Reformasi Birokrasi - Masalah, Kelemahan, dan Implikasinya Bagi Global Usaha

Pengertian reformasi birokrasi bisa diturunkan berdasarkan kata pembentuknya. Reformasi birokrasi terdiri dari dua kata nan digabungkan, yakni "reformasi" dan "birokrasi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi ialah perubahan besar secara mendadak / drastis buat pemugaran baik itu politik, ekonomi, maupun sosial dalam suatu negara atau masyarakat.

Reformasi ekonomi berarti perubahan secara drastis tatanan ekonomi nan berlaku generik di masyarakat. Karena sifatnya nan drastis dan mendadak, resistensi tentu bukan barang unik di lingkungan masyarakat. Sementara itu, birokrasi secara bahasa ialah sistem pemerintahan nan dijalankan oleh pegawai pemerintah sebab telah berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan.Selain itu, birokrasi juga berarti cara bekerja atau susuan pekerjaan nan serba lamban, serta menurut tata anggaran eksklusif nan banyak liku-likunya. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa birokrasi berhubungan dengan aparatur negara nan menjadi abdi negara.

Birokrasi berarti segala sesuatu nan berhubungan dengan pemerintah. Oleh sebab itu, birokrasi berhubungan dengan global jasa. Jasa di sini berarti pelayanan terhadap konsumen. Konsumen para aparatur negara tersebut tentunya masyarakat. Oleh sebab itu, bila birokrasi bermasalah atau lama dalam pelayanan tentu saja “jasa” nan diberikan pelayan negara tersebut bermasalah.

Bila melihat dari bahasa, reformasi birokrasi ialah upaya nan dilakukan berupa perubahan mendasar/drastis/mendadak dalam rangka pemugaran pelayanan nan diberikan kepada masyarakat nan dilakukan oleh aparatur pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara buat mengubah keadaan pelayanan para aparatur negara kepada masyarakat.

Anda tentu pernah merasakan bukan bagaimana pelayanan para aparatur negara. Aparatur negara mau tak mau menjadi frontliner negara. Mereka mencerminkan eksistensi suatu negara. Mereka menggambarkan cuplikan konduite suatu negara. Semakin jelek pelayanan negara, maka gambaran pemerintah juga ikut tercoreng. Aparatur negara berada dibawah kontrol dan kendali pemerintah. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi berada di bawah kontrol pemerintah.Pemerintah bertanggung jawab terhadap aplikasi reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi bukan barang baru bagi pemerintah. Setiap pemerintahan berganti, reformasi birokrasi selalu menjadi isu hangat. Bagaimana tidak, kendala paling berat nan dirasakan oleh pengusaha ialah lambannya birokrasi. Setidaknya, biarpun dapat diusahakan secepat mungkin, birokrasi telah menjadi biaya terselubung bagi para pengusaha. Pengusaha harus merogoh koceknya dalam-dalam buat “mempercepat” pelayanan birokrasi nan semestinya sudah menjadi hak mereka.Reformasi birokrasi seolah menjadi slogan nan tidak pernah mati.

Lalu pertanyaannya, sudah berhasilkah reformasi birokrasi nan telah dan tengah dilakukan oleh pemerintah. Sebagai orang awam, tentu kita perlu melihat dari dua sisi kacamata. Kacamata sebagai seorang biasa ataupun kacamata sebagai seorang pengusaha.Sebagai seorang biasa, masyarakat masih bernada pesimis reformasi birokrasi menemui titik terang. Meskipun, di beberapa kementerian reformasi birokrasi gencar dilakukan. Contoh paling dapat diangkat ke permukaan adaah kementerian keuangan.

Bagaimana dengan kementerian lain? Bukan berarti menyampingkan kinerja kementerian lain, kementerian keuangan memang dirasa sangat berubah ketika dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati menjadi nahkoda nan tidak kenal lelah menggembar-gemborkan pemugaran kinerja kementerian nan menjadi tanggung jawabnya.

Kemajuan dan kemunduran kinerja ssuatu kementerian memang dapat menjadi parameter nan cukup seksama dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi. Keberhasilan birokrasi dapat dilihat dari beberapa parameter pada kementerian. Salah satu nan dapat dikemukakan ialah bagaimana pelayanan mereka terhadap masyarakat. Sudahkah kementerian (dinas-dinas di berbagai daerah) menjalankan fungsi sebagaimana fungsinya, yakni sebagai abdi negara.

Reformasi berkaitan erat dengan Good Governance . Tata kelola pemerintahan nan baik mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi. Taufik Effendi, MBA mengemukakan reformasi birokrasi khususnya di kementerian berhubungan dengan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya aparatur negara, ketatalaksanaan, akuntabilitas, supervisi publik, dan pelayanan publik.

