Dominasi peran partai politik di Indonesia

Di Indonesia, peran partai politik sangat dominan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa pucuk pimpinan partai politik nan saat ini telah menjadi pejabat teras di Indonesia. Partai politik di Indonesia merupakan tulang punggung demokrasi. Pembagian kursi pemerintahan, kursi menteri, gubernur, bupati, dan pejabat lainnya, merupakan hasil konsolidasi peran partai politik nan sedang berkuasa saat ini.

Melihat begitu besarnya peran partai politik di sistem perpolitikan Indonesia, sangat dibutuhkan anggaran undang-undang. Undang-undang itu minimal harus mengatur peran partai politik dalam perpolitikan Indonesia dan jumlah partai politik. Mengingat tujuan akhir sebagian partai politik ialah memegang tampuk kekuasaan walaupun tak semua partai politik secara membabi buta hanya mengejar pucuk pimpinan.

Namun demikian goal primer partai politik ialah menguasai pemerintah secara dominasi. Dengan menjadi pemegang suara terbanyak dalam parlemen, dipastikan agenda partai nan telah disusun mudah buat dilaksanakan. Yang patut diingat ialah agenda primer partai ialah melaksanakan program pembangunan nasional agar drajat masyarakat menjadi makmur.

Partai politik seharusnya mempunyai tujuan mulia dalam pembentukannya. Partai politik tersebut ingin membenahi akhlak para pemimpin bangsa ini serta menjauhkan semua pejabat dari korupsi sehingga selalu higienis dan adil diiringi kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia. Nah, partai politik seperti itu nan harus mendapat dukungan masyarakat.
Peran partai politik sebaiknya terus diarahkan ke arah pendidikan berdemokrasi sehat dan profesional. Jangan sampai partai politik hanya merupakan sekumpulan orang nan mempunyai tujuan tak jelas. Jangan sampai partai politik jauh dari masyarakat. Partai politik ialah keran aspirasi rakyat. Adanya partai politik nan tak mampu menjembatani aspirasi rakyat merupakan bukti melencengnya tujuan dan peranan pembentukan partai politik.

Peran partai politik dalam mengambil kebijakan pemerintah sungguh sangat dominan. Dalam perpolitikan Indonesia, buat mengambil keputusan kebijakan, pemerintah harus melalui prosedur persetujuan parleman (DPR) nan berisi partai politik. Masyarakat mesti jeli dan kritis terhadap prosedur ini karena sarat dengan kepentingan-kepentingan politis dan kepentingan golongan. Masyarakat mesti mengawal dengan intensif.

Masyarakat telah banyak belajar mengenai kasus Bank Century. Dapat dilihat dari kasus itu, peran partai politik dalam memutuskan perkara cenderung semaunya sendiri, nan krusial partainya tak terlibat, nan krusial kadernya aman. Ini sungguh mencoreng global perpolitikan Indonesia sehingga sampai saat ini kasus Bank Century tak pernah ada solusi dan penyelesaiannya.

Walau pun partai politik boleh mencari massa sebanyak mungkin. Hingga menjadi partai berkuasa atau mayoritas tunggal di negara ini. Dalam persaingan mencari massa terkadang kerap terjadi bentrokan antara parpol dengan parpol lainnya. Atau bahkan di internal partai sekalipun tidak lepas dari konflik kepentingan antara anggota. Itulah dinamika kehidupan berdemokrasi di negari ini.

Terkadang parpol atau lebih tepatnya ketua parpol menjadi master mind dalam percaturan pemilihan kepala daerah maupun menteri. Sehingga ketika menambil kebijakan terkadang bias bahkan cenderung hanya mementingkan keperluan partainya saja. Lihat saja menteri nan hadir dari partai politik, kinerjanya masih belum optimal. Bagaimana tidak? Konsentrasi mereka terbagi dua antara kabinet dan urusan partai. Bahkan tidak hanya menteri, presiden RI sekarang pun sekarang masih mengurusi partai, dia memegang tampuk pimpinan teras sebagai ketua dewan penasehat partai.
Berikut ini kekewatiran nan bakal terjadi terjadi, malah ada nan sudah kejadian, dikarenakan penguasaan partai dalam kepemerintahan nasional.

1. Kepala daerah tunduk pada ketua parpol

Sistim pemilihan kepala daerah sekarang ini modelnya kandidat harus memiliki kendaraan partai politik nan mau mengusung dia menjadi calon kepala daerah di pilkada. Pada wilayah ini niscaya ada kerjasama kontrak politik antara kandidat dan partai politik pengusungnya.

