Sejarah Politik di Indonesia

Perjalanan sejarah politik di Indonesia dapat ditinjau dari proses nan terjadi secara terus menerus. Namun jika ingin diuraikan lebih lengkap tak hanya cukup melihat sejarah bangsa ini saja tapi juga hal-hal nan berkaitan dengan politik itu sendiri. Sebab cara kerja sistem politik sifatnya terbuka dan selalu dikelilingi tersebut nan terus punya tekanan serta tantangan.

Bukan itu saja, pengamatan politik juga bisa dilakukan melalui tinjauan lain nan berhubungan dengan sistem partai atau pendekatan secara tradisional serta pengamatan sejarah dalam bentuk lain misalnya penggambaran sekilas. Pendekatan tradisional tersebut menggunakan suatu sistem nan dinamakan integratif.

Perlu diketahui juga apabila cara kerja sistem politik nan baik itu harus punya kapabilitas. Yang dimaksud dengan kapabilitas yaitu kemampuan buat menyelesaikan masalah tantangan maupun fakta dan fenomena lain nan harus dihadapi. Pada jaman klasik dulu, tokoh filsafat seperti Plato dan Aristoteles menyatakan jika hasil kerja atau prestasi nan dihasilkan oleh politik dapat dilihat dari sisi moral.

Teori ini terus dipraktikan oleh para politikus liberal pada abad XVII dan XIX. Namun pada saat ini telah terjadi perubahan pandangan tentang cara kerja sistem politik. Kebanyakan masyarakat melihat jika hasil kerja politik bisa dilihat dari besarnya pengaruh politik tersebut di lingkungan dan masyarakat setempat serta lingkungan lain nan berada di luar serta lingkungan dunia atau internasional.

Perubahan opini ini ikut memunculkan perubahan lain dalam cara kerja sistem politik. Terutama sekali dari para pelaku nan terjun di global politik beserta infrastrukturnya dan bidang lain nan saling berkaitan. Perubahan tersebut tak terjadi pada inputnya saja namun juga pada outputnya.

Hal-hal nan bisa memberi pengaruh pada hasil kerja sistem poltik maupun prestasinya antara lain adalah:

1. Sumber daya alam atau SDA serta sumber daya manusia atau SDM nan dinamakan dengan kapabilitas ekstratif. Sumber daya alam atau SDA ini dipakai hingga taraf maksimal oleh penguasa atau pemerintah. Misalnya sumber daya energi seperti minyak, gas, pertambangan dan lainnya.Potensi sumber daya alam ini selanjutnya ditawarkan pada pihak lain yaitu penanam modal. Dari sini kemudian pemerintah mendapatkan pemasukan melalui pajak serta bagi hasil. Lalu dana nan terkumpul tersebut digunakan buat menjalankan proses kehidupan bernegara.

1. Kemudian sumber daya alam atau SDA nan tersedia serta dimiliki masyarakat dan negara diolah dengan baik sehingga dapat disebarkan dengan merata. Contoh paling sederhana ialah beberapa jenis sembako nan hanya dapat dihasilkan di daerah eksklusif tapi didistribusikan ke daerah lain nan tak mampu memproduksi. Hal nan sama juga dilakukan pada penerimaan pajak nan diterima pemerintah pusat lalu didistribusikan pada pemerintah daerah. Sistem ini dinamakan dengan kapabilitas distrubutif.

1. Sedangkan kapabilitas regulatif atau pengaturan, berhubungan dengan supervisi terhadap tingkah laku baik secara kelompok atau individu. Supervisi ini dilakukan melalui aturan-aturan nan sudah dijadikan sebagai kesepakatan nan dinamakan dengan regulasi. Regulasi ini kadangkala menimbulkan disparitas pendapat nan membuat masyarakat merasa kurang begitu bebas atau terkekang.

1. Kapabilitas simbolik, ialah kemampuan nan dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan proses ciptaan nan dikerjakan dengan selektif. Tujuannya yaitu buat menciptakan kebijakan dan keputusan nan dapat diterima oleh masyarakat. Jika kebijakan dan keputusan nan dibuat ini bisa diterima masyarakat dengan baik, maka hal ini mengandung arti apabila kapabilitas simbolik dalam konsep cara kerja sistem politik berjalan dengan baik.

1. Di setiap proses politik selalu terdapat interaksi erat antara input maupun output. Arti dari output ialah evaluasi seberapa jauh kebijakan dan keputusan nan dibuat pemerintah bisa membuat masyarakat mau berpartisipasi dalam menjalani kebijakan pemerintah. Partisipasi inilah nan dinamakan input. Jika input dan output dapat berjalan beriringan, maka dinamakan kapabilitas responsif nan baik.