Sebagai sebuah organisasi raksasa, sudah selayaknya kementerian mendapatkan evaluasi langsung dari masyarakat. Kementerian “diupah” langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Akuntabilitas dan keterbukaan pelayaan harus dikedepankan. Bila aspek akuntabilitas ini sukses ditingkatkan, dapat dikatakan reformasi birokrasi telah mencapai secercah harapan.

Taufik Effendi, MBA menambahkan penekanan reformasi birokrasi lebih pada perubahan kerangka berpikir berpikir dan budaya kerja aparatur negara. Akibat nan paling krusial dalam rangka reformasi birokrasi adala pemercepatan pembangunan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Dengan birokrasi nan lebih slim , penyelewengan dana pun diharapkan tak terlalu besar.

Salah satu penyebab mengapa penyelewengan dana masih sering terjadi sebab kurang kompak dan proses pengambilan keputusan nan rumit. Keadaan tersebut tentu saja memancing tindak pidana korupsi. Secara tak langsung, reformasi birokrasi dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi-potensi atau celah korupsi. Oleh sebab itu, program reformasi birokrasi perlu kita cermati, awasi, dan lakukan peningkatan.

Bila dianalogikan sebagai sebuah proses produksi, reformasi birokrasi setidaknya masih berada di luar batas normal. Artinya, improvement perlu dilakukan segera. Pada produksi biasanya sebuah proses unnormal akan didahului oleh gejala-gejala. Setidaknya, ada beberapa gejala nan dapat dimunculkan buat mengidentifikasi ketidakberesan pada reformasi birokrasi. Birokrasi mau tak mau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menilai kinerja birokrasi itu sendiri. Bila peniliaian atau kritik dari masyarakat tak diindahkan, maka tentunya ada nan tak beres dari proses reformasi birokrasi tersebut.

Seperti sebuah sinyal, kritik atau masukan dari masyarakat akan membangkitkan rasa ingin tahu pejabat berwenang, bagaimana atau pelayanan seperti apa sehingga masyarakat merasa perlu buat memberikan saran. Saran dan kritik masyarakat tersebut tentunya bertujuan akhir meningkatkan dan mengawal proses reformasi birokrasi itu sendiri.Dalam proses produksi, baku keluaran harus didefinisikan secara jelas. Kejelasan tersebut akan mempermudah para pelaksana (baca: karyawan shop floor ) buat melakukan proses produksi.

Analogi nan sama juga dapat diaplikasikan pada proses reformasi birokrasi. Kejelasan tujuan reformasi birokrasi akan memberikan citra secara jelas kepada para aparatur negara di taraf kedinasan di suatu daerah.Parameter-parameter capaian nan hendak diraih, tujuan akhir dan petunjuk-petunjuk dalam aplikasi reformasi birokrasi perlu disampaikan secara gamblang, tanpa kurang secuil pun. Hal ini perlu dilakukan buat menyeragamkan kerangka berpikir kerja seluruh komponen nan terlibat langsung.

Tentunya, pencapaian tersebut perlu dikawal dan di bawah komando langsung presiden selaku pemimpin paling tinggi suatu negara. Keinginan dan keseriusan pemerintah dalam mensukseskan program nan menjadi tanggung jawabnya tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat.Keseriusan dan adanya political will dari pemerintah nan berkuasa juga mendapat sorotan dari Taufik Effendi, MBA. Dia menambahkan political will pemerintah sangat krusial buat memberikan komunikasi positif pada setiap stakeholder nan berkepentingan terhadap kesuksesan reformasi birokrasi.

Perintah atau komando langsung dari pemerintah akan menyamaratakan visi, misi, dan tujuan nan hendak dicapai.Layaknya seperti sebuah kendaraan, reformasi birokrasi memerlukan “sopir” nan mumpuni buat mengendalikan bus perubahannya. Tentunya, di sepanjang jalan akan ditemui jalanan berkelok, rambu-rambu peringatan, atau kendaraan lain nan susul menyusul.

Berbagai kondisi tersebut harus dipikirakan secara matang sehingga sang “sopir” (pemerintah) mampu menarik konklusi dan memberikan keputusan secepat mungkin.Lalu, bagaimana akibat reformasi birokrasi bagi global usaha? Global usaha tentu sangat bergantung pada peraturan dan pelayanan para aparatur negara. Untuk mendirikan usaha, agar usaha mereka legal, mereka memerlukan izin-izin nan semuanya dikeluarkan oleh dinas-dinas pemerintah setempat. Bayangkan bila perizinan tersebut terlambat atau waktu pelayanan nan sangat lama, apa nan terjadi dengan usaha mereka?