Skandal Menteri Malaysia

Malaysia diguncang skandal isu seks. Tokoh oposisi, Anwar Ibrahim, dituding melakukan tindakan tercela. Wikileks mengkonfirmasi ini melalui keyakinan tetangga Malaysia, Singapura. Tokoh politik di Singapura konfiden Anwar Ibrahim melakukan hal tersebut. Kawasan Asia Tenggara bergejolak panas.

Malaysia mendapat sorotan tajam. Terutama, setelah Negeri Jiran ini mengeluarkan Internal Security Act (ISA). Regulasi nan dapat memenjarakan tanpa mekanisme lazim. Terorisme memang dapat ditumpas habis. Namun, ISA menjalar jadi alat politik kekuasaan. ISA digunakan buat mengekang kebebasan berpendapat (pers). Media di Malaysia tak segarang dan sebebas di Indonesia. Pertanyaan mencuat ke permukaan, apakah sistem pemerintahan Malaysia masih demokrasi?

Demokrasi niscaya tak seragam. Namun, demokrasi mempunyai konvensi internasional. Prinsip universal nan mengikat. Demokrasi memiliki karakter tersendiri. Tidak serta-merta sistem otoriter mengklaim demokratis. Ini galat besar. Demokrasi seperti dikatakan Bung Hatta ialah sistem nan monoton berbenah. Dari waktu ke waktu, akan terus berganti mengikuti perkembangan zaman. Apa paras sistem pemerintahan Malaysia nan menganut demokrasi?

1. Legislatif. Politik Malaysia mengenal pola oposisi dan pihak berkuasa. Kini, UMNO di bawah asuhan PM Malaysia sekarang memegang kendali politik. Oposisi tak dapat mengeluarkan manuver. Democracy is about number . Penetrasi legislatif Malaysia terkesan cap stempel pemerintah sebab oposisi tak dapat berbuat banyak. Kursi mereka di parlemen tak signifikan. Terutama, setelah Anwar Ibrahim tersandung kasus pelecehan seks.
2. Pers. Pers di sana adem ayem. Nisbi tak hiruk pikuk. Pemerintah masih mempunyai kendali atas media Malaysia. Isu sensitif sporadis dimuat di headline . Paling banter, disimpan di halaman belakang. Pers mainstream tak dapat diandalkan. Namun, beberapa blog di internet berperan bak watch dog . Namun, mereka diciduk aparat kepolisian. Terutama, ketika menulis skandal nan menyibak rekanan kekuasaan.
3. Kebebasan berpendapat. Harus diakui, Malaysia masih tertinggal dalam hal ini. Demonstrasi masih sporadis ditemui. Bahkan, kolumnis Malaysia terkenal pernah berujar bahwa menulis di sana harus ditata. Jadi, tak boleh to the point , tendensius, dan menyerang frontal.

Kasus teranyar nan datang dari Malaysia ialah skandal Menteri Malaysia nan dituduh memperkosa tenaga kerja Indonesia. Menurut bocoran wikileaks, kasus ini ditutup. Namun, bloger Malaysia membocorkan skandal heboh ini. Kredibiltas demokrasi Malaysia kian dipertanyakan. Sistem pemerintahan nan mengkalaim demokrasi harus menjalankan nilai demokrasi. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan clean and good governance syarat mutlak. Termasuk, poin krusial, yaitu pengakuan pada hak asasi manusia.