Perubahan Politik dalam Sistem Politik Indonesia

Tahukah Anda sistem politik Indonesia ? Banyak orang nan enggan belajar sistem politik Indonesia sebab beranggapan sistem politik Indonesia itu kejam alias kotor. Tidak peduli siapa pun, selagi tak sejalan dengan kepentingan nan akan dituju maka orang tersebut dianggap musuh. Dalam sistem politik Indonesia, tak ada musuh nan abadi, nan ada hanyalah kepentingan nan abadi.

Dalam hal sistem politik Indonesia, negara ini sangatlah kaya akan pembelajaran politik. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara nomor dua di global nan memiliki sistem demokrasi nan berjalan baik seperti demokrasi di Amerika Serikat. Bayangkan itu, betapa besarnya bangsa kita di mata dunia. Hal ini berarti sistem politik Indonesia berjalan dalam koridor nan benar.

Menurut pengamat politik Indonesia, R. William Liddle, " Sistem demokrasi liberal sinkron keinginan masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan demokrasi, pers Indonesia mencerminkan kebebasan berpendapat. Tantangan demokratisasi di Indonesia, bagaimana memperbaiki sistem kepartaian supaya pemimpin partai ialah orang nan kompeten, jujur, dan mewakili kepentingan masyarakat. Masa depan demokrasi di Indonesia boleh membanggakan. Hal ini dulu tak terbayangkan oleh banyak pengamat, termasuk saya .”

Hebatnya lagi, di Indonesia terdapat banyak etnis nan bukan saja etnis asli-suku-suku nan ada di Indonesia melainkan juga etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa saat ini pelan-pelan sudah mulai memasuki wilayah politik. Sebab, orang Tionghoa sadar jika menabukan berpolitik, mereka akan selalu dijadikan "kambing hitam".

Ketika ada friksi massa-kerusuhan politik seperti toko-toko Tionghoa nan diserbu. Memang, dalam sistem politik Indonesia belum tertuang anggaran baku, soal boleh tidaknya etnis Tionghoa duduk di parlemen walaupun kita tahu ada satu-dua keturunan Tionghoa nan duduk di parlemen.

Secara sederhana, sistem politik Indonesia ialah holistik kegiatan dalam negara Indonesia nan bertujuan buat kepentingan generik dan masyarakat banyak. Adapun nan terkait langsung dengan sistem politik Indonesia ialah konstitusi negara seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau biasa disebut empat pilar demokrasi, ditambah pers.

Sistem politik Indonesia diperlukan buat wewujudkan cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/negara. Tentu saja, hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Jika diperhatikan, dalam dinamika berpolitik dan di dalam susunan sistem politik Indonesia, ada parpol, ormas, kelompok penekan, media komunikasi politik, media massa, dan seterusnya. Tentu saja, di tiap negara sistem politiknya berbeda-beda.

Di negara komunis misalnya, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak sipil dan politik, tak ada Pemilu langsung, oposisi, dan lain sebagainya. Pendek kata, sesuatu nan antagonis dengan demokrasi.

Apakah sistem politik demokrasi lebih baik dari sistem politik komunis? Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut. Hal itu dikarenakan, Cina pun nan menganut paham komunis, sekarang ini boleh dibilang sangat disegani di dunia, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, kemiliteran, dan banyak lagi. Cina tumbuh dengan pesat. Padahal Cina merdeka baru 63 tahun, sedangkan Indonesia sudah merdeka 65 tahun. Jadi, tak ada lagi alasan buat Indonesia tak maju!

Rusadi (1983:29) mendefinisikan budaya politik secara generik bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Budaya Politik Parokial
2. Budaya Politik Kaula
3. Budaya Politik Partisipan

Mengapa dalam komunikasi politik bahasan tentang bahasa atau pesan sangat penting? Karena melalui bahasalah penguasaan dan kekuasaan orang lain dikukuhkan. Lagipula, posisi-posisi politik mau tak mau harus tampil melalui bahasa.

Dalam catatan ahli ilmu komunikasi, Jalaluddin Rakhmat atau biasa disapa Kang Jalal mengatakan bahwa sejak bergantinya rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi, terdapat perubahan nan cukup signifikan dalam isi pesan-pesan politik. Perubahan itu juga terjadi ketika Orde Lama ditumbangkan dan diganti oleh rezim Orde Baru. Pada akhirnya, bermunculan istilah-istilah politik dalam sistem politik Indonesia , antara lain sebagai berikut.

