Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem manajemen kekuasaan nan berbasis dari kedaulatan rakyat. Dengan kata lain tampuk kekuasaan terdapat pada rakyat. Dan suara rakyat memilih seseorang nan sekiranya mumpuni dijadikan seorang kepala negara entah itu dalam wujud presidensial maupun perdana menteri.

Demokrasi lahir dari tuntutan rasa keadilan nan dimiliki oleh manusia, begitupun dengan kekuasaan nan melibatkan sebuah negara. Simbol keadilan terletak pada suara rakyat dalam menentukan masa depan negara berikut juga dengan sumber-sumber ekonomi nan berkaitan dengan kebutuhan hayati kalayak umum.

Sebelum mengulas ilmu demokrasi lebih dalam, mari kita kilas balik tentang asal mula demokrasi nan syahdan sistem kepemerintahan ini diciptakan sejak 4000 Sebelum Masehi.

Menurut catatan sejarah, awal mula kepemerintahan demokrasi diterapkan di Kerajaan Mesopotamia. Pada masa itu raja Mesopotamia memanggil para wakil dari berbagai suku-suku nan berada di bawah kekuasaan Mesopotamia. Mereka dikumpulkan buat dimintai pendapatnya guna dipakai sebagai bahan pertimbangan raja buat memutuskan kebijaksanaan.

Kekaisaran Athena, di Yunani pada 508 SM, intens menggunakan sistem kepemerintahan demokrasi secara langsung. Sistem demokrasi langsung ala Athena hampir sama dengan Mesopotamia pendahulunya, cuma di Athena orang-orang di kalangan nan ditunjuk buat mengeluarkan suara (pendapat) bukan sebuah perwakilan dari komunitas/ suku tertentu, melainkan dia mewakili pendapatnya sendiri.

Di Italia, kekaisaran Roma pun mengadaptasi sistem pemerintahan model demokrasi namun lebih. Di kekaisaran Roma menerapkan demokrasi sistem perwakilan nan dikumpulkan dalam sebuah wadah organisasi rakyat nan kelak dinamai senat.

Di dalam senat terdapat perwakilan dari suku/komunitas, para ningrat, ekonom, pakar taktik mereka dimintai pendapat / suara guna memikirkan nasib rakyat Roma. Sistem demokrasi perwakilan merupakan cikal bakal demokrasi modern nan banyak diaplikasi oleh berbagai negara sekarang ini, terutama nan berbasis republik.

Secara etimologi, kata demokrasi merupakan kata serapan asing berasal dari Yunani. Demokrasi merupakan penggabungan dari dua kata nan berbeda makna, demos dan kratos . Demos berarti rakyat sedangkan kratos berarti kekuasaan. Jadi kalau dua kata digabungkan memberikan makna baru yaitu kekuasaan rakyat.

Secara umum, demokrasi hanya mengenal dua jenis yakni perwakilan dan langsung. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini merupakan klarifikasi kedua macam demokrasi:

Yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan ialah rakyat memilih seseorang nan dianggap mampu dan mumpuni sebagai wakilnya guna menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Wakil rakyat ini bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat selama satu periode misalnya 5 tahun guna menjalankan tugas-tugas nan berkaitan dengan masalah rakyat.

Demokrasi perwakilan mengakui sepenuhnya kedaulatan rakyat, menjalankan kekuasaan berdasarkan keputusan terbanyak / kekuasaan mayoritas. Salah satu negara nan menerapkan demokrasi perwakilan ialah Indonesia.

Demokrasi langsung merupakan sistem kekuasaan nan menggunakan suara-suara nan disampaikan secara langsung oleh rakyat tanpa perwakilan, sehingga setiap suara merupakan hasil dari pendapat pribadi.

Sistem ini merupakan cara nan paling tua, sudah diterapkan sejak era kekaisaran Athena. Sistem demokrasi ini cocok bagi negara nan memiliki rakyat dalam jumlah nan sedikit.

Sistem kepemerintahaan nan berlandaskan azas demokrasi dapat dilihat dari bagaimana mereka membangun institusi pendukung dan undang-undang menjaga kestabilan negara, bagaimana negara itu mengatur perekonomiannya.

Agar lebih jelas apa itu demokrasi, mari kita lihat karakteristik khas demokrasi.

1. Suara rakyat dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
2. Kekuasaan paling tinggi ada pada rakyat.
3. Memiliki forum perwakilan rakyat.
4. Mengadakan pemilihan generik langsung.
5. Rakyat dijamin keleluasaan buat berserikat.
6. Adanya kesetaraan di depan hukum.
7. Piranti hukum seperti, polisi, hakim dan jaksa bersifat netral.
8. Sumber-sumber ekonomi nan berkaitan dengan kepentingan rakyat diatur penuh oleh negara.
   