Ketika kandadat kepala daerah menang dalam pilkada, tentu agenda tahun pertama bagaimana dia harus mewujudkan janjinya dengan partai politik nan mengusungnya. Malah sekarang trend kepala daerah lebih tunduk terhadap ketua partainya dari pada tunduk kepada gubernur maupun menteri dalam negeri. Tak sedikit kepala daerah nan membantah perintah gubernur dan menteri dalam negeri. Misalnya ketika ada kedap koordinasi dengan gubernur atau mendagri, nan datang bukannya kepala daerah melainkan utusannya.

Trend pembangkangan ini, merupakan ekses dari politik instant dari anggota parpol dan kepala daerah kebanyakan hadir dari orang memiliki kapital dan ambisi. Di lain pihak pengetahuan tentang kepemerintahan tidak dia pelajari, akhirnya etika dalam urusan pemerintahan dilanggarnya.

• Anti kritik.
Ekses negative berikutnya ialah partai politik nan berkuasa maupun nan menjadi oposisi cenderung anti terhadap kritikan dari internal partai maupun pihak luar. Setiap kritik dibalas dengan pernyataan nan bertentangan. Padahal kritik dari luar bermanfaat memperbaiki kekurangannya. Partai nan begini ini ketika mereka berkuasa sifatnya menjurus ke rezim.

1. Tak tulus membantu rakyat

Kinerja partai itu lebih bersifat jangka pendek. Mereka bekerja giat saat ada moment - moment khusus. Misalnya ketika mendekat musim pemilihan umum, banyak anggota partai politik giat mendekati rakyat. Terutama mereka nan akan maju menjadi calon legislatif, keliling dari kampung ke kampung, tiba-tiba rajin memberi sumbangan. Sang calon legislative berharap agar masyarakat mau memilihnya.

Demikian juga saat suatu daerah ada bala alam melanda, berbondong-bondong mereka memberi donasi dengan segala atribut partai dipasang di lokasi bencana. Seakan-akan loka bala itu lokasi kampanye dari berbagai macam partai, tumpah ruah. Kesannya parpol -parpol ini saat tidak tulus saat membantu korban bencana. Jika sahih dia membantu saudara-saudaranya nan kena bencana, mestinya anggota parpol meninggalkan semua atribut parpolnya. Urusan humanisme janganlah dikaitkan dengan agenda politik sesaat.

1. Disharmonis dengan parpol lain.

Dinamika demokrasi Indonesia sekarang ini lebih dinamis, setiap masyarakat bebas memilih partai politik atau dapat juga membuat partai politik sendiri sinkron dengan visinya masing-masing. Namun efeknya banyak juga anggota parpol nan meloncat atau pindah ke partai lain, lantaran sudah tidak sejalan dalam misi dan visi dengan partai lamanya.
Fenomena seperti ini kerap terjadi ketika menjalang akhir masa tugasnya sebagai anggota DPR. Mereka mulai mencari parpol lain nan mau menerimanya. Misalnya si A nan tadinya mewakili partai B sekarang pindah menjadi anggota legislative mewakili partai C .

1. Korupsi berjamaah

Kerap terdengar ada kasus korupsi nan tersangkanya anggota DPR RI maupun DPRD, hebatnya pelakunya tidak hanya satu dua orang, melainkan lebih dari sepuluh orang. Itulah salah satu dampak lemahnya supervisi internal parpol. Kalau melihat kenyataan korupsi berjamaah di kalangan DPR, justru mengakibatkan kepercayaan konstituennya semakin hilang. Alih-alih elektabilitasnya naik, malah angka golput bertambah banyak.

Perkembangan jumlah partai politik sine qua non anggaran tegas. Masyarakat jangan dibingungkan oleh jumlah partai politik nan banyak. Undang-undang sebaiknya segera membatasi jumlah partai politik saat ini. Ada isu bahwa partai politik hanya dipakai sekelompok orang buat mendapat dana dari pemerintah. Sementara itu, aktivitas partai politik tak kembali kepada rakyat. Pemerintah dituntut selalu melakukan audit tentang keberadaan partai politik seperti ini.

Di sisi lain, dengan banyaknya partai politik, aspirasi rakyat menjadi semakin tersampaikan. Ini wajib didukung oleh konstituennya. Di zaman Orde Baru, peran parta politik hampir tak ada. Saat itu, semua anggota partai politik merupakan bentukan pemerintah Orde Baru. Alhasil, selama puluhan tahun, rakyat Indonesia mempunyai presiden nan itu-itu saja.

Saat ini, nan terpenting ialah masyarakat dapat mendewasakan partai politik nan benar-benar berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Gunakan alam demokrasi ini dengan profesional, bukan dengan tawuran dan perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat semata.

Demikianlah sekilas citra sederhannya campur tangan partai politik dalam sendi kepemerintahan di republik ini. Semoga bermanfaat.