Antara nan Standar dan Fleksibel

Politik luar negeri Indonesia ialah kebijakan-kebijakan politis nan secara generik mengatur interaksi Indonesia dengan negara lain dalam global internasional. Kebijakan tersebut berdasarkan adanya tujuan-tujuan eksklusif nan diinginkan suatu negara dari negara lain. Tujuan-tujuan ini sering juga disebut kepentingan nasional.

Secara sederhana, politik luar negeri Indonesia bisa diartikan juga sebagai sikap Indonesia dalam menghadapi isu-isu global internasional. Pada masa ini, kita mengetahui isu-isu tentang penjajahan Israel atas Palestina, penyerangan Amerika Perkumpulan atas beberapa negara timur tengah, nuklir Iran dan lain sebagainya. Sikap Indonesia menghadapi isu-isu tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa berubah-rubah pemaknaannya sejalan dengan pergantian penguasa. Hal ini dikarenakan masing-masing pemerintahan mengalami situasi, kondisi dan tantangan nan berbeda sehingga mengharuskan perubahan dalam menentukan sikap. Tentunya ada prinsip-prinsip nan tetap dipertahankan eksistensinya walaupun akhir-akhir ini, malah menjadi dilema sebab dikhawatirkan tidak mampu menjawab tuntutan-tuntutan hari ini.

Pada zaman kepemimpinan Soekarno, politik luar negeri Indonesia termasuk nan sangat vokal di kancah dunia. Hal ini membuat banyak negara nan mengikuti langkah-langkah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Masa orde lama merupakan awal diletakannya sistem politik luar negeri Indonesia.

Pada saat global seolah terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur, Indonesia memutuskan buat menjadi negara non blok. Yakni negara nan independen dari blok barat maupun blok timur. Indonesia menyebut kebijakan politik luar negeri ini sebagai poitik luar negeri bebas aktif. Bahkan, dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara nan berani keluar dari PBB sebab keseriusan sikap politik luar negerinya.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia tak banyak berubah pada masa orde baru. Soeharto masih meneruskan apa nan dilakukan pendahulunya pada masa orde lama. Soeharto cukup sukses mempertahankan gambaran positif politik luar negeri Indonesia di mata global internasional. Presiden-presiden selanjutnya pun tak pernah ada nan merubah kebijakan politik luar negeri nan seolah-olah diwariskan secara turun temurun tersebut. Namun, penerapannya saja nan mungkin berbeda.

Hal menarik terjadi pada masa pemerintahan presiden Gus Dur. Presiden nan memerintah pasca demokrasi ini membuat heboh publik Indonesia dengan wacana nan beliau lontarkan yaitu membuka interaksi diplomatik dengan negara Israel. Hal ini tentu saja mengundang tanggapan dari berbagai kalangan. Kebanyakan tak setuju sebab Israel dianggap telah menjajah Palestina nan notabene negeri muslim. Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di global tentu tak mau membuka interaksi diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dan sikap anti penjajahan di atas dunia.

Gus Dur pun bukan tanpa alasan mengajukan wacana seperti itu, beliau berpendapat bahwa dengan negara-negara komunis seperti China saja Indonesia membuka interaksi diplomatik, maka seharusnya dengan Israel nan beragama Yahudi pun dapat membuka hubungan. Tentu pada akhirnya, hal tersebut hanya menjadi sekedar wacana sebab terlanjur menjadi polemik. Yang perlu kita tahu ialah bahwa pada masa pemerintahan Gus Dur, tak ada perubahan dalam landasan kebijakan politik luar negeri I ndonesia.

Memasuki masa presiden Megawati, isu nan berkembang di Indonesia dan global internasional ialah terorisme. Peningkatan keamanan dan menangkal agresi teroris merupakan topik primer perpolitikan global dan dalam negeri. Kebetulan pada waktu itu baru terjadi peristiwa nan sangat menggoncang dunia, yakni runtuhnya menara WTC dan gedung Pentagon.

