Budaya Politik Di Indonesia

Budaya politik di Indonesia pada saat ini masih lekat dengan masalah primordialisme. Primordialisme ini merupakan paham nan bersifat kesukuan, dimana dalam proses pengambilan keputusan akan sesuatu lebih didasarkan pada masalah asal usul, status sosial dan juga hal-hal lain nan bersifat individu.

Budaya politik sendiri diartikan sebagai sebuah pola konduite sebuah masyarakat nan berhubungan dengan beberapa masalah. Misalnya kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemreintahan, hukum, adat istiadat atau kebiasaan kebiasaan. Dan semua hal tersebut pada akhirnya dihayati oleh semua anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu budaya politik dapat pula dimaknai sebagai sebuah sistem nilai bersama suatu masyarakat. Dimana semua orang nan ada dalam masyarakat tersebut mempunyai pencerahan buat memberikan partisipasi pada pengambilan keputusan nan menyangkut masalah bersama. Dimana dalam proses tersebut masyarakat memiliki peran dalam proses penentuan kebijakan publik nan akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri nantinya.

Budaya politik pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Budaya politik apatis (putus asa, masa bodoh, pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (adanya pihak nan sengaja menggerakkan)
3. Budaya politik partisipatif (kesadaran buat aktif)

Selain terbagi dalam tiga bagian tersebut, budaya politik juga memiliki beberapa tipe lagi. Beberapa tipe budaya politik tersebut antara lain :

- Budaya Poitik Parokial

Budaya politik parokial ini merupakan sebuah budaya politik dimana taraf partisipasi politik masyarakatnya sangar rendah. Kehidupan masyarakat akan dianggap memiliki budaya politik parokial, apabila pandangan mereka terhadap empat elemen penentu budaya politik, berada dalam titik nan rendah hingga mendekati nol. Bahkan ada beberapa masyarakat nan sama sekali tak memiliki perhatian terhadap masalah politik tersebut.

Masyarakat seperti ini, biasanya hayati dalam sistem nan masih sangat tradisional dan belum begitu mengenal kehidupan modern. Masyarakat seperti ini hayati dalam sistem kelompok, dimana taraf kepatuhan pada pemimpin dan adat istiadat dari nenek moyangnya masih sangat tinggi. Karakteristik demikian ini dapat dijumpai pada kehidupan masyarakat suku di Afrika, atau juga masyarakat di pedalaman Indonesia bagian timur.

- Budaya Politik kaula

Tipe budaya politik ini terjadi pada masyarakat nan kehidupannya sudah lebih maju baik dari sisi sosial maupun ekonominya. Hanya saja, dalam masalah politik, peran serta masyarakat masih belum terlalu besar dan cenderung pasif. Masyarakat cenderung hanya sekedar tahu dan memahami mengenai sistem politik secara generik serta tentang proses penguatan kebijakan nan dihasilkan oleh pemerintah. Namun mereka cenderung tak terlalu memperhatikan mengenai proses pembuatan kebijakan tersebut beserta dengan struktur politiknya.

Masyarakat pada sistem ini sangat menyadari bahwa pemerintah memiliki otoritas serta peran nan efektif nan ditujukan pada otoritas tersebut. Sikap dari masyarakat sendiri terhadap pemerintah dapat dalam dua posisi, yaitu bangga atau justru tak menyukainya. Banyak nan mengatakan bahwa budaya politik di Indonesia lebih mengacu pada tipe ini. Hal ini ditandai dengan tingginya angka pemilik hak suara nan tak menggunakan haknya dalam pemilu.

- Budaya Politik partisipan

Dalam tipe ini, masyarakat memiliki pencerahan nan tinggi buat terlibat dalam kegiatan politik dan bernegara. Pengetahuan mereka pada aktivitas politik serta ekonomi, sudah berada dalam kondisi nan nisbi baik. Selain itu, adanya rasa tanggung jawab nan ditunjukkan oleh pemerintah selaku pemegang mandat dari rakyat, menentukan angka partisipasi rakyat pada kegiatan politik nan ada. Dalam tipe ini, masyarakat akan menempatkan diri pada peran mereka masing-masing secara otomatis tanpa perlu adanya pihak nan mengarahkan.

Selain itu, semua proses pengambilan keputusan nan dilakukan oleh warga negara, lebih dilandasi pada konsep rasionalitas. Sehingga pada nantinya akan didapatkan alasan-alasan nan kuat pada setiap keputusan nan mereka pilih. Termasuk, ketika mereka melakukan pilihan buat tak melakukan suatu pilihan dalam proses berpolitik. Penyelenggara pemerintah, dalam kondisi politik seperti ini akan memiliki kontrol sosial nan cukup ketat. Dimana setiap kebijakan nan dibuat, selalu memperoleh penilaian dari rakyat. Dimana ketika ada kebijakan nan dinilai tak selaras dengan semangat memajukan negara, maka akan muncul penolakan.

Dalam mengamati budaya politik di Indonesia, harus dilakukan dengan melakukan penelaahan beberapa komponen nan cukup komplek. Selain itu, perlu juga dilakukan verifikasi melalui proses pengamatan pada beberapa variabel nan ada. Hal ini krusial buat dikaji sebab masyarakat Indonesia memiliki ciri nan majemuk nan diakibatkan luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai macam budayanya.

Ada beberapa variabel nan perlu dikaji dalam proses pengamatan budaya politik di Indonesia tersebut. Variabel pertama ialah masalah konfigurasi subkultur nan ada di Indonesia. Dengan bentuk wilayah kepulauan, menjadikan Indonesia memiliki keragaman nan sangat tinggi pada berbagai kondisi. Antara lain masalah bahasa, agama, tata sosial seperti kelas dan kasta. Dimana dari semua elemen tersebut, memiliki taraf kerawanan nan tinggi buat terciptanya gesekan atau masalah sosial lainnya.

Budaya politik di Indonesia memiliki dua sifat. Yang pertama ialah parokial kaula dan nan kedua ialah partisipan. Dimana kedua sifat tersebut menunjukkan masih rendahnya taraf pencerahan masyarakat dalam kegiatan politik. Aktivitas politik nan dilakukan pun lebih diwarnai pada proses pencapaian tujuan eksklusif buat laba pihak eksklusif dan bukan demi memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan belum meratanya penyampaian informasi mengenai politik di seluruh kawasan Indonesia. Disamping itu, rendahnya taraf kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintah dan pelaku politik, menjadikan rakyat memilih posisi aman.

Dengan demikian, pada nantinya tak ada loyalitas pada pandangan politik nan diambil oleh masyarakat. Mereka cenderung menjadikan kehidupan politik sebagai arena perdagangan, dimana ada laba maka mereka akan masuk di dalamnya. Dan sebaliknya, jika dipandang mulai mendatangkan kerugian bagi pribadi seseorang, mereka memilih buat berganti pandangan.

Dari variabel tersebut bisa ditarik beberapa konklusi mengenai karakteristik budaya politik di Indonesia. Beberapa karakteristik tersebut antara lain :

1. Adanya hierarti nan tegar dan kuat. Hal ini khususnya nampak pada masyarakat Jawa serta sebagian besar masyarakat lain di Indonesia. Adanya pemisahan nan tegas antara kaum penguasa serta rakyat jelata, menjadikan adanya restriksi dalam beberapa proses sosial. Tata cara nan berlaku pun memiliki anggaran tersendiri, dimana kaum penguasa memiliki hak buat berbuat apa saja pada rakyat jelata. Dan sebaliknya, kaum rakyat jelata harus dapat bersikap patuh dan tak boleh memberikan evaluasi kepada kalangan nan disebut sebagai penguasa tersebut.
2. Kecenderungan Patronase masih kuat. Hal ini menjadi suatu budaya politik nan menonjol di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya taktik politik nan banyak diambil oleh para politisi, dimana dalam proses pencarian dukungan mereka lebih mengedepankan buat menggali dukungan dari basis politik mereka. Basis tersebut dapat berupa organisasi atau juga asal usul kedaerahan.
3. Patrimonialistik. Kesamaan ini sangat lekat dalam budaya politik di Indonesia. Banyak rakyat nan pengambilan keputusan politik lebih didasari pada kecenderungan asal usul dan juga rasa senasib sepenanggungan.