Pemilu Orde Baru

Masa Orde Baru sudah kita lalui dengan segala permasalahannya. Ada nan menyambut dengan antusias peralihan masa pemerintahan Orde Baru ke masa pemerintahan reformasi, tetapi tidak sedikit juga nan memilih bersikap apatis setelah Orde Baru berlalu. Kepemimpinan penguasa Orde Baru selama lebih dari tiga dasa warsa tersebut sangat membekas dalam ingatan masyarakat Indonesia.

Ada nan menghujat Orde Baru, tetapi di sisi lain banyak juga nan belakangan menyadari adanya sumbangsih positif terhadap pembangunan bangsa Indonesia selama Orde Baru.

Apapun evaluasi masyarakat Indonesia terhadap Orde Baru, kita tak dapat menampik bahwa Orde Baru merupakan bagian hayati dengan getir getirnya bagi bangsa Indonesia. Orde Baru saat ini tinggal kenangan, namun bukan berarti kita membuangnya begitu saja.

Era Orde Baru sudah hampir mendekati 14 tahun nan lalu kita tinggalkan. Meski sudah hitungan tahun Orde Baru pergi, kehidupan bangsa Indonesia belum mengalami perubahan nan cukup signifikan, seperti nan didegungkan dalam agenda reformasi.

Perubahan nan diharapkan belum kunjung terealisasikan, bukan dikarenakan reformasi tak berjalan dengan baik, tetapi pengaruh Orde Baru nan sangat kuat dan kental. Hal itu dapat kita maklumi, mengingat penguasa Orde Baru berkuasa lebih dari 30 tahun sehingga praktik-praktik nan sering kita alami pada masa Orde Baru masih membekas.

Orde Baru memiliki sejarah nan tak singkat. Meskipun Orde Baru lahir setelah masa Orde Lama, pergantian penguasa nan memimpin lebih dari 30 tahun, membuat Orde Baru memiliki kisah panjang. Jika kita mencermati lagi, tak ada perubahan nan cukup berarti dengan pergantian era dari Orde Lama ke Orde Baru.

Orde Baru dipegang oleh satu penguasa saja sehingga Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Soeharto, sebagaimana Orde Lama nan identik dengan masa pemerintahan Soekarno. Oleh sebab itu, jadilah Orde Baru sebagai ordenya Soeharto.

Masa Orde Baru berlangsung sejak terjadinya peristiwa Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret, nan dikeluarkan oleh Soeharto. Lalu apa latar belakang dikeluarkannya Supersemar sebagai tonggak awal lahirnya Orde Baru?

Supersemar sebagai tonggak awal berdirinya Orde Baru merupakan sebuah surat nan dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto buat mengatasi aksi agresi PKI nan terkenal dengan G-30 S/PKI. Waktu itu, G-30 S/PKI merupakan sebuah gerakan pemberontakan nan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno.

Sejak Supersemar dibacakan di depan parlemen, pada saat nan bersamaan dilantik Soeharto sebagai presiden pengganti Soekarno. Otomatis masa pemerintahan beralih dari orde lama menjadi Orde Baru.

Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, membuat perubahan dalam tatanan pemerintahan termasuk semua bidang kehidupan bangsa Indonesia. Orde Baru nan diharapkan dapat menuntaskan permasalahan masyarakat, terutama membebaskan masyarakat dari pengaruh PKI, namun kenyataannya, pemerintah masih belum bertindak tegas.

Pembentukan kabinet Orde Baru dianggap tak mewakili aspirasi masyarakat Indonesia. Kehidupan global politik pada masa Orde Baru diwarnai dengan praktik nan tak mencerminkan Pancasila sebagai falsafah banga Indonesia. Demikian halnya dengan kehidupan perekonomian, meskipun pembangunan digalakkan di setiap sektor, tetap saja pembangunan tak merata.

Praktik KKN nan diterapkan selama masa Orde Baru membuat nan kaya bertambah kaya, sedangkan nan miskin tertindas sehingga kondisi masyarakat cukup memprihatinkan. Kondisi masyarakat Indonesia selama Orde Baru masih jauh dari nan diharapkan. Meskipun banyak peristiwa krusial bersejarah nan terjadi selama Orde Baru, demi pemugaran tingkat hayati masyarakat Indonesia, tetap saja masyarakat masih banyak nan menderita.

Masih ingat ketika dibentuknya Tritura pada masa Orde Baru? Nah , itu merupakan salah satu konsep keberpihakan pada masyarakat di bidang ekonomi dan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Apakah hanya sebatas Tritura nan diterapkan oleh pemimpin Orde Baru? Dapat kita lihat sebagai berikut.