1. Terakhir yaitu kapabilitas baik dalam negeri serta luar negeri atau internasional. Seperti nan diketahui, negara tak dapat menjalani kehidupannya secara sendirian saja apalagi pada jaman nan semakin modern ini. Misalnya dalam perdagangan ekspor dan impor, semuanya saling bergantung antara negara nan satu dengan nan lain.

Dilihat dari cara kerja sistem politik nan ada, perjalanan sejarah politik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

Pada masa ini cara kerja sistem politik dari masyarakat tak bisa tersalurkan dengan baik dan pemeliharaan terhadap sistem hanya didasarkan atas kepentingan penguasa dalam hal ini ialah raja. Sedangkan kapabilitas sumber daya alamnya berlimpah, tapi pendistribusiannya kurang merata.

Sumber kekuasaan ada di tangan raja beserta keluarganya, sehingga taraf partisipasi rakyat dalam membangun negara tergolong rendah. Selain itu aparat nan bekerja tak didasarkan atas darma pada rakyat tapi ditujukan pada raja. Bentuk pemerintahanya sendiri ialah kerajaan.

Kondisi dan cara kerja sistem politik pada masa penjajahan hampir sama dengan era kerajaan bahkan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia justru makin sering terjadi. Kekayaan dan sumber daya alam tak dapat dinikmati oleh rakyat dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah penjajah.

Hal ini mengakibatkan interaksi pemerintah dan masyarakat tak dapat terjalin dengan baik. Pusat kekuasaan berada di tangan penjajah dan kaum bangsawan atau elit politikyang bisa diperalat oleh kolonial. Selain itu aparat nan bekerja pengabdiannya ditujukan kepada pihak penjajah. Sehingga kondisi politik tak stabil dan sering terjadi pemberontakan.

Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami era demokrasi liberal nan dapat ditandai dengan cara kerja sistem politik nan dikendalikan orang sipil. Selain itu, apabila ada tuntutan dapat tersalurkan dengan baik serta taraf konservasi HAM nan tinggi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik sangat tinggi, namun sayangnya hal ini justru sering memunculkan perpecahan antar elemen. Kondisi itu dikarenakan aparat nan bekerja loyalitasnya tak ditujukan pada rakyat atau negara melainkan kepada partai atau golongan.

Masa era ini pemeliharaan terhadap HAM mengalami penurunan dan berada di taraf nan rendah. Meski demikian penyaluran pada tuntutan juga tinggi, hanya saja tak dapat berjalan dengan baik. Kekuasaan hanya berpusat di pemerintah saja dan pastisipasi rakyat dibatasi.

Gaya pemerintahan cuma mengandalkan satu sosok saja nan dianggap mempunyai kharisma tinggi. Pada era ini militer bisa terlibat dalam sistem pemerintahan secara langsung. Aparat nan bekerja loyalitasnya ditujukan pada negara dan memunculkan stabilitas nan lebih baik.

Pada awalnya saat memasuki cara kerja sistem politik pada era ini, tuntutan dapat tersalurkan dengan baik namun dalam perkembangannya mengalami kebuntuan. Meski ada konservasi HAM, tapi pada sisi nan lain juga sering terjadi pelanggaran HAM.

Demikian pula dengan taraf partispasi warga dapat berjalan dengan baik tapi lama kelamaan jadi sangat terbatas. Meskipun stabilitas sangat terjamin namun banyak warga nan merasa kurang nyaman sebab kebebasannya juga dibatasi.

Cara kerja sistem politik di era reformasi mengalami perkembangan nan sangat baik. Salah satu contohnya taraf konservasi HAM makin tinggi dan penyaluran dapat terpenuhi.Cara pemerintahan berdasar pada swatantra serta didasarkan atas konsep atas bawah dan sebaliknya.

Gaya politiknya yaitu pragmatis dan taraf partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Hanya saja kadangkala muncul gangguan stabilitas meski masih dapat diatasi. Selain itu, keterlibatan militer dalam sistem pemerintahan dibatasi. cara kerja sistem politik, tradisional, Aristoteles, global politik, sumber daya manusia, sembako, masyarakat, pemerintah, raja, demokrasi liberal, militer, demokrasi, reformasi.

Mengikuti sejarah dan cara kerja sistem politik di Indonesia sebaiknya tak hanya berdasarkan pada perkembangan sejarahnya saja, namun juga beberapa hal nan punya interaksi erat dengan kehidupan politik itu sendiri. Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya tersebut, sistem politik nan ada di Indonesia dapat terbagi dalam beberapa periode atau masa.