Contoh Konkret Kedaulatan Rakyat: People Power

Konsep modern tentang kedaulatan awalnya diungkapkan oleh pakar hukum Jean Bodin (1530-1596) sebagai penanda lahirnya teori kedaulatan rakyat . Daulatnya Bodin dipahami sebagai kekuasaan tertinggi, abadi, dan tidak terpisahkan, ditandai dengan kemampuan buat membuat suatu hukum tanpa persetujuan, dari pihak lainnya. Artinya menentukan sesuatu.

Kedaulatan itu dapat dimiliki oleh penguasa tunggal, kelompok tertentu, atau seluruh elemen warga. Dapat dalam bentuk pemerintahan persemakmuran, dapat juga sebagai monarki, aristokrasi, atau negara bangsa. Tanpa itu, status itu kumpulan manusia saja, bukanlah negara dan sama sekali bukan kedaulatan, dapat didudukkan sebagai crowd , sebentuk kerumunan tanpa pemerintahan dan kekuasaan.

Dalam Six livre de la République (1576; Enam buku persemakmuran) Bodin cenderung mendukung monarki mutlak, tetapi ide-ide hukum warisan abad pertengahan dan konflik politik pada masa itu telah membawanya ke dalam beberapa pertentangan ide, dan Bodin cenderung perubahan ke depannya.

Thomas Hobbes (1588-1679), memberikan teori nan paling logis dari semua teori kedaulatan. Puncak abstraksi ada di dalam karya-Nya, Leviathan (1651), nan mengabaikan fakta sejarah dari pemikiran sebelumnya. Walau sama saja dengan Bodin, konsep Hobbes kedaulatan tampak serupa dalam hal kekuasaan absolut, keutuhan, dan tampilan voluntaris dari hukum.

Tapi premis lainnya sepenuhnya berbeda. Manusia masuk dalam gambaran organis Aristoteles, bahwa manusia ialah binatang sosial dan politik: mereka ialah makhluk egois nan saling bermusuhan satu sama lain. Arena sosialnya ialah sama dengan keadaan alam liar dan buas, di mana nan namanya kedaulatan itu artinya ialah perasaan kondusif diri masing-masing dan kelompoknya.

Barangkali klarifikasi Hoobes inilah nan tengah disaksikan oleh generasi politik modern saat ini. Di mana ideologi liberalisme, nan dibuka kerannya oleh revolusi Perancis, tengah dipraktikan di pelbagai kekuasaan dunia. Lambat laun, kekuasaan akan di ambil oleh para klik [kelompok ekslusif].

Para klik ini bukan raja, bukan penguasa kharismatik, bukan pula tuan tanah. Bentuknya ialah kekuasaan rakyat dari suatu kelompok kecil nan menjadi kuat, sampai akhirnya akan dimunculkan tokoh tirani di atas pucuknya. Tirani nan didasarkan pada undang-undang di bawah todongan fee para pengusaha pendukung klik.

Ini hanya klarifikasi kecil mengenai termin demi termin dari revolusi Perancis nan masih laku sampai saat ini di berbagai negara berkembang, dari Mesir, Tunisia, Indonesia, Thailand, bahkan diam-diam di Amerika Serikat. Ketika raja kharismatik di penggal kepalanya [Lodewijs XI], maka nan maju ke depan ialah pimpinan agitatif [Robespierre].

Ketika pimpinan agitatif dipenggal, nan memimpin ialah kongsi [triumvirat], kemudian majulah seorang tiran kejam [Napoleon]. Dan berakhir di bawah pimpinan klik, nan memimpin demi popularitas dan cari aman. Periode itu mirip sekali dengan kepemimpinan modern Indonesia, dari pemerintahan raja-raja kecil kepada Soekarno, Supersemar, Soeharto, lantas kali ini SBY.

Tidak ada kriteria tunggal nan membuat adanya kedaulatan negara, namun kedaulatan di global modern biasanya mengacu pada kemampuan pemerintah buat menegakkan hukum atas wilayah. Konsep kedaulatan telah diperdebatkan selama berabad-abad dan tak ada definisi nan diterima dengan baik sejak muncul.

Ada disparitas antara kedaulatan hukum dan aktual, tetapi pemerintah nan mampu secara efektif menegakkan hukum biasanya mengklaim berdaulat dan diakui oleh negara-negara asing sebagai berdaulat.

Konsep teori kedaulatan rakyat umumnya terkait dengan Thomas Hobbes, seorang filsuf abad ke-15 Inggris. Pada 1651 Leviathan bukunya, Hobbes pendukung bentuk eksklusif, monarki mutlak buat menghapus manusia dari keadaan alamiah.