Hal tersebut kontan membuat global terkaget-kaget sebab Amerika Perkumpulan sampai dapat kecolongan dalam soal ini. Hal ini membuat Amerika Perkumpulan sebagai negara adidaya di bawah kepemimpinan George W. Bush mengumumkan perang terhadap terorisme. Hal tersebut dilampiaskan dengan pencaplokan terhadap Afghanistan nan diduga sebagai loka persembunyian Osama bin Laden nan dicurigai menjadi induk terorisme.

Ternyata kondisi perpolitikan global ini berdampak pula pada negara Indonesia. Kurang lebih setahun setelah peristiwa itu, terjadilah sebuah tragedi peledakan bom di Bali nan menewaskan ratusan orang. Hal ini membuat pemerintah bersikap tanggap dengan memburu sejumlah orang nan dicurigai sebagai terorisme. Dikarenakan ada kecenderungan masalah di global internasional dan di dalam negeri, maka pada masa presiden Megawati ini politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada kolaborasi dengan negara-negara internasional buat pemberantasan terorisme.

Pada masa pemerintahan presiden SBY, kebijakan politik luar negeri Indonesia tak banyak berubah. Masih meneruskan program pemberantasan terorisme ditambah isu-isu seperti sosial ekonomi. Namun, ada beberapa pihak nan mengkritik kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden SBY, saat Indonesia terlibat pergesekan dengan negara jiran Malaysia.

Beberapa kalangan menganggap presiden terlalu lunak atau kurang tegas dalam menghadapi negara Malaysia. Hal ini disebabkan beberapa kali terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Faktor-faktornya antara lain perebutan batas wilayah, pulau dan klaim sepihak seni budaya Indonesia oleh Malaysia.

Beberapa kalangan menilai presiden belum dapat bertindak tegas buat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun menurut analisa saya, justru di sini kita dapat melihat bahwa kebijakan politik luar negeri bebas aktif masih tetap berjalan. Dalam tafsiran presiden SBY, kebijakan politik luar negeri bebas aktif berarti juga mencari sebanyak mungkin teman dan menghindari satu pun musuh. Oleh sebab itu, presiden SBY sangat berhati-hati dalam menentukan sikap nan sekiranya dapat menimbulkan permusuhan.

Dari uraian di atas kita bisa mengetahui bahwa pada dasarnya politik Indonesia ialah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri ini berarti bahwa Indonesia mempunyai sifat independen dari pengaruh apapun dalam perpolitikan dunia, namun tetap aktif dalam memberikan solusi-solusi bagi permasalahan internasional. Hal ini dikarenakan sejak awal Indonesia ialah negara nan terkolonialisasi oleh negara-negara kolonial.

Maka dalam worldview founding father Indonesia menginginkan Indonesia tak terlibat dalam kepentingan negara-negara nan berkaitan dengan ambisi kekuasaan terhadap dunia. Sejak awal Indonesia menyatakan bahwa penjajahan di atas global harus dihapuskan. Oleh karenanya, politik luar negeri Indonesia lebih bersifat memberi solusi terhadap permasalahan global terutama penjajahan.

Walaupun seperti itu, kita bisa lihat bahwa dalam bentuk konkret, kebijakan politik luar negeri Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi nan terjadi. Seperti nan kita baca di atas bahwa setiap pemimpin mempunyai kebijakan luar negeri nan khas dalam merespon peristiwa-peristiwa krusial di sekitarnya.

Hal ini sangatlah wajar dan tepat sebab biar bagaimanapun kebijakan haruslah bersifat kontekstual agar bisa efektif dalam menyelesaikan masalah. Namun, tetap sine qua non prinsip pokok agar kebijakan tersebut masih tetap dalam jalur nan benar.

Waktu terus berjalan, tak ada nan tahu niscaya bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa depan. Namun, tentu saja nan kita harapkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada kepentingan nasional bukan malah dihegemoni oleh pihak asing. Hal ini akan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara apabila kebijakan politik luar negeri Indonesia sudah bisa diintervensi oleh pihak lain.