Orde Baru nan berlangsung selama lebih dari 30 tahun menyisakan banyak peristiwa krusial nan terjadi. Peristiwa krusial nan dianggap sebagai peristiwa nan membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Meskipun peristiwa krusial tersebut sekarang sudah menjadi bagian dari sejarah Orde Baru, bukan berarti kita dapat lupa begitu saja.

Berikut beberapa peristiwa krusial nan terjadi pada masa Orde Baru.

Tritura merupakan singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat. Tritura terbentuk mengingat pada masa-masa orde baru, banyak rakyat masih tertindas, terutama ketika pemberontakan PKI terjadi. Perekonomian masyarakat Indonesia waktu itu sangat memprihatinkan.

Pemerintah Soekarno pada waktu itu, baik sebelum ataupun sesudah digantikan oleh Soeharto, masih belum tegas terhadap pemberantasan PKI ini. Di lain pihak, pada awal masa Orde Baru tersebut, bermunculan kesatuan aksi dari berbagai kelompok elemen masyarakat.

Elemen-elemen masyarakat nan membentuk kesatuan aksi pada masa orde baru tersebut ialah sebagai berikut.

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
2. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
3. Kesatuan Pelajar Indonesia (KAPI).
4. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI).
5. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI).
6. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI).
7. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI).

Tritura terbentuk atas prakarsa dari KAMI dan KAPPI nan tergabung dalam Front Pancasila, dengan mengeluarkan Tiga Tuntutan Rakyat berupa:

1. Bubarkan partai PKI.
2. Bersihkan kabinet dari G 30 S /PKI.
3. Turunkan harga.

Tuntunan rakyat nan tertuang dalam Tritura pada masa Orde Baru mendapat sambutan dengan dikeluarkannya Supersemar. Dengan dikeluarkannya Supersemar ini, PKI beserta pengikut-pengikutnya mulai diberantas. Berkat Supersemar, masyarakat pada masa itu setidaknya sudah dapat terbebas dari pengaruh PKI.

Setahun setelah pergantian Orde Lama ke Orde Baru, diselenggarakan sidang generik MPRS, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1966. Sidang generik tersebut membahas berlakunya Orde Baru, seperti nan tertulis sebagai berikut.

1. Tap MPRS No. IX Tentang Pengukuhan Supersemar.
2. Tap MPRS No. XXV Tentang pembubaran PKI, serta embargo penyebaran ajaran Komunis di Indonesia.
3. Tap MPRS No. XXIII Tentang pembaruan landasan kebijakan bidang ekonomi, keuangan, serta pembangunan.
4. Tap MPRS No. XIII Tentang pembentukan kabinet Ampera.

Presiden Soekarno pada awal masa Orde Baru dimintai pertanggungjawabannya oleh MPRS melalui amanatnya nan bernama Nawaksara atau sembilan pasal. Namun, pembuatan Nawaksara pertama dianggap masih tak berpihak pada rakyat waktu itu sehingga Nawaksara ditambah oleh Presiden Soekarno.

Akan tetapi, lagi-lagi penambahan pertanggungjawaban Presiden Soekarno tersebut masih tak memuaskan dan berpihak pada rakyat. Oleh sebab itu, Nawaksara ditolak dan selanjutnya MPRS menggelar Sidang Istimewa nan berisi pemberhentian jabatan Presiden Soekarno.

Pada Orde Baru menjadi kesempatan buat memperbaiki semua bentuk penyelewengan di bidang politik, terutama politik luar negeri Indonesia. Semula politik luar negeri kita memihak pada salah satu blok. Sejak Orde Baru, politik luar negeri dilakukan secara bebas, aktif, dan tak mengucilkan diri seperti nan terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Pada masa Orde Baru ini juga politik luar negeri Indonesia tak boleh condong ke salah satu ideologi sehingga politik luar negeri Indonesia menjadi netral. Untuk mewujudkan politik luar negeri nan bebas dan aktif, pada masa Orde Baru diupayakan hal-hal berikut.

1. Membentuk interaksi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan membentuk interaksi diplomatik di taraf Kedutaan Besar.

1. Negara Indonesia nan berdaulat bergabung kembali ke PBB.

1. Membentuk organisasi ASEAN, di mana Indonesia sebagai salah satu pemrakarsanya.

Pada masa Orde Baru inilah Pemilu terbentuk dan dilaksanakan pertama kali, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu pertama masa Orde Baru ini diikuti oleh 10 partai.

Bukan hanya Pemilu nan terbentuk pada masa Orde Baru, sidang MPR pertama sejak terbentuk menjadi MPR menggantikan MPRS juga dilaksanakan. Sidang pertama MPR tersebut terjadi pada bulan Maret 1973. Sidang MPR tersebut menghasilkan tiga Tap MPR nan berisi tentang GBHN sebagai pengganti Manipol, pengangkatan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX.