Birokrasi Indonesia masih tidak efesien

Birokrasi pemerintah merupakan rangkaian sistem pemerintahan nan dilaksanakan oleh petugas pemerintah sebab telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga bisa diartikan sebagai susunan cara kerja nan sangat lambat, dan menurut pada tata anggaran nan banyak likunya.

Itulah pengertian birokrasi pemerintah Indonesia nan sebenarnya sebuah sistem kerja nan berbelit-berbelit dan menghabiskan banyak uang di setiap meja. Contoh kecilnya saja ialah pembuatan KTP, nan digemborkan perdeo namun pada kenyataan, kita harus mengeluarkan uang minimal 25 ribu rupiah buat membuatan sebuah KTP. Mungkin dapat lebih mahal lagi tergantung kebijakan setiap meja nan kita kunjungi di kelurahan dan di kecamatan.

Jika kita menilik pada pengetian asal birokrasi, birokrasi berasal dari kata bureau nan berarti meja atau kantor, dan kata kratia nan berarti pemerintah. Jadi, pengeritian birokrasi sendiri ialah kantor pemerintah. Kantor di sini bukan menunjuk pada sebuah loka melainkan pada sebuah sistem kerja nan barada dalam kantor tersebut.

Sistem kerja berarti sistematika kegiatan kerja nan diatur oleh suatu kantor pemerintah melalui kegiatan administrasi. Dalam bahasa Inggris, birokrasi disebut dengan civil service, yaitu sebuah kegiatan nan melayani masyarakat generik nan berkaitan dengan pemerintahan.

Jika melihat kamus bahasa Prancis, kita akan menemukan arti kata birokrasi sebagai kekuasaan atau pengaruh dari biro pemerintahan atau kepala staff sebuah kantor pemerintahan. Dalam sistem birokrasi, semua kebijakaan ditentukan oleh kepala staff biro tersebut.

Dalam kamus bahasa Jerman arti kata birokrasi ialah kekuasan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan sistem administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Dalam kamus bahsa Italia definisi birokrasi ialah kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintah.

Para pakar sosiolgi, yaitu Blau dan Meyer mendefinisisikan biorkrasi ialah suatu sistem kontrol dalam sebuah organisasi nan dirancang berdasarkan autran-aturan rasional dan sistematis nan bertujuan buat mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja invidu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi.

Dari beberapa definisi bisa disimpulkan bahwa birokrasi pemerintah ialah sebuah sisitem kekuasan nan diterapkan pemerintah nan berlangsung di belakang meja mengenai hal-hal nan berkaitan dengan administrasi kewarganegaraan. Untuk mengurus perizinan harus menyertai berbagai macam surat nan diperoleh dari berbagai loket atau loka nan berbeda. Sungguh melelahkan berurusan dengan labirin birokrasi.

Birokrasi terkadang dipakai sebagai mesin mencari uang secara ilegal, baik oleh pelakunya maupun pihak-pihak luar nan memanfaatkan rumitnya jalur birokrasi. Tak heran banyak orang nan enggan berurusan dengan birokrasi Indonesia, mereka lebih suka membayar calo, misalnya buat mengurus pajak mobil, perpanjangan paspor dan lain sebagainya. Mereka malas menghabiskan waktu berjam-jam buat mengantre dari loket satu ke loket nan lainnya, mereka juga tidak nyaman dengan pelayan nan terkadang tidak ramah, pasang tampang jutek, itulah paras pelaku birokrat Indonesia.

Ada pihak nan diuntungkan dari birokrasi nan rumit, yakni oknum petugas, calo nan sengaja menawarkan jasa kepada masyarakat. Mereka menawarkan jalan pintas buat mendapatkan surat izin, sim atau homogen lebih cepat dari pada melalui jalur resminya. Tentu para calo ini berkongkalikong dangan oknum pegawai.

Seperti halnya pembuatan KTP nan nan terjadi di biro daerah pemerintaan Indonesia nan berbelit-belit dan menghabiskan waktu dan biaya. Jika anda ingin membuat KTP secara individual, hal nan pertama ialah meminta referensi RT kemuadian meminta referensi RW dan capnya. Setelah itu, pergi ke kantor kelurahan buat meminta referensi lurah beserta capnya.

Anda diminta biaya cap dan tanda tangan minimal sepuluh ribu rupiah atau mungkin lebih. Lalu Anda pergi ke kecamatan sambil menyerahkan foto kemudian menunggu selama tiga hari setelah membayar sebesar Rp. 15000,- sampai dengan Rp. 20.000,- . barulah KTP selesai.
Jika igin mudah dan menghabiskan waktu biasanya ketua RT dapat mengolektifkan pembuatan KTP dengan biaya sebesar RP.35.000 s.d Rp. 50.000, tergantung kebijakan ketua RT loka suadara tinggal.

Jadi inilah birokrasi di indonesia nan selalu berliku dan mahal. Iini ialah sistem nan sudah mengakar sejak jaman Orde Baru nan tidak mudah buat dihilangkan. Jadi nikmati saja sistem birokrasi pemerintahan Indonesia.

Korupsi di Indonesia, sangat sulit dihilangkan. Budaya korupsi ada di mana saja. Termasuk nan paling mengakar tradisinya di kalangan birokrasi dan kepemerintahan dari taraf atas sampai kelurahaan. Tradisi ilegal ini dibiarkan berjalan, seperti contoh diatas tadi ketika bikin KTP saja dipungut biaya tambahan di luar biaya resminya.

Itu tidak hanya berhenti di pembuatan KTP, di lingkungan instansi lain pun demikian, misalnya pembuatan SIM di Kepolisan sudah menjadi misteri umum, bikin SIM lebih cepat dan urusan mulus tanpa uji test, langsung saja bayar sekian ratus ribu. Demikian juga ketika perpanjangan STNK dan bayar pajak pun kondisinya cukup berbelit, banyak loket nan harus didatangi.

Masih banyak lagi peluang korupsi di lingkungan birokrasi di Indonesia. Walaupun omzet korupsi nan dilakukan oleh pelaku birokrasi masih terbilang kecil dan terkesan dibiarkan. Sesungguh tradisi korupsi nan dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, menjadi contoh jelek bagi generasi muda nan dapat ikut-ikutan, kalau dia kerja di lingkungan birokrasi kelak.

Birokrasi ini nan menjadi sarang tikus, dan kerap menghambat planning pembangunan nasional, terutama nan berkaitan dengan perizinan investasi. Banyak investor asing nan membatalkan menanamkan kapital di Indonesia terutama di daerah-daerah, lantaran rumitnyan urusan perizinan dan pungutan liar nan menghabiskan 12 % dari total modalnya.

Sistem birokrasi Indonesia nan berbelit dan rumit ini ialah peninggalan dari era orde baru. Pada masa kepemerintahan Soeharto, menghendaki sistem administrasi dan perijinan harus sistematis dan terkontrol. Sistem ini dibuat menyeluruh dari taraf RT naik RW, kelurahan, kecamatan dan naik lagi sampai provinsi.

Jangan heran dulu buat mengurusi izin mendapatkan surat kelakukan baik saja harus izin dulu dari RT, RW, lurah dan kecamatan. Setelah itu Koramil dan terakhir di Polsek setempat. Dirunut betapa panjangnya jalur nan harus ditempuh calon pemohon.

Cara ini sekarang tidak lagi dipakai, memelelahkan. Setelah era berganti reformasi, semua kehidupan bangsa ditata kembali. Sistem kepemerintahannya harus sinkron dengan tuntutan kebutuhan zaman nan serba cepat.

Oleh sebab itu reformasi juga harus merembah pada wilayah birokrasi Indonesia. Sistem-sistem nan usang nan tidak efeisien semestinya dipangkas, atau diganti dengan sistem baru nan praktis dan cepat.

Kecepatan urusan birokrasi dituntut segara dilaksanakan, terutama pada masalah perizinan buat kepentingan bisnis. Ada ketimpangan antara pelaku bisnis dan birokrasi Indonesia. Ternyata birokrasi Indonesia kalah cepat dengan kemauan pelaku bisnis dan masyarakat. Mereka dari kalangan pelaku bisnis ingin urusannya cepat selesai minimal sehari jadi. Tapi tidak demikian ketika pelaksanaan diproses, harus nunggu dua hari. Padahal bagi pelaku bisnis dan orang sibuk, waktu ialah uang.

Merubah kerangka berpikir birokrasi Indonesia bukan perkara muda, semudah membalikan telapak tangan. Reformasi birokasi nan sejak sepuluh tahun lalu didengungkan belum ada hasil konkret nan dirasakan. Sedangkan sistem birokrasi roformasi sekarang belum sepenuhnya sempurna.

Ini masalah tradisi nan harus dihentikan. Kalau dapat diperlambat kenapa harus di percepat, itulah anekdot tradisi birokrasi nan sewajarnya dihentikan. Mental-mental pekerja birokrasi sebaiknya dibangun kembali. Posisi mereka itu ialah abdi negara dan pelayan masyarakat. Mereka itu digaji oleh uang rakyat. Nah, sewajarnya khan, harus mau melayani masyarakat dengan sahih dan cepat.

Tirulah kinerja karyawan bank swasta, atau perawat rumah sakit sewasta mereka dengan tulus dan sigap melayani konsumennya. Demikian juga sistem birokrasi di rumah sakit sewasta sangat bagus dan rapi. Jadi pasien tidak perlu lama mengantri. Semua nan datang langsung cepat dilayani dan urusannya cepat selesai.
Itulah nan diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap sistem birokrasi Indonesia dan pelaku di dalamnya. Mental-mental orde baru sudah usang sekarang diganti semangat dedikasi melayani.

Demikianlah sedikit tentang betapa rumitnya birokrasi Indonesia, walaupun demikian ada upaya buat membenahi menjadi birokrasi nan efesien dan cepat. Demi melancarkan pembangunan nasional dan melayani kebutuhan masyarakat.