Kenapa PNS Menjadi Pusat Perhatian?

"Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan sering melakukan tindak asusila. Parahnya informasiyang masuk ke tangan DPRD Provinsi Jateng ini menyebutkan bahwa aksi para PNS ini, seringnya dilakukan pada jam kerja dan mereka juga masuk ke hotel buat berselingkuh masih mengenakan seragam PNS." (okezone news).

"Puluhan PNS tampak berkeliaran dengan memakai seragam lengkap rona Hijau dan di lengan tampak lambang Pemko Binjai pada pukul 14.30 Wib. Para PNS tersebut terdapat di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Binjai, seperti Suzuya dan Binjai Super Mall. Berbagai macam kegiatan nan dilakukan oleh para PNS di pusat perbelanjaan ini, mulai dari berbel

Membaca dua warta tersebut niscaya terlintas dalam pikiran kita, "Ada apa dengan PNS kita?"

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, hingga 30 Juni 2010 total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat maupun daerah mencapai 4.732.472 orang atau sekitar 1,98 % dari jumlah penduduk Indonesia nan berjumlah kurang lebih 224 juta jiwa.

Jumlah sebesar itu bukanlah sedikit, sangat gemuk malah. Walaupun sebenarnya persentase tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga masih tergolong rata-rata, seperti Malaysia 2 %, Vietnam 2,9 %, Filipina 1,9 %, China 2,7 % dan Korsel 2 %. Namun tetap saja PNS disorot dengan berbagai alasan. Apa sajakah itu?

Sudah jadi misteri publik bahwa prosedur perekrutan PNS selama ini sangat sarat aroma KKN. Bagi sebagian orang Indonesia menjadi PNS ialah suatu asa besar, suatu dambaan dan suatu cita-cita. Tak mengherankan bila tingginya minat masyarakat buat menjadi PNS menyebabkan maraknya penipuan nan dilakukan oleh para calo PNS nan berkedok menolong dan membantu para calon korbannya agar dapat menjadi PNS asalkan membayar dengan tarif hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Walaupun begitu tetap saja banyak orang nan tetap mau "menghibahkan" uangnya kepada para calo PNS tersebut asalkan ada agunan diterima. Kalau sudah begitu tidak mengherankan kalau banyak terjadi korupsi pada birokrasi pemerintahan kita, sebab para PNS nan diterima dengan cara-cara seperti itu niscaya menginginkan uangnya kembali, bahkan kalau dapat dengan jumlah berlipat kali bila sudah diterima sebagai PNS nanti.

Jumlah PNS nan membengkak dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), pada tahun 2005 jumlah PNS di seluruh Indonesia masih 863 ribu buat pusat dan 2,79 juta buat daerah. Namun pada tahun 2010, jumlahnya membengkak menjadi 979 ribu di pusat dan 3,75 juta di daerah atau sebanding dengan pertumbuhan sebesar 34 %.

Meningkatnya jumlah PNS dalam kurun waktu nan begitu singkat, hanya sekitar 5 tahun membuat berat aturan di pusat maupun daerah (APBN dan APBD). Belum lagi banyak daerah baru hasil pemekaran nan kondisi keuangannya masih labil, sehingga buat membayar gaji PNS-nya saja tidak mampu. Bila trend kenaikan jumlah PNS ini terus dibiarkan, maka akan memengaruhi kondisi keuangan negara secara keseluruhan.

Buktinya pada 2005 pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar Rp.54,3 triliun buat membayar gaji PNS , maka pada tahu 2010 APBN harus membayar gaji PNS sebesar Rp. 147,9 triliun. Sedangkan di tahun 2012 ini pemerintah harus siap-siap merogoh uang sebesar Rp. 180,8 triliun, atau 21,61 persen dari alokasi APBN.

Bukan itu saja, pemerintah juga sampai harus berhutang pada PT Taspen (persero) buat membayar tunjangan pensiunan PNS, TNI, dan Polri hingga mencapai Rp8 triliun.

Kinerja PNS nan masih belum optimal merupakan salah satu alasan mengapa PNS cukup menajdi perhatian masyarakat sipil. Salah satu faktor nan membuat masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi PNS ialah image "santai" nan telah inheren selama ini. Banyak orang Indonesia nan mengharapkan kerja santai, jadi orang kantoran, dibayar mahal, naik gaji setiap tahun dan mendapat berbagai macam tunjangan.

