Partai Politik

Selama ada negara, sekecil apapun luasnya, selama itu pula politik akan hidup, tumbuh, dan berkembang, karena ranah nan dikaji bidang ini ialah negara dan pengaturan negara itu sendiri. Perpolitikan menjadi bagian negara nan tidak terbantahkan pentingnya di samping ekonomi, sosial, dan budaya tentunya. Idealnya, bidang ini merupakan kunci kesejahteraan rakyat dari sisi pengaturan negaranya.

Oleh sebab itu, eksistensi politik pada dasarnya positif. Namun, praktiknya sangat bergantung pada siapa nan menggunakan. Perpolitikan nan ideal tecermin dalam menentukan peraturan-peraturan nan bisa diterima oleh warga negara agar kehidupannya berjalan selaras dan harmonis. Ketentuan ini mencakup tujuan, sistem perpolitikan, serta cara-cara nan digunakan buat mencapai kesejahteraan rakyat.

Suka atau tak suka, perpolitikan menjadi bagian hayati manusia sebab manusia tidak dapat hayati sendirian, mereka hayati di dalam sistem pemerintahan nan beraneka ragam, presidensil, parlementer, kerajaan, dan kekaisaran, nan memiliki kebijakan perpolitikan masing-masing. Maka, sebagai warga negara nan baik, kita perlu memahami beberapa hal berkaitan dengan perpolitikan agar tak menjadi korban politik sebab tak paham atau antipati terhadap perpolitikan sehingga beranggapan tak pada tempatnya.

Secara umum, sistem pemerintahan nan dikenal dan banyak digunakan, baik di negara maju maupun negara berkembang, ada dua macam.

1. Sistem pemerintahan presidensil, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Contohnya, Indonesia. Biasanya, digunakan dalam negara nan nisbi tak luas. Cukup logis jika ada pendapat nan mengatakan bahwa Indonesia lebih cocok menggunakan sistem parlementer. Namun, buat mengambil jalan tengah dari perdebatan ini, pemerintah membuat kebijakan swatantra daerah, yaitu hak buat mengembangkan provinsi, kota, atau kabupaten masing-masing.

1. Sistem pemerintahan parlementer, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh pemimpin nan berbeda. Contohnya, Spanyol. Kepala negara dipimpin oleh seorang raja dan fungsinya sebagai lambang pemersatu negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

1. Aktif menjadi partisipan pada Pemilihan Generik (Pemilu) di semua daerah tingkat.

1. Kebebasan buat menjadi anggota partai, organisasi masyarakat, atau Forum Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan, menjadi pemimpinnya.

1. Berhak memberikan saran dan kritik membangun kepada pemerintah.

1. Berperilaku sinkron peraturan perundang-undangan.

Partai merupakan forum terorganisasi nan mempunyai cita-cita, nilai-nilai, dan orientasi nan sama. Orientasi kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankannya secara konstitusional. Adapun fungsi partai ialah sebagai berikut.

1. Sarana komunikasi perpolitikan.
2. Media pengenalan perpolitikan.
3. Sarana menambah jumlah anggota dan regenerasinya.
4. Sarana mengatasi konflik.

Pada awalnya, interaksi perpolitikan internasional hanya diwakili oleh diplomat, intelejen, dan militer tiap-tiap negara. Seiring berjalannya waktu, elemen nan membangun politik internasional semakin banyak, mulai individu, organisasi nan daya jelajahnya hingga kancah internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional.

Dampak semakin banyaknya pihak nan menentukan perpolitikan internasional mengindikasikan adanya pemerintahan internasional nan akan melahirkan anggaran internasional pula. Contohnya, Persatuaan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional nan memiliki suborganisasi di berbagai bidang, seperti perburuhan, kesehatan, anak-anak, pendidikan, bank, perdagangan.

1. Badan eksekutif dalam arti sempit terdiri atas kepala negara nan dibantu oleh menteri-menterinya. Dalam arti luas, selain presiden dan menteri-menterinya, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan militer.

