Pelaksanaan Demokrasi

Demokrasi di Indonesia sedang tumbuh. Indonesia kini menjadi role model transisi menuju demokrasi nan ideal. Negara berpenduduk muslim terbesar di global nan mampu melangsungkan dua kali Pemilu demokratis.

Ekonomi Indonesia juga tengah naik pamor. Terutama ketika Amerika Perkumpulan dan Eropa mengalami krisis finansial. Ekonomi Indonesia justru naik positif. Kombinasi nan ciamik untuk mengangkat nama Indonesia ke mata internasional. Merintis jalan menuju negara maju. Namun sebelum beranjak ke sana, publik harus memperkuat prinsip budaya demokrasi .

Prinsip dalam budaya demokrasi ibarat tiang buat negara maju. Demokrasi tanpa budaya nan timbul anarki. Demokrasi memberi ruang budaya lokal dan universal berpadu. Indonesia harus dapat menjembatani prinsip dalam budaya demokrasi demikian. Berikut ini 3 prinsip dalam budaya demokrasi:

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengakuan demokrasi berarti pengakuan pada HAM. Manusia nan hayati di alam demokrasi berhak menuntut dan wajib menjalankan peran. HAM memberi kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan kebebasan lainnya. Dimensi HAM juga termasuk ekonomi. Hak buat sejahtra, berusaha, dan seterusnya. HAM ialah kumpulan dari hak dan kewajiban publik sebagai warga negara.

2. Partisipasi

Demokrasi hayati sebab civil society . Demokrasi bukan monopoli penguasa. Maka partisipasi masyarakat ialah suatu keharusan, lewat Pemilu, demonstrasi, legislator, dan sebagainya. Saluran aspirasi ini dapat berujung pada kritikan, saran, koreksi, dan seterusnya. Namun, esensi dari partisipasi ialah sistem demokrasi bukan semata milik penguasa, tapi milik publik.

3. Good & Clean Governance

Pemerintah demokrasi berarti pemerintah nan menjalankan budaya akuntabel, transaparan, dan anti korupsi. Demokrasi ibarat rumah kaca. Jejak langkah pemerintah harus dapat dipandang secara bebas. Gampang diakses. Dan mudah dilacak. Tanggung jawab pada publik krusial sebab masyarakat membayar pajak, memilih politisi, dan hak warga negara.

Budaya demokrasi universal tak selalu harus sama penerapan. Budaya lokal akan ikut mengiringi. Misal Jepang nan punya budaya malu tinggi. Kesalahan di publik dapat dibayar oleh nyawa. Indonesia punya budaya lokal nan luhur., seperti gotong royong, kekeluargaan, dan keramahan.

Namun, kita harus membenahi budaya-budaya lokal nan mengacam seperti:

1. Ewuh pakewuh . Budaya ini bersumber dari Jawa. Budaya nan kagok pada atasan. Sungkan pada pimpinan. Hingga membentuk lingkaran. Silih melindungi. Saling menjaga. Meski dalam artian negatif (misal: korupsi).
2. ABS. Asal Bapak Senang. Budaya ini tumbuh fertile pada masa orde baru. Budaya ini menggangap pemimpin bak raja. Dan rakyat bak pesuruh. Yang penting, mendapat apresiasi dari pemimpin, meski itu berkonotasi jelek.

Prinsip dasar demokrasi nan telah disebutkan di atas ternyata memang dalam pelaksanaannya tidaklah semudah apa nan ada di teori. Sering kali terjaid banyak benturan nan menyebabkan apa nan seharusnya diterapkan tak bisa dilakukan.

Berikut ialah klarifikasi dari penerapan sistem demokrasi berdasarkan tiga prinsip dakam budaya demokrasi nan telah disebutkan di atas.

1. Demokrasi mengusung paham HAM yaitu hak asasi manusia nan mengarah pada paham kebebasan. Ada empat kebebasan nan diakui di dalam demokrasi yaitu kebebasan berperilaku, kebebbasan beragama, kebebasan kepemilikan dan juga kebebasan berpendapat.

Keempat kebebasan inilah nan diagungkan buat selalu bisa dilakukan di dalam kondisi nan demokratis. Namun dalam penerapannya, paham kebebasan ini cenderung kebablasan tanpa ada satu ide atau kemampuan dari masyarakat buat bisa mencegah terjadinya hal nan bertentangan.

Paham kebebasan ini ialah kemampuan buat bisa melakukan segala hal nan diinginkan tanpa ada satupun hal nan bisa membatasi kebebasan tersebut. Padahal dalam penerapannya, kebebasan ini pastilah akan berbenturan dengan kebebasan nan dilakukan oleh orang lain sehingga perlu buat diatur oleh kebiasaan atau nilai nan berlaku di dalam masyarakat.

Sebut saja kebebasan dalam berperilaku. Dalam paham Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berperilaku ini mengandung arti bahwa setiap orang boleh buat melakukan segala tindakan apapun nan ia senangi dan sukai tanpa terbatas oleh apapun juga.

