Fungsi dan Tugas Pokok Departemen Sosial

Presiden, nyatanya, memang pemegang kekuasaan paling tinggi di negeri ini. Meskipun demikian, hal itu tak lantas membuat presiden menjadi seorang single fighter dalam menghadapai segala permasalahan nan terjadi di Indonesia. Presiden ialah juga manusia biasa. Ia memiliki keterbatasan. Keterbatasan nan dimiliki presiden dalam mengakomodasi semua aspirasi rakyatnya itulah nan menjadi tanggung jawab jajarannya.

Para menteri, lembaga-lembaga pemerintahan, serta instansi-instansi milik pemerintah ialah kepanjangan tangan dari presiden dan turut bertanggung jawab dalam melancarkan sistem pemerintahan. Berbagai permasalahan sering terjadi di negeri ini. Permasalahan sosial pun menjadi salah satu permasalahan nan cukup sensitif. Depsos pun kemudian menjadi instansi pemerintah nan bertanggung jawab secara sistem pemerintahan.

Departemen sosial nan kemudian kini berubah nama menjadi Kementerian Sosial ini memang menjadi “tersangka” dalam permasalahan sosial nan terjadi di negeri ini. Instansi tersebut menjadi kepanjangan tangan presiden dalam mengurusi berbagai macam persoalan sosial. Mereka bertanggung jawab serta memfasilitasi hal-hal nan berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Memiliki visi nan seperti itu tentu saja ialah hal nan wajar bagi departemen sosial. Mengingat landasan berdirinya departemen sosial sendiri ialah memang buat mengurusi berbagai permasalahan sosial. Sama halnya dengan visi-visi nan dimiliki oleh instansi pemerintahan lain, visi departemen sosial pun memerlukan upaya-upaya pencapaian.

Visi nan dimiliki oleh departemen sosial tersebut secara tak langsung ingin mengatakan pada masyarakat bahwa apapun nan dilakukan oleh depsos ialah buat kepentingan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan visinya, departemen sosial tentu saja memiliki target. Waktu lima tahun dirasa cukup buat mewujudkan masyarakat Indonesia nan sejahtera.

Kesejahteraan nan dimaksud oleh departemen sosial bukan berarti semua masyarakat Indonesia berubah menjadi kaya raya. Kesejahteraan nan dituju ialah terpenuhinya kebutuhan material, dan spiritual warga agar bisa hayati layak dan bisa mengembangkan diri di kehidupan sosialnya sehingga fungsi sosial sebagai masyarakat di lingkungan pun terpenuhi dengan baik.

Departemen sosial juga tetap menaruh perhatian nan besar terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Berdirinya berbagai forum sosial dan rumah singgah ialah bentuk nyata nan dapat diberikan oleh Departemen sosial. Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Ada visi tentu saja ada misi. Visi ialah tujuan akhir nan ingin dicapai dan misi ialah cara nan digunakan buat mencapai visi tersebut. Agar visi bisa tercapai dengan baik dan optimal, peran misi tak dapat dikesampingkan. Ibarat ingin naik kelantai dua, misi ialah tangga. Tangga tersebut harus kokoh agar ketika dinaiki tak jatuh agar Anda juga cepat sampai ke lantai dua.

Perumpamaan seperti itu rasanya sudah cukup jelas buat menggambarkan betapa pentingnya misi dalam setiap kegiatan atau organisasi. Untuk mencapai visi dengan baik, biasanya misi nan dimiliki pun lebih dari satu. Misi-misi nan dimiliki depsos ialah sebagai berikut.

1. Mempermudah akses masyarakat buat mendapatkan konservasi sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan agunan kesejahteraan sosial.

1. Meningkatkan konservasi dan agunan sosial bagi masyarakat.

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan konservasi sosial dalam bentuk donasi sosial, rehabilitasi, pemberdayaan serta penanggulangan kemiskinan.

1. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial buat menjamin keikutsertaan masyarakat dalam penyelanggaraan upaya-upaya sosial.

1. Membentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam masyarakat menjadi lebih transparan dan penuh perhitungan.