Tanpa otoritas nan berdaulat buat menguasai suatu populasi, kehidupan masyarakat akan menjadi "keji, kasar, dan pendek." Leviathan telah berjumpa dengan banyak kontroversi selama bertahun-tahun, tetapi dianggap salah satu karya pendiri dalam teori kontrak sosial.

Selama Abad Pencerahan, abad reasoning, faktor keturunan bukan menjadi dasar nan absah dari otoritas nan berdaulat. Abad sebelumnya umumnya ditandai dengan kedaulatan lembaga-lembaga agama atau aristokrasi nan berkuasa, dan ini ditolak oleh para pemikir Pencerahan. Revolusi Prancis dan Amerika akhir 1700-an keduanya berusaha buat mendirikan kedaulatan rakyat sendiri.

Masalah kedaulatan rakyat juga krusial dalam interaksi internasional. Pemerintah ingin membangun interaksi diplomatik dengan negara-negara lain harus terlebih dahulu memutuskan mana badan nan diakui sebagai nan paling berdaulat, daulat rakyat ternyata butuh campur tangan asing.

Dalam banyak kasus, mungkin ada satu pilihan nan jelas. Dalam kasus RRC dan Republik China, bagaimanapun, ini mungkin bukan keputusan nan mudah. Menyadari, atau menolak buat mengakui, kedaulatan suatu badan ialah penyebab generik perselisihan internasional.

People power mengacu pada revolusi sosial damai nan terjadi di Filipina sebagai dampak dari protes dari Filipina melawan kekuasaan 20-tahun dari Presiden Ferdinand Marcos. Pemberontakan dimulai saat Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr, meluncurkan kampanye buat bebas dari kekerasan dan melancarkan protes buat menggulingkan Marcos

Ini ialah konsekuensi dari deklarasi kemenangan melawan Marcos di tahun 1986. People power paling diingat sebagai perlawanan damai ditandai dengan demonstrasi jalanan harian diadakan sebagian besar di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA). Dan ini dianggap suatu peristiwa nan mengakibatkan kelahiran kembali demokrasi di Filipina. Banyak nan percaya bahwa protes kemudian beberapa menjadi berhasil sebab mereka berpola setelah revolusi kekuatan rakyat.

Marcos, seorang penguasa dua periode, menyatakan darurat militer pada tahun 1972 sebagai sebuah tindakan terhadap pemogokan generik nan meluas, serta kelompok-kelompok Muslim dan komunis nonkonformis. Dia memulai karir kepresidenannya pada tahun 1965, memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 1969, dan masih memerintah negeri 1973-1986.

Dengan tuduhan korupsi dan korupsi serta kontroversi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, rezim Marcos ditentang keras oleh kemudian Senator Benigno "Ninoy" Aquino, Jr, nan dibunuh pada tahun 1983. Marcos memerintahkan sebuah komite buat menyelidiki kematian Aquino, namun, bada penyelidikan membuat laporan akhir dari tuduhan partisipasi militer dalam pembunuhan itu. Tekanan politik diminta Marcos buat menyerukan pemilihan presiden ulang nan diadakan pada tanggal 7 Februari 1986, nan akhirnya menyebabkan jatuhnya rezimnya.

Corazon "Cory" Aquino, janda Ninoy, setuju buat mencalonkan diri sebagai presiden melawan Marcos meskipun dia tak pengalaman politik. Komisi Pemilihan (COMELEC) resmi mengumumkan bahwa Marcos mengalahkan Aquino, tetapi Gerakan Nasional buat Pemilihan Bebas (NAMFREL), sebuah organisasi independen nan dilakukan sebuah penghitungan suara resmi, menyatakan Aquino sebagai pemenang. Sebagian besar warga Filipina konfiden Aquino ialah pemenang.

Jutaan warga Filipina berbondong-bondong ke EDSA dalam mendukung tentara pemberontak, nan mengarah ke demonstrasi damai disebut sebagai kekuatan rakyat. Pada tanggal 25 Februari 1986, baik Marcos dan Aquino, mengambil sumpah sebagai presiden di dua loka nan berbeda.

Dengan donasi dari pemerintah Amerika Serikat, bagaimanapun, Marcos, keluarganya dan beberapa sekutu Marcos diangkut ke Honolulu, Hawaii pada hari nan sama di mana mereka menghabiskan hayati mereka di pengasingan. Aquino nan didukung jenderal Fidel Ramos, serta pemimpin katolik Filipina Cardinal Jaime Sin kemudian diasumsikan memegang kekuasaan di bawah pemerintahan nan demokratis di Filiphina.