Masalah Dasar

Kata metodologi berasal dari method dan –logy. Method berakar pada meta- dan hodos (jalan, cara). Dalam susunan kumpulan karangan Aristoteles (384-322), metafisika di loka sesudah (after, beyond) Fisika, dan isinya mengandung hal-hal nan menyangkut hakikat global fisik nan belum atau mustahil bisa diketahui.

Jadi metode bisa diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) nan harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik nan lalu, kini, maupun nan akan datang: nan bisa terjadi dan nan akan terjadi.

Hodos itu bermacam-macam, persis seperti kunci atau alat: setiap barang (baca: masalah), nan hendak dibuka (baca: dipecahkan, diterangkan), mempunyai kunci sendiri. Busi mobil misalnya hanya bisa dibuka dengan kunci busi, tak dapat dengan kunci pintu. Penggunaan metode nan bermacam-macam itu menjadi target kajian ilmiah.

Metodologi ialah sebuah hasil pengkajian pada baraneka metode nan dijadikan bahan pembentukan seperangkat ilmu pengetahuan tentang metode. Selanjutnya, kita dihadapkan pada masalah metodologi. Metodologi ialah suatu informasi nan mengandung pertanyaan nan belum tuntas terjawab atau ketidakjelasan pada sendi-sendi lainnya.

Metodologi ilmu dilihat dari sudut fungsinya. Setiap disiplin ilmu mempunyai metodologi sejarah, metodologi politik, metodologi antropologi, metodologi ilmu pemerintahan (MIP), dan sebagainya.
Selanjutnya, metodologi ilmu pada fenomena formalnya selalu inheren dengan definisi ilmu bersangkutan nan secara substantif dapat ditelisik dari masalah aksioma, dari asumsi dasar, masalah pendekatan, model analisis, dan konstruksi pengalaman serta masalah konsep.

Konstruk konsep disebut teori, mulai dari nan sederhana sampai pada integral nan digunakan dalam suatu ilmu buat menjalankan fungsinya. Di antara unsur-unsur di atas, konsep (satuan pengetahuan)lah nan berperan paling besar sebab konsep sekaligus merangkap sebagai kamera nan berfungsi merekam pengalaman.

Analisis diperlukan buat mengidentifikasi dan mengklarifikasi perbedaan, persamaan dan interaksi sekecil apa pun nan terdapat antarkonsep, sedangkan konstruk diperlukan buat membentuk disiplin dan atau sistem ilmu nan bersangkutan.

Pembahasan tentang metodologi ilmu pemerintahan, hakikatnya, didasari oleh masalah-masalah konsep dasar tentang manusia.

1. Manusia Adalah Makhluk

Asas ini didasari pada rekanan Tuhan sebagai Khalik atau Sang Pencipta dengan manusia sebagai makhluknya. Pada interaksi ini, manusia dianugerahi nilai-nilai luhur, semua kepercayaan dasar bersifat universal.

2. Manusia Adalah Penduduk Bumi

Terkait peran pemerintah dalam konsep ini, terasa dan konkret di bidang kependudukan. Misalnya, pendataan penduduk nan selanjutnya diberi tanda pengenal atau KTP selalu berkembang dalam hal prosesnnya.

3. Manusia Adalah Warga Masyarakat

Inilah konsep tradisional dalam ilmu pemerintahan. Tentunya, lewat kajian sosiologi pemerintahan dasar nan diletakkan Robert Mc Iver, menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, ia hayati bermasyarakat. Maka, perlu adanya pengaturan dalam bermasyarakat, yakni pemerintahan.

Sebagaimana diketahui bahwa metodologi ilmu pemerintahan pun pada praktiknya bergerak atau mengkaji ke ranah luar dan ke ranah dalam ilmu pemerintahan itu sendiri. Jika dipersoalkan fungsinya, ilmu pemerintahan ke dalam berguna buat menguji, mengoreksi, dan mengembangkan disiplin ilmu pemerintahan itu sendiri agar kian paripurna dan sinkron tuntutan zaman.

Sementara itu, fungsi ilmu pemerintahan nan mengarah ke ranah luar, yakni sebuah kegiatan dalam rangka mengidentifikasi, merekam atau menggambarkan, menerangkan hubungan, menguji pengetahuan lain. Bahkan, meluas pada masalah meramalkan apa nan akan dan bisa terjadi dalam masyarakat atau negara di masa mendatang.