Depsos atau kementrian sosial memiliki fungsi dan tugas pokok nan erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Fungsi dari dinas sosial ialah buat merumuskan dan merencanakan kebijaksanaan secara teknis di bidang kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Perumusan dan perencanaan tersebut haruslah sinkron dengan kebijakan nan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni gubernur daerah.

Selain merumuskan dan merencanakan kebijaksanaan secara teknis, fungsi departemen sosial juga ialah buat menyusun program kerja departemen sosial, menyelenggarakan berbagai kegiatan nan sinkron dengan visi dan misi departemen sosial, serta melaksanakan pelayanan administrasi dan berbagai hal nan bermanfaat buat kesejahteraan sosial masyarakat.

Sementara itu, tugas pokok nan wajib dipenuhi oleh departemen sosial ialah dengan melaksanakan tugas generik pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, sinkron dengan kebijakan nan dikeluarkan oleh perundang-undangan nan berlaku.

Sama seperti organisasi pada umumnya, departemen sosial juga memiliki susunan organisasi nan masing-masing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ialah susunan organisasi dalam departemen sosial tersebut.

1. Sekertariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
3. Direktorat Jenderal Konservasi dan Agunan Sosial
4. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Inspektorat Jenderal
6. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
7. Staf Pakar Bidang Swatantra Daerah
8. Staf Pakar Bidang Interaksi Antar Lembaga
9. Staf Pakar Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
10. Staf Pakar Bidang Akibat Sosial
11. Staf Pakar Bidang Integrasi Sosial
12. Staf Pakar Bidang Penyuluhan Sosial
13. Pusat Kajian Hukum

Salah satu bentuk rancangan nan masuk ke dalam taktik aplikasi praktik kesejahteraan sosial departemen sosial ialah pembangunan. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan nan berpotensi memberikan banyak kegunaan terhadap kebutuhan manusia ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Pembangunan nan dimaksud di sini ialah pembangunan kesejahteraan sosial nan berpengaruh pula terhadap pembangunan nasional. Hal tersebut tentu saja berpengaruh juga terhadap kualitas hayati masyarakat sosial di negara Indonesia. Berbagai permasalahan sosial nan terjadi di negara Indonesia harus secepatnya ditangani apabila Indonesia ingin menjadi negara maju nan siap bersaing secara dunia di dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakatnya.

Berbagai permasalahan sosial tersebut meliputi banyak hal, mulai dari konflik individu, konflik ekonomi, hingga konflik budaya nan di dalamnya terdapat bermacam aksi kekerasan, kemiskinan, kekuasaan, hingga sederet tindakan manusia dalam mencapai keinginan dan kebutuhan mereka akan kehidupan nan layak.

Oleh karena itu, dibutuhkan taktik perencanaan nan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di negara Indonesia. Kontribusi nan dapat diberikan kepada masyarakat ialah dengan mengadakan berbagai penyuluhan sosial secara berkala, serta memberikan donasi berupa materi terhadap masyarakat miskin dan kurang sejahtera.

Dengan demikian, pemerintah mampu memperluas cakrawala masyarakat Indonesia buat aktif dalam menyumbangkan ide dan majemuk aspirasi mereka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial di negara ini. Dengan melakukan berbagai kegiatan sosial pun, masyarakat akan mampu menilai sejauh mana pemerintah nan diwakili oleh departemen sosial melakukan upaya buat dapat menjadikan negara Indonesia sebagai negara berkembang nan siap bersaing dan melangkah menjadi negara maju di global global.

Contoh lain buat dapat menjalankan planning strategis ini ialah memberi donasi secara materi dengan menyediakan layanan simpan pinjam bagi para pebisnis nan membuka usaha mikro maupun makro. Kegiatan nan berimplikasi terhadap kondisi ekonomi ini tentu saja merupakan hal nan baik bagi masyarakat. Namun, sebagai departemen sosial nan bertugas pokok di bidang kesejahteraan sosial, tetap saja sasaran kesejahteraan secara sosial nan harus diperhatikan lebih saksama dibandingkan target figuran lainnya.