Dalam azas-azas demokrasi terkandung nilai keadilan nan selalu diutamakan, sebab rasa keadilan merupakan perwakilan dari hati nurani manusia. Sebuah pemerintahan nan bersifat otoriter dan kedikatoran tidak akan lama berkuasa sebab sistem nan dia jalankan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Demokrasi merupakan sistem nan paling banyak dipakai sebagai landasan negara. Demokrasi menciptakan suasana damai dan tenteram, dalam negara demokrasi memberikan ruang nan luas bagi rakyatnya buat mengeluarkan pendapatnya tanpa ada rasa takut diintimidasi.

Kelebihan kekuasaan demokrasi ialah sistem ini tidak dapat diterapkan dalam komunitas masyarakat terkecil sekalipun, seperti RT dan RW. Dapat dipastikan negara akan sepi dari konflik juga menerapkan pemerintahan nan berlandaskan demokrasi. Dengan kata lain demokrasi merupakan bentuk nan ideal sekarang ini.

Sebuah negara nan belandaskan demokrasi tidak berarti kelangsungan kepemerintahannya berjalan mulus, di tengah jalan pastilah ada krikil-krikil nan mengganggu harmonisasi. Masalah-masalah nan tidak lekas diselesaikan akan menjadi sebuah badai besar nan mengancam harmonisasi demokrasi.

Berikut ini merupakan masalah-masalah nan dihadapi dalam negara demokrasi.

Kejahatan korupsi nan dilakukan oknum nan bekerja di pemerintahan ataupun siapa saja bertindak illegal merupakan masalah berat bagi negara demokrasi. Hukum nan terlalu ringan bagi koruptor dapat merusak rasa keadilan masyarakat.

Tindakan korupsi nan merajalela pada sistem demokrasi apabila tak diatasi secara tuntas oleh aparat hukum, memicu gelombang kemarahan rakyat. Gelombang kemarahan ini wujud dari ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya dan pemangku kepemerintahah. Jika rakyat sudah tidak lagi percaya dapat jadi akan ada aksi revolusi penggulingan kepemerintahan.

Contoh nan paling konkret berkenaan dengan ancaman dari sebuah sistem kepemerintahan demokrasi ialah apa nan tengah terjadi di Indonesia sendiri.

Otoriter ialah sistem kekuasaan nan terpusat kepada sebuah kepemimpinan dan organisasi nan berkuasa atas negara, juga merupakan buah ancaman dari demokrasi. Kekuasaannya dijalankan secara keras dan kaku. Kekuasaan otoriter tidak mengakui adanya disparitas pendapat. Semua kehidupan bermasyarakat dikontrol penuh melalui tangan-tangan kekuasaan.

Indonesia pernah mengalami masa suram kekuasaan otoriter di era Soeharto, selama 35 tahun di bawah rezim Soeharto. Prinsip-prinsip demokrasi dijalankan secara semu saja. Media massa dan saluran informasi dikontrol secara ketat. Konduite otoriter bertentangan dengan azas demokrasi, sebab suara rakyat dibungkam dan tidak dihiraukan, rasa keadilan pun dirusak dengan tindak-tindak kekuasaan nan diambil semaunya sendiri oleh pemimpinnya.

Sparatisme ialah sebuah aksi nan terencana dan bertujuan merongrong kedaulatan negara. Tujuan aksi sparatisme ialah memisahkan diri dari sebuah negara guna mendirikan wilayah kekuasaan sendiri nan berdaulat. Ini juga merupakan akibat dari diberlakukannya sistem demokrasi.

Sparatisme muncul sebab suara rakyat tidak pernah didengar oleh pemerintah, sedangkan wakil-wakilnya di dewan rakyat pernah komunikasi dengan para pemilihnya di daerah. Sebagai negara demokrasi, Indonesia pun pernah mengalami mimpi jelek dengan aksi sparatisme di Aceh, Ambon, dan Papua. Masalah sparatisme nan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, bisa merusak prestise negara didepan mata Internasional.

Salah satu ancaman negara demokrasi ialah masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia / HAM. Pelanggaran HAM meliputi pembungkuman hak buat berserikat, penghilangan nyawa, pelanggaran rasa keadilan tanpa ada penyelesaian secara hukum. Perlakuan sewenang-wenang dari aparat terhadap rakyat pun dapat dikategorikan pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM nan tidak kunjung diselesaikan, menimbulkan amarah rakyat buat segara menggulingkan pemerintahan nan berkuasa. Ambil contoh, kasus Libya, negara demokrasi, ketika rakyat marah atas ulah rezim Kadafi nan begitu mudah membunuh orang nan beda pendapat dan vocal terhadap dirinya.

Lambat laun permasalahan ini menjadi sebuah barah nan membakar semangat rakyatnya buat menggulingkan Kadafi dari kekuasaan. Demikianlah sedikit ulasan tentang demokrasi nan diyakini menjadi sistem ideal guna menjalankan kepemerintahan di era modern sekarang ini. Demokrasi nan sejati harus dapat mewakili suara rakyat guna menentukan masa depan negara.