Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Vietnam

Jika dilihat berdasarkan letak geografis, Vietnam masih berada dalam satu wilayah dengan Indonesia, yaitu terletak di benua Asia bagian tenggara. Negara Vietnam memiliki nama resmi nan cukup panjang. Republik Sosialis Vietnam atau Công Hòa Xã Hôi Chù Nghîa Viêt Nam. Negara ini menjadi negara nan berada di ujung timur Semenanjung Indochina. Sinkron dengan namanya, republik, sistem pemerintahan Vietnam pun demikian.

Sistem pemerintahan negara ini dapat diinterpretasikan sebagai republik sosialis nan semi-presidensiil, di mana Presiden menjadi kepala negaranya dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem partai tunggal dalam pemerintahannya. Pemegang kekuasaan di negara ini hanya satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Dengan kata lain, sistem pemerintahan seperti ini tak mengizinkan pihak atau partai lain ikut serta dalam berbagai proses pembangunan negara. Undang-undang dasar nan digunakan ialah undang-undang dasar Vietnam nan terbaru.

Sebagai sebuah negara nan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Vietnam memiliki sistem pemerintahan nan tak begitu berbeda jauh dari negara besar tersebut. RRC nan juga masih dimonopoli oleh satu partai, secara sadar maupun tak telah memengaruhi sistem pemerintahan negara ini.

Selain sistem politik, pengaruh lain nan dirasakan Vietnam sebab berbatasan dengan Republik Rakyat Cina ialah dari segi budaya. Letak Vietnam nan berada di Semenanjung Indochina-lah nan menjadi penyebab terakulturasinya budaya maupun sistem pemerintahan dari negara-negara tetangga dengan kebudayaan orisinil Vietnam.

Pengaruh paling besar nan dirasakan oleh Vietnam ialah pengaruh dari negara India dan Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Bahkan penamaan Vietnam pun syahdan merupakan pengaruh dari kebudayaan Tiongkok.

Pada 1992, negara Vietnam telah menyetujui sebuah konstitusi negara nan baru. Konstitusi baru ini menggantikan konstitusi lama nan telah berjalan sejak 1975. Konstitusi baru di Vietnam dimulai setelah perang Vietnam berakhir.

Pada saat itu, komunisme menjadi isu primer nan mengakibatkan terjadinya perang Vietnam. Hingga perang usai, isu mengenai komunis tetap lekat pada sistem pemerintahan Vietnam. Peran komunis dalam sistem pemerintahan Vietnam menjadi penting. Komunis kembali diikutsertakan dalam semua aspek pemerintahan Vietnam, ornamen-ornamen pemerintahan, hingga masyarakat sipil.

Hanya sebuah organisasi politik nan bekerjasama dan didukung oleh partai komunislah nan mendapatkan izin buat mengikuti pemilihan. Selebihnya, tidak. Hal seperti itu rasanya cukup buat menggambarkan betapa pentingnya peranan partai komunis di negara Vietnam.

Vietnam dipimpin oleh seorang presiden. Peran presiden sebagai seorang kepala negara juga disandingkan dengan peran presiden sebagai panglima paling tinggi militer Vietnam. Jabatan sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi kemiliteran Vietnam nan dipegang oleh presiden, membawahkan sebuah Dewan Nasional buat Pertahanan dan Keamanan nan berada di Vietnam.

Peran presiden sebagai seorang kepala negara, tak pernah lepas dari donasi dari seorang kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Layaknya sebuah kepala pemerintahan, perdana menteri Vietnam juga membawahkan tiga deputi perdana menteri dan 26 menteri serta perwira.

Vietnam memiliki sebuah forum nan berperan sebagai perumus undang-undang pemerintah. Forum tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam). Forum ini memiliki kedudukan nan lebih tinggi dibandingkan dengan forum eksekutif dan yudikatif. Anggota dari majelis ini holistik berasal dari Majelis Nasional.

Lembaga pemerintahan lain di Vietnam nan juga memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam). Forum ini memiliki kekuasaan paling tinggi dalam bidang hukum. Meskipun demikian, forum ini bertanggung jawab terhadap Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat Vietnam membawahkan forum berupa Pengadilan Kotamadya Propinsi, Pengadilan Daerah Vietnam, dan Pengadilan Militer Vietnam. Holistik ornamen krusial dalam sistem pemerintahan Vietnam harus berjalan dengan seizin atau di bawah kendali partai komunis.

Kongres Nasional ialah organisasi paling tinggi di Vietnam. Arah dan kebijakan pemerintahan diputuskan di dalam Kongres Nasional, nan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Komite Pusat dipilih oleh Kongres Nasional. Para delegasi memberi hak suara terhadap kebijakan-kebijakan dan kandidat-kandidat. Setelah keputusan ratifikasi diambil di Kongres Nasional, kongres tersebut membubarkan diri dengan sendirinya. Komite Pusat, nan dipilih oleh Kongres Nasional setiap lima tahun sekali, mengimplementasikan hasil keputusan Kongres Nasional selama 5 tahun masa jabatannya. Karena anggota Komite Pusat hanya berjumpa 2 kali dalam setahun, politburo-lah nan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hasil Kongres Nasional.

Vietnam ialah negara berbentuk republik sosialis. Vietnam hanya memiliki 1 partai, yakni partai komunis nan disebut dengan Communist Party of Vietnam (CPV). Partai tersebut menanamkan gagasan-gagasan Marxisme - Leninisme serta gagasan Ho Chi Minh. Kedua sumber ideologi tersebut dijadikan prinsip ideologi dan pedoman buat melakukan segala kegiatan partai dan negara. Menurut undang-undangnya, Vietnam "sedang dalam masa transisi menuju negara sosialis".

Ideologi Marxisme - Leninisme sudah diperkenalkan ke negara ini sejak tahun 1920-an dan 1930-an. Sejak saat itu pula negara ini diatur berdasarkan prinsip patriotisme dan ideologi Marxisme - Leninisme. Sementara itu gagasan-gagasan Ho Chi Minh tidaklah tersusun secara sistematis sepanjang hidupnya, apalagi setelah ia wafat. Baru pada tahun 1989 pemikiran-pemikiran Ho Chi Minh disusun sedemikian rupa sehingga lebih sistematis. Pemikiran Ho Chi Minh inilah, sejalan dengan ideologi Marxisme - Leninisme, menjadi ideologi resmi partai komunis Vietnam dan sistem pemerintahannya sejak tahun 1991.

Pasal 6 undang-undang negara ini menyebutkan bahwa "Rakyat mempergunakan kekuasaan negara melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat, nan bertugas mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat."

Anggota Majelis Permusyawaratan Vietnam dipilih langsung melalui sebuah pemungutan suara demokratis seperti di Indonesia. Semua warga negara nan sudah berusia 18 tahun atau lebih, apa pun etnisnya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya, agama dan kepercayan, taraf pendidikan, serta pekerjaannya berhak menggunakan hak pilih. Adapun orang-orang nan tak dapat menggunakan hak pilih ialah mereka nan tak waras dan mereka nan hak memilihnya dicabut secara hukum. Masyarakat berusia di atas 21 tahun berhak mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu.

Tiga forum pemilihan generik telah didirikan buat mengelola pemilihan. Di taraf pusat terdapat Dewan Pemilu, di taraf provinsi dan kota terdapat Komite Pemilu, nan bertanggung jawab mengelola jalannya pemilihan umum. Ada juga Komisi Pemilu nan bertanggung jawab mengawasi jumlah orang nan menggunakan jumlah suaranya.

Kini, terdapat 500 anggota Majelis Permusyawaratan pada sistem pemerintahan Vietnam nan terpilih melalui pemilihan parlemen tahun 2011. Mereka akan bertugas selama 5 tahun. terlepas dari kritikan para pihak asing, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Permusyawaratan menjadi lebih berkuasa di tahun-tahun belakangan ini. Pemilu 2011 syahdan dilaksanakan dengan cara nan adil, absah secara hukum, dan demokratis sehingga dapat dianggap sukses. 62 juta rakyat (sekitar 99,51%) menggunakan hak pilihnya.