Dalam penerapannya di tengah masyarakat, maka ketika seseorang melakukan sebuah hal maka pastilah akan bersinggungan dengan orang lain. Sebut saja seperti apa nan banyak dicontohkan di buku pelajaran sekolah dasar sejak dahulu, ada seseorang nan ingin buat menyetel radionya keras-keras. Dan ini ialah keinginannya.

Jika ia menerapkan paham kebebbasan ini maka ia sejatinya memiliki pemahaman bahwa ia boleh buat melakukan hal ini tanpa mau melihat bagaimana keadaan dan kondisi nan ada di sekitarnya. Andaikan saja, ketika ia melakukan hal ini ternya salah satu tetangga ada nan sedang sakit keras. Apakah tindakan nan dilakukannya masih tergolog suatu hal nan berasal dari hak asasi manusia jika ternyata juga melanggar aplikasi hak asasi manusia nan lain.

Sejatinya, di dalam masyarakat sudah terdapat nilai dan kebiasaan nan mengatur bagaimana aplikasi segala hal nan dilakukan oleh setiap orang. Nilai dan kebiasaan ini bisa berasal dari budaya nan ada ataupun juga berasal dari agama.

Dengan nilai dan kebiasaan inilah maka memang akan dibatasi aplikasi segala perbuatan manusia. Agar apa nan dilakukan tak sampai buat melukai orang nan lainnya.

2. aplikasi paham partisipasi juga tidak banyak memberikan akibat nan menguntungkan bagi rakyat itu sendiri. Paham dasar nan ada di demokrasi memang terasa begitu latif sebab memiliki keinginan buat bisa memposisikan rakyat sebagai pihak nan mempunyai wewenang buat membuat kebijakan guna pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Namun dalam penerapannya, partisipasi ini tidak bisa diikuti oleh seluruh lapisan rakyat. Hanya masyarakat dari lapisan eksklusif nan bisa berkecimpung langsung di ranah perpolitikan demokrasi.

Karena memang dalam aplikasi demokrasi saat ini membutuhkan biaya nan tidak sedikit. Sehingga hanya orang nan mampu buat mengusahakan akan hal inilah nan bisa buat terjun di kancah demokrasi.

Lihat saja bagaimana proses pemilihan generik nan terjadi saat ini. sebab pemilihan generik dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat maka setiap peserta pemilu akan berusaha buat bisa menarik hati rakyat agar mau memilihnya. Banyak cara nan dilakukan termasuk ialah mempromosikan dirinya dan dalam melakukan hal ini tidaklah hal nan mudah dan gratis.

Cara nan dilakukan ialah dengan mencoba mengetuk hati rakyat dengan uang. Atau paling tidak, tindakan promosi ini juga membutuhkan uang misalnya ialah memasang iklan di layar televisi dan tentunya hal ini bukanlah hal nan murah. Dan dari kantong pribadilah atau dari pihak tertentu, segala uang dan sumber pendapatan didapatkan. Melihat pada fakta ini maka tak semua laisan rakyat bisa mengikuti pemilihan umum. Hanya orang nan mampu secara finansial saja.

3. Demokrasi masih kesulitan buat bisa menciptakan pemerintahan nan baik atau nan higienis layaknya good and clean government. Sekali lagi, mengacu pada ide dasar demokrasi bisa memberikan asa nan latif kepada rakyat sebab demokrasi seakan menjunjung tinggi hak rakyat.

Namun dalam pelaksanaannya apakah seperti itu? Di dalam demokrasi, seperti nan telah disebutkan, bahwa tidak mudah dan tidak perdeo buat menjadi pejabat atau pihak peerintahan nan dipilih langsung oleh rakyat. Butuh biaya nan besar. Dan biaya ini berasal dari kantong pribadi.

Dalam teori ekonomi, tidak ada satupun orang nan mau buat rugi atau mengeluarkan uang tanpa adanya imbalan, apalagi uang dalam jumlah nan cukup besar. Sehingga ketika, pejabat ini sudah menjabat maka nan dilakukan ialah keinginan buat bisa mengembalikan kapital nan telah diambil secepat dan semudah mungkin. Salah satu cara nan dilakukan ialah dengan melakukan tindakan korupsi.

Inilah nan banyak muncul saat ini. kita melihat banyaknya para pemimpin daerah nan terjerat kasus hukum atau pun juga para punggawa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka seakan lupa bahwa tugas mereka ialah melaksanakan amanah rakyat dan menunaikan hak mereka.

Namun nan dilakukan terkadang bertentangan dengan apa nan akan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Semua dilakukan semata hanya mengacu pada pihak nan mampu buat memberikan uang kepada mereka. Sehingga mengesampingkan kepentingan rakyatlah.

Hal inilah nan semakin menjauhkan demokrasi dari gambaran pemerintahan nan jujur dan adil, nan baik dan higienis dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah citra bagaimana penerapan tiga prinsip budaya demokrasi nan sungguh jauh bertentangan dengan ide atau teori dasarnya.