Penyalagunaan Kekuasaan politik

Apakah Anda mengenal pengertian administrasi publik ? Jika belum, ilustrasi berikut ini mungkin mampu memberikan sedikit citra bagi Anda.

"Aduh, birokrasi kita leletnya setengah mati! Astaga, pelayanan publik kok malah pasang muka cemberut sama ketus!"

Itulah sekelumit omelan nan dilontarkan warga terkait apa nan mereka rasakan. Pertanyaan selanjutnya menggelayuti pikiran, siapakah nan paling bertanggung jawab? Jawabannya administrasi publik. Ya, administrasi publik di Indonesia terbilang berada di titik nadir. Mati segan hayati pun tidak mau.

Menengok kiprah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nan asyik masyuk bermain game bounce di layar komputer membuat kita jengkel setengah mati. Lalu, melihat PNS nan asyik berkeluyuran dalam jam kerja membuat mulut kita tak tahan menggerutu. Itulah global publik nan tak efisien, sebab tak adanya sistem bagus. Dari mana adanya sistem bagus? Tentu saja hasil dari politisinya dan proses politik nan ada.

Kadang-kadang, tampaknya ada disparitas antara pelayanan publik dan politik, meskipun dua konsep nan seharusnya saling dipertukarkan. Warga bisa mendukung wakil pekerja keras nan terpilih, namun penuh semangat penghinaan haus kekuasaan para politisi kotor.

Mengapa begitu banyak politisi memiliki reputasi jelek ketika pelukisan pekerjaan mereka tampak begitu mulia dan mengorbankan diri? Jawabannya dapat menjadi sedikit rumit. Karena politisi sebagai pelaku administrasi publik tak dimunculkan sebab kesanggupan kerja, tapi lebih banyak sebab dia jago ngomong.

So.. Salah satu alasan politisi eksklusif memiliki reputasi jelek ialah proses pemilu itu sendiri. Sebuah kehidupan pelayanan publik dan pembuatan undang-undang bukan merupakan pekerjaan buat introvert sosial, begitu banyak kandidat buat kantor lokal sudah berprestasi terkenal dengan lebih dari cukup percaya diri.

Calon buat jabatan politik seringkali sangat ambisius secara alamiahnya, dan dengan ambisi dapat datang taraf fleksibilitas moral dan etika. Beberapa reputasi jelek berkembang sebab politisi sudah harus kompromi sejumlah keyakinan pribadi buat mendapatkan suara atau popularitas.

Ada juga pepatah bahwa kekuasaan korup, dan kekuasaan absolut korup mutlak. Beberapa politisi memiliki reputasi jelek sebab kekuatan kantor telah rusak mereka dalam beberapa cara.

Anggota parlemen profesional, hakim dan orang lain dalam posisi kekuasaan atas warga monoton didekati oleh pelobi, kelompok kepentingan spesifik dan warga negara berpengaruh nan semuanya ingin mereka buat memberikan bantuan.

Banyak politisi memiliki integritas nan cukup buat melawan korupsi, tapi sayangnya beberapa tak begitu kuat. Seorang politisi di bawah tekanan nan signifikan bisa membuat beberapa keputusan dipertanyakan, nan pada gilirannya bisa menyebabkan tuduhan kesalahan atau berasal laba pribadi dari kantor.

Secara historis, telah ada banyak contoh politik kotor nan dilakukan oleh politisi sama kotor. Sayangnya bagi mayoritas pemegang kantor jujur, insiden ini seringkali mendominasi media publik.

Akibatnya, sejumlah politisi nan efektif memiliki reputasi jelek hanya dengan asosiasi. Jika salah satu politisi mampu trik kotor atau melalaikan tugas, maka mereka semua mungkin sama mampu kesalahan beberapa.

Ini persepsi generik politisi bahkan menjadi lebih jelas selama kampanye pemilu, di mana kandidat memiliki pengaruh buat mengekspos kekurangan masing-masing politik dan pribadi.

Profesional dan pembuatan undang-undang pelayanan publik tak memerlukan sejumlah pengorbanan pribadi dan profesional, sebab banyak pekerjaan sektor partikelir nan lebih menguntungkan dan kurang menuntut daripada politik.

Kadang-kadang, seorang politikus mendapat reputasi jelek sebab dia ialah orang nan didorong dengan niat baik, tetapi juga memiliki keterampilan manajerial administrasi publik nan jelek atau persona publik nan kontroversial. Beberapa politisi sangat efektif terlihat jelek di atas kertas, tetapi pada kenyataannya dihormati di arena politik.

Penyalahgunaan politik terjadi ketika politisi menumbangkan proses politik buat tujuan membesarkan diri. Ini bentuk pelecehan mungkin termasuk represi politik nan menundukkan rakyat, memperbudak warga melalui pendayagunaan ekonomi nan tak adil, atau merebut properti dari warga di bawah kekuasaan otoriter negara.

Penyalahgunaan politik sering melibatkan tak etis atau ilegal pemberian donasi buat menghargai pendukung politik. Sebaliknya, jika dilakukan terhadap warga negara, ini bentuk pelecehan juga bisa mengakibatkan penindasan terhadap oposisi politik. Penyalahgunaan politik tampaknya terjadi di semua negara, dengan menjajakan pengaruh endemik hampir semua masyarakat.

Politisi korup terlibat dalam berbagai konduite politik kasar di negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh menjajakan merupakan salah satu bentuk nan paling generik dari penyalahgunaan politik, dan biasanya melibatkan politisi setuju buat mendukung atau menentang undang-undang dalam pertukaran buat menerima nikmat nan melanggar hukum etika.

Bentuk lain dari penyalahgunaan politik bisa terjadi ketika seorang pemimpin politik hukuman berbagai pungutan terhadap lawan. Ini mungkin melibatkan dispensasi dari beberapa jenis pekerjaan, dikucilkan dari masuk perguruan tinggi, atau nan generik difitnah sebagai musuh negara. Dan jangan sampai berharap ada administrasi publik nan baik dalam rezim di mana politik mengabuse kekuasaan sedemikian rupa. Sebagaimana ungkapan dalam film Batman. Sebagian orang tak punya tujuan, kecuali ingin melihat global terbakar.

Administrasi publik pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson. Wilson menulis esainya nan termasyhur, "Introduction to Study Administration”, pada 1887. Pasca tulisan Wilson, administrasi publik menjadi displin ilmu. Administrasi publik menitikberatkan pada fokus dan lokus.

1. Fokus menunjukkan kaitan disiplin ilmu apa saja nan terkait dengan administrasi publik. Sebut saja teori organisasi, sosiologi, psikologi, politik, dan seterusnya.
2. Lokus menunjukkan wilayah, tempat, atau ruang. Administrasi publik berada di tataran mana, dalam hal ini, yaitu public interest (kepentingan publik).

Agar Anda tak bingung mencerna teori, mari kita kaitkan dengan persoalan nan ril agar lebih mudah menangkap pengertian administrasi publik tersebut.

1. Otonomi daerah. Era desentralisasi pasca reformasi membuat administrasi publik kian sulit tantangannya. Swatantra daerah nan sering melahirkan raja atau ratu kecil sulit dipantau satu per satu. Namun, hakikatnya, swatantra daerah ini justu buat memperkuat administrasi publik, utamanya pelayanan publik nan lebih tepat dan cepat.
2. Etika administrasi publik. Seperti nan disinggung di muka, ketika si PNS justru asyik bermain game bounce di layar komputer, etiskah? Keluyuran saat jam kerja, etiskah? Ini ialah pembangkangan terhadap etika administrasi publik nan ditetapkan. Etika adminsitrasi publik jelas, mengabdi buat publik tanpa pamrih. Contoh ideal administrasi publik adalah abdi dalem keraton Yogya.
3. Relasi eksekutif–yudikatif–legislatif. Administrasi publik menggariskan kewenangan, peraturan, serta tata krama nan jelas dari rekanan ketiga forum tinggi negara tersebut.
4. Pelayanan publik. Administrasi publik di Indonesia hancur jika mencermati kinerja nan satu ini. Survei Komisi Pemberantasan Korupsi nan paling baru mengenai pelayanan publik menunjukkan penurunan nan signifikan. Terutama, sektor publik seperti listrik nan sering byar pret.
5. Kebijakan publik. Masih ingat kasus Bank Century? Merunut lebih lama, kasus BLBI? Nah, itu juga ranah dari administrasi publik. Kita melihat para pejabat nan dicaci maki oleh DPR dampak kelalaiannya ketika mengurus dokumen, rapat, sampai level kebijakan nan bertendensi disalah gunakan.

Pada dasarnya, pengertian administrasi publik berorientasi pada kepentingan publik. Ingat pepatah, customer is king ! Jadi, pelanggan ialah raja. Administrasi publik harus berlaku demikian.