Ekonomi Politik Indonesia

Ekonomi Politik Indonesia

Ekonomi politik Indonesia tengah hangat. Pasca mega skandal BLBI, muncul kasus Gayus, kasus Century, hingga mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menkeu. Ekonomi dan politik ibarat Tom and Jerry. Benci tapi rindu. Dimensi ekonomi dan dimensi politik kerap dianggap berbeda. Politik dihuni politisi. Ekonomi dihuni professional.

Dikotomi tersebut masih menghantui benak publik. Namun, kategori itu tak selalu relevan. Politik tak selalu identik kotor. Ekonomi juga tak selalu identik dengan uang. Ekonomi politik pun demikian. Tidak selalu jadi Tom and Jerry. Mungkin dapat jadi Batman and Robin.



Ekonomi Politik Dunia

Berikut ini contoh mengapa ekonomi (dan) politik selalu lengket.

  1. Krisis ekonomi Yunani. Masyarakat Yunani hampir saban hari demo dampak krisis keuangan di Negeri Para Dewa tersebut. Pengetatan ekonomi wajib digunakan. Krisis ini oleh sebagian pengamat dipandang dampak konduite politik (regulasi) nan kelewat diabaikan. Tidak acuh atas potensi kriris.
  2. Kebijakan perang di US. Joseph Stiglitz menuding aturan perang AS lebih besar buat sektor publik. Kucuran pajak berubah jadi bubuk mesiu dan lontaran misil. Ekonomi di US berat buat memuaskan syahwat perang Bush.
  3. Subprime mortgage . Ketika Lehman Brothers kolaps, global geger. Krisis ekonomi di US menular ke banyak negara. Global mengalami resesi ekonomi. Pasar keuangan dituding terlalu rakus. Greed is good . Ini sebab politik di US disinyalir dibiayai oleh para investor tersebut sehingga regulasi nan dicetak mengakomodasi kepentingan kelompok.


Ekonomi Politik Indonesia

Indonesia sempat terkena efek parah ketika krisis 1998. Harga bahan pokok meroket. Tuntutan perubahan di mana-mana. Jakarta ambruk. Massa jadi brutal. Tidak lama berselang, mahasiswa turun. Friksi fisik tak dapat dihindari. Korban nyawa berjatuhan. Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II merupakan noktah hitam dalam sejarah Indonesia.

Akan tetapi, reformasi politik terus berlanjut hingga orde baru berubah jadi orde reformasi. Lalu, Indonesia masuk fase reformasi ekonomi. IMF datang menawarkan bantuan. Resep dari IMF diterima mentah-mentah. Indonesia mulai terbuka. Liberalisasi, deregulasi, dan reformasi birokrasi, dilakukan. Indonesia mendapat kucuran dana segar dari forum moneter internasional tersebut. Ini bukti ekonomi dan politik akan selalu berkaitan.

Peta ekonomi politik di Indonesia berubah drastis pasca reformasi 1998. Para politisi kini tidak ragu jadi ekonom. Juga para professional mau terjun jadi politisi. Ekonomi dan politik harus jadi Batman and Robin. Tidak berantem terus, tetapi jadi partner buat membangun kota Gotham (baca: Indonesia).