Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata

Pada jaman penjajahan Belanda, Bogor nan terletak 60 km dari Jakarta merupakan loka peristirahatan bagi para penjabat Belanda. Gubenur Jendral Van Imhoff membuka kawasan perkebunan bernama Buitenzorg di Bogor (265 tahun nan lalu), tepatnya pada tahun 1745. Inilah artikel pariwisata nan menguraikan estetika Bogor.

Gubernur Jendral Daendels menjadikan Bogor sebagai kediaman setengah resminya pada 1808. Daendels menjuluki Bogor dengan nama “Desa Kecil nan Romantis". Berikut ini ialah beberapa loka wisata nan populer di kota Bogor.

Kebun raya Bogor seluas 80 hektar terletak di tengah-tengah kota Bogor. Gubenur Jendral Raffles merupakan orang nan menggagas permulaan kebun raya. Profesor Reinwardt (seorang pakar nabati dari Belanda) ialah orang nan mengubah halaman luas istana Bogor menjadi kebun nan digunakan buat meneliti tumbuh-tumbuhan.

Kebun Raya Bogor dibuka buat generik pada 1817. Dari kebun inilah pada abad ke -19 berbagai komoditi pertanian krusial dikembangkan oleh para peneliti Belanda, seperti teh, ubi kayu, tembakau, dan pohon kina.

Di desa Ciampea terdapat peninggalan sejarah batu tulis Ciaruteun. Peninggalan ini berupa batu tulis. Batu ini semula tergeletak di tepi kali Ciaruteun. Kemudian diangkat dan diletakkan di sebuah bangunan berbentuk dangau.

Pada batu itu tertulis huruf pallawa antik dan pahatan kaki. Untuk mencapai loka ini, kita harus menuju daerah Semplak terus menuju ke pasar Ciampea. Jalan menuju pasar Ciampea ini agak macet sebab menyempit dan sesak dipenuhi orang-orang nan berjualan di pasar tradisional.

Taman nasional Gunung Halimun merupakan kawasan hutan hujan, namun sebagian kawasan ini ialah perkebunan teh nan dikelola Perkebunan Teh Nirmala. Di kawasan ini terdapat beberapa air terjun (Cikidang).

Setiap akhir pekan banyak mobil-mobil bernomor polisi plat B (Jakarta) berbondong-bondong menuju peristirahatan nan berada dekat lereng Gunung Pangrango. Loka ini lebih dikenal dengan nama kawasan puncak.

Kawasan puncak dimulai dari 10 km dari kota Bogor. Dari Ciawi, Cibogo, Cipayung, Cisarua, Puncak Pass, hingga ke Cipanas. Di sepanjang jalur dari Ciawi hingga Cipanas, hotel, villa, restoran, toko penjual sayur dan buah berderet-deret sepanjang jalan.

Pintu gerbang Kebun Raya Cibodas merupakan pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Gede Pangrango. Dari gerbang selanjutnya para wisatawan atau para pendaki bisa melakukan pendakian ke puncak Gunung Gede setinggi 2.958 m.

Dari puncak Gunung Gede, terhampar estetika kota Bogor dan sekitarnya jika cuaca cerah. Dibutuhkan waktu 8 sampai dengan 10 jam buat mendaki Gunung Gede sampai ke puncak.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai buah dari usaha ekonomi nasional nan berdikari maka mengembangkan industri pariwisata merupakan suatu keniscayaan.

Pengembangan industri ini sangat dimungkinkan mengingat begitu kayanya alam Indonesia dengan begitu banyaknya ragam pesonanya. Mulai dari estetika alam, khazanah peninggalan sejarah, keunikan adat budaya berbagai suku bangsa dan aneka atraksi festival dan pagelaran budayanya.

Semua daya pesona itu tentu tak bisa begitu saja memberi nilai tambah bila kemudian tak diiringi dengan ikhtiar menggugah minat pasar buat mengunjungi serta menikmati terhadap berbagai obyek wisata nan ada.

Di antara usaha buat menarik minat pasar itu ialah adanya inisiatif dari industri pariwisata secara periodik berkelanjutan buat mengadakan Visit Indonesia Years (Tahun Kunjungan Wisata) nan dikenalkan dan dipromosikan ke berbagai Negara bangsa di dunia.