Mentalitas kerja seperti inilah nan membuat kinerja PNS belum optimal. Tak mengherankan bila dalam berbagai kesempatan banyak PNS terjaring operasi penertiban, dari mulai belanja di mall saat jam kerja, hingga kepergok selingkuh dengan rekan kerja di hotel murahan. Salah satu penyebab mengapa hal itu dapat terjadi ialah postur birokrasi PNS nan bermasalah sebab komposisi dan distribusi pegawai tak proporsional serta penempatannya nan banyak tak sinkron dengan kompetensi.

Hasilnya, dari 4,58 juta PNS tersebut, lebih dari 60 persen atau sekitar 2,5 juta orang merupakan para administratur atau orang kantoran, dan hanya 2 juta PNS nan berada di jalur profesional. Jadilah sebagian besar PNS tersebut bagaikan robot bernyawa nan hanya menjalankan perintah sama, itu-itu saja, tanpa ada kreativitas dan penemuan dalam bekerja. Datang ke kantor saat menjelang waktu makan siang, pergi keluar dengan berbagai alasan, dan pulang sebelum waktu nan ditetapkan.

Ironisnya, bila ada PNS nan rajin bekerja, maka orang tersebut malah akan dieksploitasi oleh atasan mereka. Sebab kecenderungannya ialah atasan mereka akan lebih bahagia menyerahkan pekerjaan pada PNS nan rajin, walaupun orangnya sama, dia-dia juga. Hal tersebut terjadi sebab tak adanya sistem nan bisa memberikan hukuman kepada pegawai nan malas.

Bukan misteri lagi bila banyak terjadi pemborosan dalam birokrasi pemerintahan nan melibatkan PNS. Mulai dari biaya perjalanan dinas nan di mark up besar-besaran, pengaturan proyek di belakang layar, rekayasa tender bernilai milyaran, hingga munculnya kasus rekening siluman.

Fenomena Gayus Tambunan ialah contoh gamblangnya. Bagaimanan PNS kelas rendahan dapat menjadi milyarder dalam waktu singkat. Kasus Gayus tersebut ibarat gunung es, baru sedikit nan terngkap, sedangkan ratusan bahkan ribuan kasus lainnya masihi tersembunyi dengan rapi.

Sejak masa Presiden Soeharto dengan Golkar sebagai mesin politiknya berkuasa di negeri ini, politisasi PNS terus terjadi. Pada masa itu perekrutan massal nan dilakukan pemerintah bukan semata-mata buat meningkatkan produktivitas kerja, namun buat mendongkrak perolehan suara partai nan berkuasa yaitu Golkar.

Entah bagaimana caranya, tapi nan niscaya setiap pemilu para PNS tersebut hampir dapat dipastikan selalu mencoblos partai Golkar. Kondisi seperti itu masih sering ditemukan saat ini dengan bentuk dan cara nan berbeda. Dalam setiap momen pemilukada misalnya, birokrasi beserta seluruh punggawa PNS-nya selalu menjadi incaran buat mendulang suara.

Mereka digiring ke sana ke mari dengan diumbar berbagai macam janji oleh pihak nan terlibat dalam pemilihan itu. Walaupun sudah ada peraturan nan melarang keterlibatan PNS, namun tetap saja semua praktik politisasi itu terjadi dengan terang benderang dan kasat mata.

Dari berbagai alasan tersebut di atas, maka sungguh menyesakkan dada apabila pemerintah harus membayar mahal dengan membelanjakan banyak uang hanya demi kemalasan PNS bermental robot tersebut, di saat pada waktu bersamaan banyak rakyat nan harus berpuasa menahan lapar, ada nan bunuh diri sebab depresi tidak punya pekerjaan, anak sekolah nan harus menyabung nyawa bergelantungan di atas jembatan rubuh saat ke sekolah, risiko tewas saat belajar sebab gedung sekolah nan sudah mau ambruk, dan lain-lain.

Padahal uang nan dipakai buat membayar PNS tersebut berasal dari pajak nan dibebankan kepada rakyat. Menjadi suatu bentuk pengkhianatan pada nurani bila ada PNS nan masih terus memelihara kemalasan dan tingkah polah nan merugikan negara.
Masikah Anda berminat menjadi PNS?