Permasalahan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu hal krusial bagi pembangunan. Seperti kita ketahui bersama. Secara generik pajak ialah semacam iuran bersifat wajib nan besaran dan ketentuannya ditetapkan oleh negara. Pajak merupakan pengalihan sumber ekonomi dari sektor partikelir atau pribadi ke negara atau sektor publik.

Dalam memungut pajak, tentu saja pemerintah tak sewenang-wenang mengambil pajak dari masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang nan pembahasannya dilakukan bersama DPR. Jadi, adanya pungutan pajak telah disepakati dan disahkan bersama dengan DPR.

Pajak terbagi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak pemerintah pusat merupakan jenis pajak yangditarik melalui kantor pelayanan pajak di masing-masing wilayah.

1. Pajak daerah merupakan jenis pajak daerah ditarik oleh pemerintah daerah nan biasanya pembayarannya biasanya melalui kantor samsat.

Sementara itu, menurut UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah pun dibagi lagi mejadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota.

Ada beberapa contoh-contoh pajak daerah nan berhak ditarik dan dikelola oleh pemerintah provinsi, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Rokok. Rokok merupakan salah satu industri besar di negeri ini, maka rokok juga dikenakan pajak.

1. Pajak Kendaraan Bermotor.Pajak ini dipungut dari mereka nan memiliki kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil.

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ketika Anda membeli sepeda motor atau mobil, kemudian melakukan balik nama kendaraan tersebut, Anda akan membayar pajak nan dipungut. Pajak itu akan masuk ke kas pemerintah provinsi.

1. Pajak Air Permukaan.

Selain itu, ada juga jenis-jenis pajak daerah nan berhak ditarik oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Restoran. Jika Anda makan di restoran-restoran eksklusif (biasanya restoran nan cukup mahal) maka biasanya di daftar harga nan terdapat di menu terdapat informasi nan menyatakan bahwa harga nan tertulis di daftar menu tersebut belum termasuk pajak. Jadi ketika Anda membayar, biasanya Anda akan mendapat tambahan tagihan 10% dari jumlah holistik tagihan Anda.
2. Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan pajak nan dipungut dari retribusi perparkiran di tempat-tempat tertentu.

1. Pajak Penerangan Jalan. Pajak nan diambil sebagai imbal balik jasa penerangan jalan.

1. Pajak Reklame. Pajak ini dipungut dari banner iklan nan dipasang di jalan-jalan umum.
2. Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah nan dipungut dari tempat-tempat hiburan, seperti diskotik, club malam, dan sebagainya.

1. Pajak Air Tanah.

1. Pajak Hotel merupakan jenis pajak nan diambil dari usaha perhotelan.

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1. Pajak Sarang Burung Walet. Usaha sarang burung walet biasanya mendatangkan laba besar. Untuk itu, juga menjadi bagian dari objek pajak.

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak ini dikenakan bagi Anda nan memiliki tanah atau bangunan.

Sebagaimana kita ketahui, pajak sangat krusial perannya di dalam pembangunan. Banyak hal nan dapat dibiayai pajak sperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, agunan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Donasi Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara nan akan digunakan buat kapital pembangunan. Oleh sebab itu, pajak daerah memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya ialah sebagai bagian dari Pendapatan Orisinil Daerah (PAD). Pendapatan Orisinil Daerah ini dapat digunakan buat pembangunan, juga aturan rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya.

Hal nan perlu dicermati ialah suatu aturan pemerintahan daerah dianggap sehat jika aturan buat pembangunan lebih tinggi daripada aturan rutin (gaji pegawai). Setiap pemerintah daerah tentu berharap dapat meningkatkan Pendapatan Orisinil Daerah (PAD) nya. Salah satu sektor nan dapat diharapkan buat meningkatkan PAD ini ialah melalui pajak daerah.

Fungsi lain dari pajak daerah ialah buat ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam kapital maka dapat diberikan keringanan pajak buat sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

Selain itu, pajak daerah juga dapat digunakan buat kegiatan sosial dan insidental, seperti pendidikan buat anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya.Pada akhirnya, pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah sebab penyaluran pajak nan baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan.

Selain berbagai kegunaan pajak daerah nan telah disebutkan di atas, pajak daerah juga memiliki beberapa permasalahan nan harus segera diatasi. Beberapa permasalahan pajak tersebut, antara lain sebagai berikut.

Di beberapa daerah, masih terdapat banyak potensi pajak nan belum tergali. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh belum efektifnya pemerintah daerah di dalam penarikan pajak. Solusinya dapat dimulai dari pendataan kembali berbagai objek pajak nan ada di daerah. Selain itu, diperlukan pencerahan dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak buat keperluan pembangunan sehingga ekonomi dapat lebih merata.

Permasalahan krusial lain nan juga berkaitan dengan pajak daerah ini ialah sisi penyaluran dari pajak itu sendiri. Seperti telah diungkapkan di atas, tujuan pajak (termasuk pajak daerah) ialah buat keperluan pembangunan. Namun, di beberapa daerah masih didapati pajak itu lebih banyak digunakan buat keperluan biaya rutin seperti gaji dan fasilitas pegawai, dan sebagaonya.

Tentu saja hal ini tak diharapkan sebab pajak seharusnya lebih banyak digunakan buat pembangunan infrastruktur dan elemen-elemen krusial nan langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti wahana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya) pendidikan (pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah), dan hal-hal lain nan langsung menyentuh masyarakat.

Permasalahan lain nan berkaitan dengan pajak daerah ialah masih rendahnya pencerahan masyarakat dalam membayar pajak. Banyak faktor nan menyebabkan hal ini. Permasalahan tersebut, antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah.Selain itu, juga belum optimalnya penyaluran pajak sehingga masyarakat kurang dapat merasakan kegunaan pajak bagi mereka.

Persoalan ini juga dapat timbul sebab masyarakat tak setuju dengan pengenaan pajak buat bagian tertentu. Misalnya, di Jakarta ada planning buat mengenakan pajak bagi warteg maupun warung nasi padang nan beromset 200 juta per tahun (sekitar 560 ribu per hari). Hal ini sempat menghadapi tentangan dari beberapa pihak. Begitu juga planning pengenaan pajak bagi kamar kos-kosan di beberapa daerah, juga mendapat penentangan.

Untuk itu, diperlukan komunikasi nan lebih intensif antara pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan dan penentu (serta penarik) pajak dengan masyarakat daerah sebagai wajib pajak. Bagaimana pun juga, pajak (termasuk pajak daerah) memang sangat vital perannya dalam pembangunan.

Untuk itu, semua pihak harus berupaya agar kebijakan dan pembayaran pajak dapat dipadukan dan ditingkatkan lagi sehingga pajak daerah dapat memberi kontribusi nan lebih signifikan bagi pembangunan nan pada akhirnya akan memberi pemerataan kepada seluruh masyarakat nan ada di daerah.