1. Badan legislatif. Sinkron namanya, badan ini berfungsi sebagai badan nan membuat dan mengesahkan Undang-Undang ( legislate ). Fungsi lainnya ialah membuat aturan keuangan negara. Nama lainnya ialah assembly nan artinya 'berkumpul'. Dalam arti, berkumpul dan membicarakan undang-undang atau disebut juga parleament nan berasal dari kata parle ' merundingkan', yaitu merundingkan undang-undang. Di Indonesia, badan ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. Salah satu cabang dari ilmu hukum. Namun, dalam praktiknya, sangat berkaitan erat dengan perpolitikan sebagai bagian dari pembagian kekuasaan selain eksekutif dan legislatif. Badan ini berfungsi buat menegakkan supremasi hukum di negara.

Permasalahan money politics hingga saat ini masih berkaitan erat atau tak dapat dilepaskan dari pemilihan umum. Terkait masalah money politics ini, khususnya saat masa kampenye calon kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, pihak Panwaslu (Panitia Pengawaas Pemilu) tak henti-hentinya mengingatkan semua pasangan calon kepala daerah agar tak melakukan money politics saat melakukan kampanye.

Hal ini pula nan dilakukan oleh Ketua Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) DKI Jakarta terkait dengan masa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Panwaslu DKI Jakarta menghimbau agar semua pasangan calon Guberbur dan wakil Gubernur tak melibatkan unsur money politics saat kampanye.

Jika sampai ada nan terbukti melakukan praktik money politics , pasangan calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur akan diberi sanksi berupa diskualifikasi. Anggaran ini telah terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 82. Sanksi paling maksimal bila para calon pasangan tersebut terbukti telah melakukan money politics ialah didiskualifikasi setelah memperoleh kekeuatan hukum tetap.

Terkait dengan kampanye ini, pihak Panwaslu pun mengingatkan seputar pasangan calon incumbent. Ketiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta telah mengajukan izin perlop buat kepentingan kampanye dari incumbent. Mereka ialah Joko Widodo, Alex Noerdin, dan Fauji Bowo.

Cuti ini bertujuan buat mencegah pemakaian fasilitas negara. Pihak dari Panwaslu sangat mengharapkan kampanye nan berlangung aman, jujur, dan nyaman. Satu hal lagi, tidak ada juga black campaign .

Bagi sebagian masyarakat, proses inspeksi laporan pelanggaran Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) masih dianggap sebagai sesuatu nan menakutkan. Masyarakat masih merasa takut setelah melaporkan pelanggaran dalam Pilkada, misalnya laporan adanya money politics .

Hal ini pun terjadi pada Pilkada di DKI Jakarta. Beberapa waktu nan lalu, diadakan sebuah diskusi di kantor Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Jakarta nan berkitan dengan money politics . Diskusi nan diadakan oleh Ketua Panawaslu DKI Jakarta ini dilatarbelakangi oleh maraknya isu seputar money politics yang sulit dibuktikan.

Diskusi ini juga diadakan agar Pemilukada di DKI Jakarta terhindar dari money politics . Selain itu, juga sebagai bentuk pendidikan terhadap masyarakat dalam memahami apa itu money politics .

Menurut Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Wahydinata, masyarakat selama ini banyak tahu tentang adanya dugaan money politics nan terjadi saat Pemilukada atau Pemilu, tetapi ketika melaporkan masalah tersebut, kenyamanan hayati mereka tak terjamin.

Suasana ketika proses inspeksi sangat memengaruhi mental masyarakat sebab dalam inspeksi tersebut terkesan kaku dan tegang. Bahkan, masyarakat pelapor dijadikan target oleh oknum eksklusif dalam money politics tersebut.

Kerap kali, target money politics itu ialah penyelenggaranya. Kandidat eksklusif memperoleh informasi secara lengkap dari Panwaslu atau KPU karena telah melakukan money politics . Sementara itu, peserta atau kandidat lainnya tidak memperoleh informasi sebab tak melakukan money politics.

Dalam melakukan aksi money politics ini, setiap pelaku sering memakai modus memberi uang atau memberi barang dan jasa. Contohnya, kandidat eksklusif memberi donasi pengobatan perdeo atau donasi pendidikan pada masyarakat. Ketika menyerahkan donasi tersebut, biasanya si pemberi menyertakan embel-embel sebagai kandidat. Dengan embel-embel ini, penerima donasi ini nantinya akan memilih dia ketika pemilihan.

Memberantas aksi money politics tak hanya dapat mengandalkan pihak Panwaslu dan Gakkumdu. Spesifik buat Panwaslu, terjadinya pelanggaran jangan sampai tunggu di- warning terlebih dahulu dan sebaiknya langsung berkoordinasi dengan KPU.

Artinya, mencegah lebih baik daripada menunggu permasalahan datang. Tapi nan pasti, pemberantasan politik uang ini melibatkan tiga unsur penting, yaitu tindakan bersifat preventif, sistem penyelesaian konkurensi informal, dan sistem penyelesaian konkurensi pemilu.

Politik telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Dalam bersosialisasi, masing-masing individu ingin memperlihatkan kemampuan dirinya. Ekspresi lebih lanjut ketika mereka sama-sama ingin mempertahankan pendapat dan pandangannya terhadap sesuatu nan sedang menjadi bahan pembicaraan.

Kata 'politik' diambil dari Bahasa Yunani, polis, nan artinya negara bagian. Bila dilihat dari unsur serapan Bahasa Inggris, policy, politik berarti kebijaksanaan. Bila dua pengertian itu digabungkan akan merujuk pada satu benang merah, bahwa politik ialah kebijaksanaan dalam membagi pemerintahan suatu negara.

Plato mengawali filsafat politiknya saat terjadi Perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta dalam memperebutkan intervensi Global Yunani pada 434-404 SM. Ia memperkenalkan taktik the transcendent good, yaitu tentang segala sesuatu nan baik di luar pengertian manusia biasa. Inilah awal di mana Yunani mengenal politik.

Politik dalam Islam dimulai pada era kenabian setelah proses hijrah dan masyarakat Islam mulai berkembang, dengan mengikuti kaidah pokok Islam secara umum. Sistem politik nan dianut ialah sistem politik par excellence, yaitu sistem nan motivasi, tujuan, dan dasarnya terletak pada nilai-nilai religius.

Dalam pengertian khusus, politik Islam menganut urusan materi dan rohani nan tak dapat dipisahkan satu dengan nan lainnya. Kemurnian politik jadi terjaga dengan sistem nan dianutnya.

Ada 10 cabang primer ilmu sosial. Salah satunya ialah politik. Berdasarkan kajian dalam ilmu sosial, politik merupakan cara atau sudut pandang memahami pemerintahan nan terbentuk dalam suatu negara. Termasuk peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, sistem nan dianut, dan dengan negara-negara dalam organisasi internasional nan diikutinya.

Dalam ilmu politik, negara ialah tokoh sentral nan tak akan habis pengkajiannya selama masih ada negara tersebut di dunia. Politik negara ada kaitannya dengan kedaulatan bangsa, pemerintahan, undang-undang nan berlaku, lembaga-lembaga kenegaraan nan bernaung di bawahnya, dan kedudukan serta kekuasaan nan memiliki wewenang sebagai decision maker.

Peran pemerintah dalam politik negara di antaranya:

1. Mengatur hukum nan berlaku dalam negara atau sebagai forum nan absah dalam mengatasi permasalahan hukum atas nan terjadi di dalam negeri atau adanya hegemoni dari negara lain.
2. Sebagai forum legislatif nan mengatur hukum. Dalam sebuah negara legislatif, kekuasaan tertinggi-lah nan berhak menunjuk orang atau forum lain buat melaksanakan fungsi-fungsi hukum atau eksekutif.
3. Sosial, ekonomi, dan kebudayaan bangsa ialah bagian dari sejarah negara nan tetap dijunjung tinggi oleh pemerintah sebagai aspek nan sangat krusial dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nan menyangkut kebijakan nasional.