terasa sebagai belenggu nan harus dihilangkan sehingga menjadi duri dalam daging. Oleh sebab itulah, begitu banyak penolakan sistem pendidikan nan telah diterapkan berdasarkan kebijakan pemerintah orde baru.

Proses doktrinisasi ini tak hanya menanamkan paham-paham orde baru, tetapi juga sistem pendidikan masa orde baru nan menolak segala bentuk budaya asing, baik itu nan mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Paham orde baru nan membuat banyak orang takut buat melangkah lebih maju. Ketakutan nan beralasan sebab ada sanksi nan tidak ringan nan akan diterima ketika kebijakan pemerintah orde baru itu tak diikuti dengan baik dan benar.

Dengan demikian, pendidikan pada masa orde baru bukan buat meningkatkan tingkat kehidupan rakyat, apalagi buat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Bahwa putusan pemerintah ialah putusan nan adiluhung nan tak boleh dilanggar. Itulah doktrin orde baru pada sistem pendidikan masa itu.

Indoktrinisasi pada masa kekuasan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada taraf pendidikan tinggi, pendidikan nan seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme nan agresif sinkron dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem nan otoriter.

Sistem ini membuat banyak orang kritis harus mendekam dalam dinginnya lantai penjara. Mereka mengalami penyiksaan dan pencucian otak. Penderitaan dan penderitaan tak hanya secara fisik tetapi juga mental dan jiwa harus dialami oleh mereka. Sebut saja, AM Fatwa, Sri Bintang Pamungkas, mereka ialah di antara orang-orang kritis nan harus menjadi musuh pemerintah. Hanya orang-orang nan mampu bermain cantik nan dapat bertahan dengan idealismenya tanpa harus menjadi musuh negara.

Akhirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde baru mengarah pada penyeragaman. Baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita ialah generasi nan mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena hukuman dari pemerintah sebab semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah orde baru-lah nan paling benar.

Semua wadah-wadah organisasi baik nan tunggal maupun nan majemuk, dibentuk pada budaya homogen. Bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai nan berhak mengikuti Pemilu. Bukankah kebijakan ini sudah melanggar undang-undang dasar 45 nan menjadi dasar dari berdirinya negara ini? Benar-benar suatu masa ketika masyarakat harus sangat hati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku.

Sebenarnya tidak semua kebijakan pemerintah orde baru itu harus dihilangkan. Misalnya, seragam baju anak-anak sekolah. Seragam ini tak saja membuat ruang disparitas antara nan kaya dan nan tak kaya tak semakin besar, melainkan juga membuat adanya nilai-nilai kebersamaan dan kebanggaan menjadi anak Indonesia. Mendasarkan pemikiran inilah, maka pemerintahan setelah orde baru tetap mempertahankan seragam sekolah.

Walaupun banyak sekolah partikelir nan telah mempunyai seragam sendiri sebagai identitasnya, sekolah-sekolah partikelir itu tetap saja dianjurkan buat memerintahkan kepada peserta didiknya buat mengenakan seragam sekolah sinkron dengan jenjang sekolah masing-masing.

Waktu itu tidak banyak orang nan berani bicara. Keadaan itu melahirkan tak ada lagi disparitas pendapat sehingga memunculkan disiplin ilmu nan semu dan mencetak generasi nan latah dan penakut. Pada masa pemerintahan orde baru, pertumbuhan ekonomi tak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga menghasilkan sistem pendidikan nan tak peka terhadap daya saing dan tak produktif. Semua bergantung pada pemerintah. Tidak mengherankan kalau menjadi pegawai pemerintah alias menjadi pegawai negeri menjadi salah satu hal nan diinginkan dan nan paling diimpikan oleh setiap orang dewasa di Indonesia.

Pendidikan tak mempunyai akuntabilitas sosial sebab masyarakat tak diikutsertakan dalam merancang sistem pendidikan sebab semua serba terpusat. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu mengingkari pluralisme masyarakat sehingga sikap teloransi semakin berkurang, nan ada ialah sikap egoisme.

Lalu, apa nan terjadi? Pendidikan nan maju hanya di pulau Jawa sementara di daerah lain sistem pendidikannya kurang maju sebab kurangnya keberterimaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Akhirnya, penerapan pendidikan tak diarahkan pada kualitas melainkan pada kuantitas. Hal ini menimbulkan peningkatan pengangguran dari berbagai jenjang. Banyak lulusan, tetapi tak punya pekerjaan. Pada masa itu akuntabilitas pendidikan masih sangat rendah.

Nilai nan tinggi dianggap sebagai salah satu hal nan sangat krusial sehingga nilai nan berupa angka ini bagai dewa nan harus didapatkan. Sekarang pun ternyata keadaan ini masih juga menjadi cermin dari global pendidikan. Tidak mengherankan kalau akibat kebijakan pemerintah orde baru itu masih mengakar di jiwa bangsa Indonesia. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Pendidikan ialah satu bentuk proses nan tidak berdiri sendiri.

Kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang pendidikan memang mempunyai andil, tetapi seiring bergulirnya waktu, seharusnya bangsa ini telah mampu membuat satu jenis kebijakan pendidikan nan jauh lebih baik daripada sistem pendidikan di masa orde baru.