1. Masa Orde Lama

1. Revolusi
2. kontra Revolusi
3. Nekolim
4. Antek-antek Kapitalis-Imperialis
5. Nasakom
6. Manipol Usdek
7. Indoktrinasi

2. Masa Orde Baru

1. Pembangunan
2. Antipembangunan
3. Lepas Landas
4. Stabilitas Nasional
5. Penataran

3. Masa Orde Reformasi

1. Pemberantasan KKN
2. Krisis Moneter
3. Demonstrasi Mahasiswa
4. Reformasi

Selain memengaruhi pesan politik, reformasi politik juga berdampak pada komponen komunikasi politik nan lain. Media politik, media nan paling efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik ialah melalui komunikasi massa nan meliputi SK, TV, radio, dan film.

Nimmo (1989: 184-217), membagi saluran komunikasi politik menjadi empat bagian: dari satu kepada banyak, tatap muka atau berantara, komunikasi organisasi satu kepada banyak, saluran melalui manusia terdiri atas pengertian bersama tentang siapa bisa berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana bisa dipercaya.

Menurut Zulfebriges, master ilmu politik lulusan Universitas Padjadjaran Bandung sekaligus staf pakar pengajar ilmu politik di Universitas Bandung mengatakan, komunikasi politik di Indonesia setelah Orde Baru ialah sebagai berikut.

1. Perubahan komunikasi politik di Indonesia disebabkan oleh faktor internal (desakan masyarakat nan kuat) dan faktor eksternal (globalisasi informasi).

1. Perubahan ini akan terus berlanjut jika masyarakat terus mendesakkan tuntutannya secara konsisten kepada pemerintah.

1. Bentuk komunikasi politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya politik dan sistem politik nan berlaku.

1. Dalam perspektif sistem, sistem politik Indonesia ialah subsistem dari sistem sosial nan ada di Indonesia.

Media sangat berperan dalam proses demokrasi sebab media memiliki fungsi berikut.

1. Memberikan informasi terpercaya kepada publik tentang kejadian nan ada di sekitarnya (fungsi supervisi atau monitoring media).

1. Memberikan pendidikan maknawi. Artinya, pers bisa berlaku objektif dalam melaksanakan fungsi peliputan berita.
   

1. Media memudahkan pembentukan opini publik dan memberikan feedback opini publik kepada pemerintah.
   

1. Memberikan publisitas terhadap institusi pemerintahan dan politik.

1. Media sebaiknya bertindak sebagai saluran advokasi pandangan politik.

Satu hal nan tak boleh dikesampingkan dalam sistem politik Indonesia ialah opini publik. Opini publik ini bukan realitas-fakta melainkan pendapat atas sejumlah prediksi atas realitas. Hal ini memang berpengaruh sangat besar dalam politik opini publik.

Menurut Lippmann, opini publik dianggap sebagai penggerak primer demokrasi. Adanya suatu kekuatan massa nan disebut opini generik (publik) sama seperti ungkapan “ suara rakyat ialah suara Tuhan ” (Vox Populi, Vox Dei) nan dalam istilah lain disebut “ dari rakyat, buat rakyat dan oleh rakyat .”

Adapun keterkaitan antara opini publik dan komunikasi politik terletak pada pengelolaan opini ke suatu arah-arah eksklusif sinkron dengan kepentingan, ideologi, kerangka berpikir pemikiran, dan kebijakan nan bersumber dari program-program pemerintah.

Berikut ini ialah daftar judul buku buat sumber surat keterangan bacaan nan bagus agar kita bisa belajar sistem politik Indonesia.

1. Pokok-pokok Teori Sistem Politik (Rajawali Pers, Jakarta)
2. Sistem Ilmu Politik (Bina Aksara, Jakarta)
3. Dasar-Dasar Ilmu Politik (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta)
4. Pengantar Ilmu Politik (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta)
   
5. Asal Mula Negara (Aksara Baru, Jakarta)
6. Sistem Politik Indonesia (Sinar Baru Algensindo, Bandung)
7. Sistem Politik Indonesia (CV. Mandar Maju, Bandung)
8. Perbandingan Sistem Politik (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta)
9. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik (PT. Bina Aksara, Jakarta)

Saat ini, Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Boediono. Dengan sendirinya, sistem politik Indonesia dan sistem politik nan ada di Indonesia akan terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Apalagi sekarang zamannya sosial networking dan internet.

Sistem Politik Indonesia niscaya jaya. Mari berpikir kita dapat jaya!