Metodologi ilmu pemerintahan nan bergerak ke luar dan ke dalam. Sasarannya adalah: (1) bangsa dan negara; (2) rakyat dan pemerintah; (3) interaksi kerakyatan; (4) daerah; (5) lmu pemerintahan itu sendiri.

Hubungan antara pemerintahan dengan nan diperintah memuat kegiatan nan disebut pemerintah, sedang peristiwanya disebut peristiwa pemerintahan atau gejala pemerintahan.

Sedang perkembangan paradigmatik Ilmu Pemerintahan melalui beberapa tahap, di antaranya:

1. Tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu nan ada pada masa itu, sehingga pada termin ini, gejala pemerintahan dipelajari sebagai bagian disiplin ilmu nan bersangkutan
2. Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan nan ada sehingga terbentuklah spesialisasi didiplin ilmu nan bersangkutan
3. Tahap ketiga, lahirlah disiplin ilmu pemerintahan eliktrik nan disebut juga ilmu pemerintahahn generasi pertama
4. Tahap keempat lahirlah Ilmu Pemerintahan nan berdikari dan didukung oleh metodologi, atau disebut juga ilmu pemerintahan generasi kedua
5. Tahap kelima kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh terbentuknya metodologi ilmu nan bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya atau disebut juga ilmu pemerintahan generasi ketiga

Berangkat dari pemahaman metodologi ilmu pemerintahan melihat gejala dan peristiwa dilakukan dengan melalui metode-metode dan tehnik-tehnik nan lazim dilakukan oleh ilmu-ilmu pengetahuan social dan ilmu pengetahuan konduite dan sejalan dengan pendapat Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu social bisa menggunakan metodologi nan digunakan dalam ilmu sosial.

Mengkaji metodologi ilmu pemerintahan dilihat dari studi perbandingan (comparative study) secara konsep dan teori, selanjutnya pada bagian kedua melakukan perbandingan sistim pemerintahan daerah (local government) pada Negara Perancis dan sistim Negara Indonesia dengan melihat secara aspek terapan (aplikasi).

Perkembangan ilmu pemerintahan boleh dikatakan bahwa ilmu pemerintahan itu tumbuh di dalam dan melalui praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan melakukan perbandingan sistim pemerintahan sebagai tools of knowledge tersebut akan dipergunakan buat menganalisa dan mengelola secara sistimatis gejala-gejala pemerintahan nan diteliti.

Mengingat bahwa ilmu pemerintah itu ialah ilmu nan bersifat terapan, maka hasil dari analisa tersebut harus pula bisa dipergunakan oleh para penyelenggara pemerintahan dalam melakukan tugas-tugasnya.

ilmu pemerintahan membutuhkan metodelogi buat buat membantu manusia meningkatkan pengetahuannya buat menafsirkan fenomena-fenomena pemerintahan nan kompleks dan saling berkaitan.

Dengan pemerintahan nan terjadi di dalam penyelenggaraan suatu negara biasanya selalu menarik buat dikaji dan dibicarakan. Karena dari sanalah orang bisa menyimak persoalan-persoalan actual nan dihadapi oleh suatu system pemerintahan dan memperhatikan bagaimana cara-cara pengelola pemerintahan menanganinya.

Metedologi ilmu pemerintahan ialah cara mengkaji gejala-gejala dan peristiwa nan ada di pemerintahan, dan tentunya metodelogi ilmu pemerintahan buat membantu manusia meningkatkan pengetahuannya buat menafsirkan fenomena-fenomena pemerintahan nan kompleks dan saling berkaitan.

Fenomena pemerintahan nan terjadi di dalam penyelenggaraan suatu negara biasanya selalu menarik buat dikaji dan dibicarakan. Karena dari sanalah orang bisa menyimak persoalan-persoalan aktual nan dihadapi oleh suatu system pemerintahan dan memperhatikan bagaimana cara-cara pengelola pemerintahan menanganinya.

Gejala-gejala pemerintahan bisa dilihat dari pemerintahan sebagai sebuah system social gejala tersebut bisa dilihat secara idiograhic atau nomothetic analysis melalui pendekatan longitudinal maupun cross-sectionasl dan pemerintahan sebagai suatu system kekuasaan menyangkut menjalankan kekuasaan nan sah.

Mengenai pokok-pokok metodologi nan digunakan buat memahami gejala pemerintahan, sama dengan metodologi penelitian social dimana Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu social bisa menggunakan metodologi nan digunakan dalam ilmu social yaitu 1) Studi kasus, 2) Studi sejarah, 3) Studi banding, 4) Pendekatan legalistic, 5)Pendekatan system, 6) Pendekatan paradigmatic