Memang ada persyaratan buat dapat menyelenggarakan atau terselenggaranya Visit Indonesia Years ini, diantaranya ialah meningkatkan jalinan interaksi buat memperkuat komitmen bersama sebagai pemangku kepentingan dari industri pariwisata yaitu dari kalangan pemerintah, partikelir dan masyarakat.

Kebersamaan ketiga unsur ini dalam pengembangan industri pariwisata memiliki posisi nan sangat menentukan sebab keterkaitannya secara langsung terlibat dalam berbagai aktifitas kepariwisataan.

Mengingat bahwa lahirnya sebuah kebijakan pemerintah kemudian diiringi dengan ikhtiar melakukan pelayanan nan professional dari pihak partikelir serta hadirnya dukungan berupa partisipasi kreatif dari masyarakat maka dengan sendirinya akan terakselerasi gerakan kepariwisataan nasional.

Persyaratan berikut ialah bergeraknya kinerja ekonomi secara lebih sinergis dalam memajukan industri pariwisata seperti misalnya peranan departemen-departemen baik nan langsung berhubungan maupun nan tak langsung misalnya Departemen Perhubungan khususnya dalam mengeluarkan berbagai kebijakan nan erat hubungannya dengan penerbangan.

Begitu juga Departemen Pekerjaan Generik dalam membangun, memelihara berbagai wahana prasarana seperti jalan dan wahana generik lainnya. Demikian pula dengan departemen-departemen lainnya, baik Departemen Perdaganan, Departemen Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil terutama dalam menyediakan berbagai barang dagangan dan berbagai barang-barang kerajinan.

Kendati memang instansi departemen-departemen nan berada di pusat tak langsung menyentuh para konsumen. Akan tetapi koordinasinya dengan berbagai jajaran aparat di bawahnya seperti dalam kebijakan tentang adanya sentra-sentra perdagangan itu sangat berpengaruh pada tata ruang perkotaan, seperti pengembangan pasar swalayan dan pembenahan pasar lingkungan, dalam kaitannya dengan jalur lalu lintas dan estetika kota.

Kedua hal persyaratan baik kerjasama pemangku kepentingan dan kinerja di bidang ekonomi tadi tidaklah cukup buat mengembangkan industri pariwisata nan bisa mendukung Visit Indonesia Years sebab dalam global nan penuh kompetitif dibutuhkan keunggulan komparatif agar memiliki daya saing.

Untuk membangun daya saing ini diantaranya nan harus dikembangkan ialah bagaimana agar obyek-obyek wisata nan ada atau nan akan dikembangkan terjamin keamanannya, terpelihara kebersihannya serta sangat peduli terhadap lingkungan hidup.

Seperti bagaimana gerakan penghijauan perkotaan dengan dialokasikannya hutan-hutan perkotaan dan taman-taman rekreasi nan sekaligus bisa menjaga kesegaran dan kenyamanan perkotaan.

Dari artikel pariwisata kita juga dapat mengetahui apa saja perencanaan dan pembangunan pariwisata nan sebaiknya diupayakan oleh pemerintah. Pariwisata merupakan industri nan memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan akibat positif dan negatif.

Untuk memenuhi kriteria spesifik tersebut, memaksimalkan akibat positif dan meminimalkan akibat negatif nan ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata nan matang.

Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan nan berbeda dan memerlukan jalan keluar nan berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan buat mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal krusial yaitu:

1. Perencanaan pembangunan ekonomi nan bertujuan buat memacu pertumbuhan berbagai jenis industri nan berkaitan dengan pariwisata.

1. Perencanaan penggunaan lahan.

1. Perencanaan infrastruktur nan berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain.

1. Perencanaan pelayanan sosial nan berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan sosial.

1. Perencanaan keamanan nan mencakup keamanan internal buat daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor partikelir terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur generik seperti jalan, listrik dan air nan berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama buat proyek-proyek nan berskala besar.

Tentu memerlukan dana nan sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan buat transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai penjamin dan pengawas para investor nan menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang nan mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau mekanisme pencapaian tujuan tersebut nan dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya.

Kebijakan nan dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan pedoman dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan nan harus dibuat dalam pariwisata ialah kebijakan nan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan interaksi politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata nan mengandalkan wisatawan manca negara.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara holistik nan kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan ekonomi nan harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata ialah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman kapital dan keuangan, industri-industri krusial buat mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

Peraturan pemerintah memiliki peran nan sangat krusial terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya.