Konsekuensi

Sering kita menyalahkan sistem demokrasi sebagai masalah demokrasi . Padahal, tidak demikian adanya. Sistem demokrasi merupakan salah satu sistem baik dan bila dijalankan akan menghasilkan kebaikan tertentu. Seperti sistem lain, bila sinkron dengan negara dan dijalankan dengan baik, akan menghasilkan kebaikan. Namun, kendala tidak pernah berhenti menggoda dan menghalangi sehingga sistem nan dipilih tidak berjalan baik.

Demokrasi ialah kebebasan berbicara dalam mengeluarkan pendapat dari hasil pemikirannya. Istilah demokrasi berasal dari negara Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos nan artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi ialah kekuasaan rakyat.

Kata demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan nan mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat (banyak orang).

Selain itu, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam sebuah pidatonya bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan buat rakyat. Artinya, dalam sistem demokrasi kekuasaan paling tinggi itu berada di tangan rakyat, sehingga rakyat mempunyai hak di dalam mengatur sebuah kebijakan pemerintah. Keputusan dalam suatu demokrasi diambil menurut suara terbanyak.

Pada awal terbentuknya demokrasi, kebebasan dalam berpendapat ternyata tak semuanya mendapatkan hak tersebut, hanya kaum laki-laki saja. Para wanita, budak, orang asing, dan orang nan bukan dari Athena, tak memiliki hak buat berpendapat.

Demokrasi terbentuk menjadi sebuah sistem pemerintahan nan bertujuan buat merespon masyarakat generik di Athena nan menginginkan mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu, kekuasaan nan mutlak dari satu pihak melalui tirani, kediktatoran, dan kekuasaan nan otoriter bisa dihindari sebab demokrasi memberikan kebebasan berpendapat pada rakyatnya.

Negara Indonesia ialah salah satu negara nan menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Selain itu, masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan sebuah rendezvous dan bebas berbicara buat mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan.

Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara nan demokratis. Setiap masyarakat Indonesia bebas memilih memeluk agama sinkron dengan keyakinannya masing-masing, tanpa ada paksaan dari orang lain.

Dalam membangun sebuah negara nan demokrasi tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan.

Akan tetapi, di negara Indonesia ini, sistem demokrasi nan dijalankan terbilang mengalami kemajauan. Dapat dilihat dari bebasnya berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan buat berkumpul dengan siapa pun tanpa ada nan membatasi.

Meskipun begitu, demokrasi nan dijalankan di Indonesia masih ada kritik-kritik kepada sistem pemerintahan nan belum paripurna dalam melaksanakan demokrasi tersebut.

Hal tersebut membuat bangsa Indonesia ini mengalami banyak persoalan. Akan tetapi, sistem demokrasi nan dijalankan oleh negara Indonesia perlu dibanggakan sebab ada beberapa negara nan juga ingin menerapkan sistem demokrasi, tapi tak sukses dan gagal.

Sistem demokrasi nan dijalankan oleh suatu negara tentu memberikan akibat positif dan negatifnya. Akibat positifnya ialah demokrasi memberikan asa dalam menciptakan suatu kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk itu, banyak negara-negara nan ingin menerapkan sistem demokrasi ini.

Dampak negatif dari sistem demokrasi ialah meningkatnya angka pengangguran, stagnasi lalu lintas di mana-mana, korupsi, dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi ialah sistem nan jelek di antara alternatif nan lebih buruk. Akan tetapi, jika semua berjalan dengan lancar, maka semuanya juga akan lancar.

Apabila sebuah negara ingin melakukan sebuah perubahan, maka sistem demokrasi ialah gagasan nan bergerak maju sebab prosesnya terus-menerus. Negara nan berhasil menjalankan sistem demokrasi ialah negara nan mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.

Akan tetapi, negara nan tak bisa menjalankan sistem demokrasi tersebut, maka negara tersebut tak bisa dikatakan sebagai negara nan menganut sistem demokrasi.

Misalnya, dalam kehidupan berpolitik, setiap negara selalu menikmati kebebasan dalam berpolitik. Akan tetapi, kebebasan tersebut tak sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan bahwa sebuah sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia nan menganut sistem pemerintahan secara demokrasi, perlu menjaga dan menjalankan sistem tersebut sinkron dengan aturannya, sehingga sistem demokrasi tersebut bisa terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia, menuju masyarakat nan sejahtera, aman, dan damai.

Pada dasarnya, seharusnya demokrasi liberal ialah suatu sistem politik nan melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dari pengertian ini jelaslah, bagaimana kebijakan pemerintahan tak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti nan tercantum dalam konstitusi.

Masalah nan paling sering muncul ialah masalah manusia itu sendiri. Kadang, manusia sebagai masyarakat dan sebagai pelaksana demokrasi menilai demokrasi merupakan sistem nan buruk sehingga enggan melaksanakan sistem demokrasi. Tidak hanya itu, kadang manusia mengartikan demokrasi seenaknya sendiri sehingga dalam pelaksanaannya pun tak menghormati adanya hak orang lain.

Tidak berhenti sampai di situ, masalah demokrasi nan menyangkut manusia sering menyerang egoisme manusia sehingga apa nan dikatakan seolah menjadi paling sahih tanpa mempedulikan pendapat orang lain.

Dari sinilah, sistem demokrasi sebenarnya sudah membatasi kegiatan manusia sekaligus mengarahkan buat saling menghormati dan menghargai. Bagaimanapun, sistem demokrasi nan disesuaikan dengan budaya bermasalah dengan manusia pelaksana demokrasi.

Berbicara sistem dan aturan, seharusnya kita patuhi dengan utuh. Konsekuensi diri terhadap anggaran harus jelas adanya. Bila menggunakan sistem demokrasi misalnya, tentu sine qua non konsekuensi tinggi dari unsur-unsur pendukung negara. Kepentingan-kepentingan pribadi akan memiliki urutan ke sekian jika konsekuensi terhadap demokrasi dijaga.

Perlakuan-perlakuan istimewa dan kebal hukum akan hilang dengan sendirinya jika konsekuensi betul-betul ada. Rakyat harus konsekuen terhadap sistem, mematuhi, dan menjalankan sistem dengan sadar.

Bukan patuh kepada pembuat sistem sebab pembuat sistem juga harus patuh pada sistem nan dibuat. Konsekuensi dari rakyat, aparat, bahkan pembuat sistem akan membuat sistem demokrasi nan dipilih agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Bukan hanya berbicara tanpa dasar, sebuah sistem harus memiliki dukungan undang-undang nan kuat dan jelas. Selayaknya, demokrasi juga harus memiliki tata perundangan dalam restriksi mobilitas kebebasan. Tata perundangan sebagai sistem dengan sebuah penghargaan dan ancaman hukuman.

Sebuah sistem demokrasi akan dapat berjalan lancar jika dukungan undang-undang nan diberlakukan jelas. Pun kekompakan pemerintah dalam membuat undang-undang harus dijaga. Ini bermaksud menjaga keteraturan dalam menghadapi sebuah masalah misalnya, satu masalah namun memiliki dua undang-undang nan berbeda dalam memandang masalah tersebut.

Satu pihak memilih solusi menggunakan undang-undang A, sedangkan pihak lain memilih solusi menggunakan undang-undang B. Tentu saja undang-undang nan mereka pilih merupakan undang-undang nan menguntungkan diri mereka. Sementara itu, jika A dan B merupakan sebuah keterbalikan, hal ini akan menimbulkan masalah baru.

Seperti halnya sistem-sistem lain, demokrasi pun memiliki keterpengaruhan dengan sistem lain. Akan sulit rasanya jika menggunakan sistem demokrasi secara utuh dan murni. Keterpegaruhan dengan sistem-sistem lain inilah nan akan menyudutkan demokrasi sebagai suatu nan kurang bagus buat dijalankan.

Keterpengaruhan akan membuat sistem ini sebagai sistem kedua. Padahal, mestinya sistem nan dipakai ialah sistem demokrasi dan keterpengaruhan-keterpengaruhan dari sistem lain harus menuju sistem demokrasi sebagai sistem utama.

Sistem pemerintahan di Indonesia memang mengalami beberapa perubahan sampai terasa cocok dengan hukum nan berlaku di Indonesia. Meskipun begitu, sistem demokrasi nan sekarang dijalani ialah sistem nan diterima oleh semua pihak.

Akan tetapi, akibat negatif dari sistem demokrasi ini sering terjadi. Untuk itu, dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia perlu di dukung oleh semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia nan menganut sistem demokrasi, kita harus menjalankan peraturan nan berlaku agar tercipta negara nan aman, tentram dan damai. Hal tersebut harus dilakukan oleh semua pihak, baik dari golongan rakyat, pemerintah, atau penegak hukum itu sendiri.

Semboyan negara kita ialah “Bhineka Tunggal Ika” harus benar-benar diresapi dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masalah demokrasi nan terjadi berasal dari masyarakat sendiri nan tak menjalankan sistem demokrasi secara benar. Banyak defleksi dari sistem demokrasi nan telah dibuat.

Butuh pencerahan dari diri sendiri buat bisa menjalankan sistem demokrasi nan berlaku. Warga negara nan baik ialah warga nan menghargai dan menjalankan sistem pemerintahan nan berlaku. Masalah demokrasi akan teratasi dan negara akan aman, tentram, dan damai.